Editor's Note

Sengkarut BANI

Selama ini Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) jauh dari silang sengkarut. Kalau pun ada, itu hanyalah riak-riak kecil. BANI juga jauh dari gosip tak sedap. Namun tiba-tiba saja BANI menyeruak ke permukaan pada September 2016 dengan riak-riak besar; BANI terpecah, terbelah, ada silang sengkarut yang cukup serius. Apa yang terjadi?

Syahdan, Ketua Dewan Pengurus BANI yang juga salah satu pendiri BANI, Prof Priatna Abdurrasyid, meninggal dunia pada Mei 2015 lalu. Dua pendiri lainnya, Prof Soebekti S.H.,dan Haryono Tjitrosoebono S.H., telah lebih dahulu meninggal dunia. Priyatna pun diganti Wakil Ketua Dewan Pengurus BANI, Husseyn Umar (85).

Sejumlah anggota keluarga pendiri, sejumlah arbiter BANI, dan berbagai pemangku kepentingan menaruh harapan bahwa kepulangan Priyatna dapat menjadi momentum untuk membaharui alias mereformasi BANI. Masa kepemimpinan Husseyn Umar yang menggantikan Priyatna diharapkan pula hanya bersifat sementara atau transisional sambil menyiapkan kepengurusan baru dan BANI. Demikianlah keinginan kelompok pembaharu BANI yang dimotori arbiter Anita Kolopaking.

Kelompok pembaharu BANI juga menuntut kepada Husseyn agar BANI segera berbadan  hukum sebab sejak BANI berdiri tahun 1977, BANI belum berbadan hukum (perkumpulan). Menurut kelompok pembaharu, jika berbadan hukum, itu berarti BANI menjadi lebih kuat, lebih eksistensial, menjadi lembaga atau badan yang lebih lebih profesional. Mekanisme kontrol atau pengawasan, transparansi pengelolaan keuangan berikut masa bakti kepengurusan BANI lebih jelas.

Namun pengurus BANI pimpinan Husseyn berpendapat lain. Benar bahwa kepengurusan BANI yang sekarang bersifat transisional dan pada waktunya akan diganti walau tidak disebutkan masa transisional itu sampai kapan. Husseyn dkk juga berpendapat, BANI tidak perlu berbadan hukum perkumpulan. Pasal 6 ayat 9 UU no 30 tahun 1999, tentang Arbitrase, menyebutkan  bahwa orang bisa berarbitarse melalui lembaga, yang fungsi lembaga tersebut menyediakan fasilitas untuk berarbitrase dan konon itulah yang berlaku di seluruh dunia. Yang penting ada kantor atau gedung, ada daftar arbiter dari berbagai profesi.

Pada Juni 2016, Anita dkk mengajak Husseyn bicara membahas hal-ihwal yang disebutkan di atas. Rupanya tak ada kata sepakat. Kedua belah pihak masing-masing mempertahankan argumentasi masing-masing. Atas dasar itu, Anita dkk mendaftarkan BANI ke Kementerian Hukum & HAM cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Dikabulkan!

Seterusnya pada Setember 2016, Anita dkk mendirikan badan arbitrase dengan nama yang sama, BANI, termasuk mencantumkan nama pendiri yang sama. BANI (baru) ini dipimpin Anita dan Erry Firmansyah (mantan Direktur Utama BEJ dan kini BEI). Anita duduk sebagai Ketua Dewan Pengawas dan Erry menjadi Ketua Dewan Pengurus. BANI (baru) ini, berkantor di Sovereign Plaza, TB Simatupang, Jakarta Selatan.  Acara peresmian BANI (pembaharuan) dihadiri sejumlah pemangku kepentingan termasuk media massa.

Tentu saja pihak Mampang, kantor BANI yang dipimpin Husseyn, yang berkantor di Jalan Mampang Prapatan, menjadi berang. Mereka merespon dengan serius yang terekspresi melalui iklan peringatan di harian KOMPAS dan sejumlah media cetak harian lainnya. Husseyn tak mempersoalkan keberadaan badan arbitrase di Simatupang, asalkan tidak dengan nama BANI karena nama BANI telah dipatenkan secara resmi melalui Dirjen HKI (Hak Kekayaan Intelektual), Kementerian Hukum & HAM dengan nomor 553488 tahun 2002.

SOLUSI DAMAI

Sepatutnya konflik di tubuh BANI tak perlu terjadi. Statuta BANI dengan benderang menyatakan bahwa BANI adalah lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang mendasarkan berbagai sengketa dengan damai dan win-win solution. Sejumlah 900 perkara atau sengketa bisnis yang telah ditangani BANI sejak 1977 hingga Oktober 2016 pada dasarnya diselesaikan dengan damai dan win-win solution, oleh karena itu, konflik yang terjadi di tubuh BANI pada saat ini seharusnya juga dapat diselesaikan dengan damai dan win-win solution. Jadi adalah ironis sekaligus memalukan jika BANI terbelah lalu tidak dapat menyelesaikan masalah internalnya.

Semua berharap para pihak yang berkonflik di BANI meninggalkan sifat ego. Semua berharap agar pihak Anita dan pihak Husseyn dapat mencairkan hati yang beku. Ingatlah para pemangku kepentingan (stakeholders) Anda, kini bingung, kesal, marah, prihatin dan mulai tidak percaya dan mulai tidak respek pada BANI, lalu apakah Anda mau membiarkannya? Anda mau mempertaruhkan citra dan reputasi BANI?

Sangat mendesak pihak Anita dan Husseyn untuk duduk bersama di sebuah meja bundar di mana di sana ada ‘arbiter’ yang berwibawa, netral dan mumpuni yang dapat membantu menengahi konflik!

Jika terus berkeras, maka cepat atau lambat, silang-sengkarut di tubuh BANI, mau tidak mau, diselesaikan di meja hijau. Mungkin itu jalan terakhir dan yang terbaik dari yang terburuk!***

 

 

 

 

Please follow and like us:
17

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *