Editor's Note

Apa Salah Chuck?

Tak ada kata dalam kamus Jaksa Chuck Suryosumpeno untuk menggelapkan aset selama menjadi Ketua Satgassus Barang Rampasan dan Sita Eksekusi Kejaksaan Agung periode 2011-2013.

Selama ini, yang ada dalam kamusnya adalah, “berperang melawan para pelaku penggelapan aset!” Karena itu ketika menjadi Ketua Satgassus, lalu menjadi ketua Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung periode 2014-2015, Chuck dkk berhasil memulihkan aset dengan total Rp 3,5 triliun. Bukankah itu prestasi gemilang?

Namun ketika tiba-tiba Chuck dituduh tidak maksimal dalam memulihkan aset tanah di Kembangan, Jakarta Barat, sebagaimana prosedur yang berlaku, sungguh terlalu! Yang lebih menyakitkan bagi Chuck adalah dituduh tidak bekerja dengan maksimal pada tugasnya memulihkan aset, padahal sejujurnya di tahun 2010-2013, Chuck merupakan satu-satunya jaksa yang berteriak pertama kali tentang pemulihan aset di lembaga kejaksaan dan bagaimana aset terkait kejahatan harus kembali kepada negara.

Sebenarnya dengan mudah pihak Chuck dapat mematahkan tuduhan-tuduhan bahwa dirinya menggelapkan aset. Toh Chuck memiliki bukti, fakta dan saksi-saksi yang bisa membuktikan bahwa dirinya telah melakukan hal yang benar dan tidak ada salah prosedur ketika melakukan pemulihan aset tanah di Puri Kembangan.

Karena merasa tidak bersalah, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku itu pun menggugat SK hukuman disiplinnya ke PTUN Jakarta pada awal Desember 2015 silam. Bukan hanya subtansi hukuman, tetapi ternyata secara administrasi, penjatuhan hukuman terhadap Chuck juga cacat prosedur, undue process of law!

Sama juga dengan hukuman yang dijatuhkan kepada dua mantan anak buahnya di Satgassus Barang Rampasan dan Sita Eksekusi, Jaksa Murtiningsih dan Jaksa Ngalimun yang juga dihukum berat dalam obyek kasus yang sama. Hukuman yang dijatuhkan kepada keduanya lemah secara substansial and undue process of law.

Undue process itu antara lain, Chuck yang baru dipanggil sekali sebagai “saksi” atau “terlapor” pada Juni 2015, tiba-tiba saja dihukum pada akhir November 2015. Padahal dengan terang Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 22 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan menyebutkan tahap-tahap pemeriksaan, klarifikasi dan inspeksi kasus yang harus dilewati sebelum menjatuhkan hukuman disiplin.

Dengan terang pula disebut penjejangan-nya. Prosedur juga telah dilanggar lantaran pemeriksa Chuck adalah jaksa yang pangkatnya lebih rendah darinya. Perja terkait pemeriksaan oleh Pengawasan mengatur, yang memeriksa Chuck minimal adalah jaksa yang pangkatnya sama dengan dirinya.

Lucu juga mendengar keterangan saksi fakta pihak Tergugat pada sidang ke-11-14 pada April 2016 lalu di PTUN. Sejumlah keterangan para saksi beda-beda, seperti tak sinkron satu sama lain. Konsistensi keterangan masing-masing saksi, kabur dan anakronisme. Beberapa kali juga terdengar kesaksian yang keluar dari konteks, malah ada kesaksian yang (seakan-akan) membela Chuck dan tiba-tiba (dengan bijaksana) menawarkan damai.

Gugatan Chuck, Murtiningsih dan Ngalimun ke PTUN Jakarta memiliki sejumlah makna. Pertama, bukan pangkat atau jabatan yang ingin dikejar Chuck dkk. Ke PTUN mereka hanya mau memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Jika keadilan dan kebenaran diraih, majelis hakim mengabulkan gugatan, maka mereka menuntut agar citra dan nama baiknya yang telah rusak, harus (segera) dipulihkan!

Kedua, bagi pimpinan kejaksaan, perlawanan Chuck dkk sebagai pembangkangan, tidak sopan, tidak lazim dan bukan tradisi. Tradisi di kejaksaan selama ini adalah tradisi nrimo, ya menerima begitu saja hukuman yang dijatuhkan walau pihak yang dijatuhi hukuman (mungkin juga) tidak bersalah.

Ketiga, sesungguhnya langkah yang dilakukan Chuck dkk adalah pelajaran penting bagi pimpinan kejaksaan. Tidak boleh lagi pimpinan menghukum anak buah dengan sewenang-wenang. Atau sebaliknya perlawanan Chuck dkk dapat menjadi inspirasi sekaligus motivasi bagi jaksa-jaksa lain di masa mendatang agar tidak boleh nrimo begitu saja jika menerima hukuman sewenang-wenang.

Keempat, perlawanan Chuck dkk terhadap pimpinannya di Kejaksaan Agung seharusnya dapat memunculkan silogisme, “kalau Chuck dkk berani melawan pimpinannya dengan menggugat hingga ke PTUN, itu berarti mereka tidak bersalah!” Logika semacam itu mungkin saja, tetapi bisa juga menjadi paradoks(al).

Kelima, di saat masyarakat menilai kinerja kejaksaan yang sedang terpuruk, sudah saatnya masyarakat juga menyadari bahwa ada segelintir jaksa yang menginginkan perubahan, berani mempertaruhkan jabatan dan nama baiknya demi tegaknya kebenaran, melawan arus saat para penegak hukum disekitarnya cenderung “mencari muka” pada pimpinan.

Memang, di atas kertas, Chuck dkk tidak salah secara substansial. Penjatuhan SK Hukuman juga cacat prosedural. Namun kita tidak tahu apa yang kan terjadi di balik kertas. Sebenarnya telah terdengar “nyanyian merdu” dari orang penting kejaksaan yang diam-diam menyanyikannya untuk Chuck dkk bahwa hukuman yang ditimpakan adalah hukuman palsu. Benar demikian?

Chuck pun memunculkan majas retoris, “Apa sebenarnya salahku?” Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena Chuck sendiri dapat menjawabnya. Tunggu saja katanya!***

Please follow and like us:
20

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *