Headline News

Revisi UU Aparatur Sipil Negara, Pegawai Honorer Ditiadakan

JAKARTA, REQuisitoire.com – Revisi UU Aparatur Sipil Negara berlanjut, mengenai pegawai honorer akan dihapus. Secara otomatis pegawai honorer yang sudah lama dapat diangkat menjadi pegawai negeri. Karena pengabdian dan kesetiaan, salah satu nilai yang tidak dapat ditinggalkan dari pertanggung jawaban penilaian terhadap pekerjaan pegawai honorer.

Merujuk pada UU ASN No 5 Tahun 2014, status pegawai honorer tidak jelas. Pada undang-undang tersebut, yang diakui statusnya hanyalah PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).Ketidak jelasan ini yang menjadi hambatan untuk pengakuan pegawai honorer dalam lembaga pemerintah.

“Kita sendiri sudah menyambangi seluruh fraksi di DPR, kita ikut mengusulkan bahwa konsep revisi undang-undang tersebut di dalamnya harus mengakomodir honorer K2,” ungkap Titi Purwaningsih, Ketua Pegawai Honorer Kategori II (K2).

Berikut ini merupakan pasal dalam draf revisi UU ASN yang mengatur tentang pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS:

Pasal 131A

(1) Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.

(2) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan.

(3) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian.

(4) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya.

(5) Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat.

(6) Dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak, tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai PNS.

Sedangkan menurut Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Arif Wibowo, tenaga honorer harus secepatnya diselesaikan dengan diangkat menjadi PNS, dengan diselesaikannya masalah itu nanti ke depan tak ada lagi honorer, yang ada PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

Pasal 135A

(1) Pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131A ayat (1) dimulai 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak.(Fag)