Headline Wawancara

“Saya Harus Menyatukan Syarikat Islam yang Terpecah”

Setelah menyelesaikan tugasnya di Makamah Konstitusi (MK), banyak orang bertanya apa aktivitas teranyar Prof. Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H? Ternyata banyak sekali. Tidak kalah sibuknya saat masih menjabat sebagai Ketua MK. Redaksi Majalah REQuisitoire yang telah cukup lama meminta waktu untuk wawancara, ternyata harus sabar menunggu. Kami akhirnya  mendapat giliran mewawancarai pria kelahiran Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, 21 Juni 1962 di kantor law firm-nya yang cozy, hommy, yang terletak di sebuah kawasan di Jakarta Selatan pada akhir Februari 2016 lalu.

Mantan Ketua MK periode 2013-2015 ini menceritakan rupa-rupa kegiatannya kini, sebagai advokat, mengajar di sejumlah universitas hingga akhirnya memimpin Syarikat Islam (SI). Suami R.A. Nina Damayanti S.H., ini, terpilih sebagai Ketua Umum Laznah Tanfidziah SI melalui forum Majelis Tahkim (Kongres Nasional) di Bandung pada hari Kamis (26/11/2015) silam. Hamdan berjanji menyatukan seluruh elemen SI yang lima tahun belakangan ini terkotak-kotak. Mantan politisi Partai Bulan Bintang ini juga bertekad mengembalikan kejayaan SI seperti masa lalu.

Ketika berlangsung Pemilukada serentak pada Desember 2015 lalu, Hamdan menjadi sangat sibuk. Banyak sekali calon kepala daerah gagal alias kalah dalam kontestasi Pemilukada yang kemudian meminta bantuan (kantor) Hamdan untuk menggugat ke MK. Namun meski banyak yang datang, Hamdan dan tim tidak ‘kemaruk’ main terima klien atau melayani semuanya. Ia mengaku selektif dan hanya memilih calon klien yang dianggapnya berpeluang menang.

Isu juga berkembang bahwa dirinya telah dipanggil Presiden Jokowi. Untuk apa? Ayah tiga putra ini hanya tersenyum kecil ketika dirinya disebut-sebut sebagai calon jaksa agung. Apa tanggapan Hamdan? Berikut petikan wawancara selengkapnya:

 Bapak disebut-sebut sebagai calon jaksa agung?

Saya alhamdulilah digosip banyak orang. Yang patut saya apresiasi karena isu tersebut bisa saja mengandung harapan banyak orang. Kalau saya diberikan amanah, itu berarti saya anggap amanat negara. Kalau tidak (jadi), saya juga turut bersyukur. Saya bebas. Kalau dipercaya, itu merupakan cobaan yang sangat besar karena jabatan itu menurut saya bukan sesuatu yang menyenangkan, tapi tanggung jawab. Tidak bisa happy-happy seperti pengacara atau pengusaha. Mengapa? Karena setiap tugas, tanggung jawab dan persoalannya (sebagai jaksa agung) pasti sangat kompleks.

Bagaimana kalau benar-benar jadi jaksa agung? Sudah siap?

Saya menjadi pengacara sudah lama sekali. Dulu di Komisi III yang merupakan partner kerjanya kejaksaan. Tentu saya tahu betul lembaga tersebut. Mertua saya juga dulu di kejaksan dan menjadi Kepala Direktorat Intelijen Kejaksaan Agung, namanya Bob Yakub Isaak. Beliau sudah meninggal. Jadi, saya sudah familiarlah dengan kejaksaan.

Seandainya menjadi jaksa agung, bagaimana Syarikat Islam?

Saya harus bicara dulu dengan presiden. Tapi ini ormas. Saya rasa tidak apa-apa karena bukan organisasi politik. Jadi keputusannya ada di presiden.

Bagaimana ceritanya Bapak terpilih menjadi Ketua Syarikat Islam?

Pemilihan melalui kongres. Syarikat Islam adalah organisasi pergerakan kemerdekaan tertua yang berasal dari organisasi Serikat Dagang Islamdidirikan Kiai Haji Samanhudi tahun 1905 dan tahun 1912 dipimpin KH Tjokroaminoto. Saya merasa mendapatkan amanat sejarah untuk berkhidmat mengisi kemerdekaan.

Beberapa tahun belakangan Syarikat Islam pecah. Mengapa?

Sudah 5 tahun belakangan organisasi ini pecah, mulai 2009. Sampai 2015, organisasi ini terpecah jadi empat. Paling tidak sudah ada 2 yang bersatu melalui kongres November 2015 tahun lalu, yang memilih saya dan memberikan amanah memimpin organisasi ini. Saat pemilihan, saya dipilih sebagai formatur tunggal. Saya terpilih lalu diberikan amanah melakukan islah.

Ternyata kubu lain juga melakukan kongres di Bandung dan memilih saya juga, lalu memberikan wewenang untuk islah. Jadi saya mendapatkan amanah dari 2 organisasi Syarikat Islam yang terpecah. Yang satu lagi namanya KSI (Kaum Serikat Islam) tanpa kongres, tetapi sudah bid’ah, menghormati satu kepemimpinan di bawah Hamdan Zoelva. PR saya satu lagi (salah satu organisasi SI lainnya yang belum menyatakan niatnya untuk dipimpin Hamdan).

Jadi, organisasi Syarikat Islam ini organisasi yang sangat bersejarah dan penting namun sekarang ini tidak terkelola dengan baik. SI memiliki (sejumlah aset) univeritas, rumah sakit, SMA, SMP, SD dan  pesantren. Kebanyakan aktivitasnya adalah ekonomi dan membantu masyarakat yang ekonominya lemah.

 Apakah SI memiliki misi yang sama seperti Muhammadiyah dan NU?

Agak sedikit berbeda, kalau Muhammadiyah gerakan sosial keagamaan, pendidikan dan rumah sakit. Semantara NU lebih kepada pendidikan dan pasantren. Kalau SI di samping gerakan keagamaan juga gerakan ekonomi.

Anggota SI dari mana saja, bisa ormas. Dulu organisasi ini terjun ke partai politik. Di tahun 1973 ikut mendirikan PPP, masuk PPP, ormasnya keluar. Setelah itu menjadi ormas tersendiri.

Tahun 1999 masih mendirikan Partai Syarikat Islam Indonesia, tapi ormasnya tetap. Sekarang kita murni ormas, tetapi akan melakukan aktivitas politik, namun hanya akan fokus membina kader-kader politik kebangsaan. Yang bisa ditransfer, dipakai di mana saja, yang penting visinya kebangsaan dan keagamaan.

Berapa anggota Syarikat Islam saat ini ?

Angotanya 5 jutaan tersebar di seluruh Indonesia.

Apa visi dan misi Bapak untuk membangun dan mengembangkan SI?

Misi pemberdayaan masyarakat, pendidikan politik dan pelatihan kader bangsa. Sekarang ini ekonomi kita terlalu timpang antara yang kaya dan miskin. Ketimpangan mencapai sekitar 0,43. Itu sudah gawat kalau sudah 0,5. Menurut PBB itu sudah merah. Jika ketimpangannya tinggi, bisa menjadi ancaman disintegrasi sosial, bahkan disintegrasi bangsa.

Karena itu Syarikat Islam mengambil peran untuk menggerakan cabang dan anak cabang, membangun ekonomi. Cabang kita ada 200 lebih dan anak cabang lebih banyak. Kami ingin membangun ekonomi, tiap cabang dan anak cabang ada kegiatan ekonomi produktif dan diharapkan akan lahir pengusaha-pengusaha baru.

Dengan kekutan jaringan cabang-cabang Kantor Syrikat Islam seluruh Indonesia, kita  akan membangun kegiatan ekonomi, di setiap cabang ada BNT (Baitul Mal wa Tamil) modalnya dari wakaf, sedekah, zakat dan sumbangan dari kaum kaya.

Orang kaya kasih sumbangan Rp 25 juta untuk 1 orang agar menjadikan seseorang pengusaha. Saya yakin dan mau dengan pengelolan yang transparan. Kalau satu orang kaya, 10 orang yang dia sumbang, saya pasti mau. Itulah intinya ajaran Islam, memperkecil disparitas kaya dan miskin serta membangun hidup yang sejahtera.

Kalau ekonomi sudah bagus, siapa yang mau ribut. Kriminalitas akan turun. Ini pekerjaan jangka panjang yang harus segera dimulai. Beberapa waktu lalu saya bertemu presiden membicarakan hal ini. Presiden memberikan dukungan penuh untuk membangun ekonomi rakyat dan saya katakan organisasi ini tidak akan menjadi partai politik karena partai sudah banyak dan partai Islam juga sudah banyak. Partai politik Islam juga tidak lagi sepenuhnya menyampaikan aspirasi Islam karena terpecah-pecah. Karena itu, saya akan membangun ‘politik virus’ yaitu membangun kader menjadi jaringan politik Islam yang akan masuk ke dalam partai-partai politik dan membawa misi Islam kebangsaan. Mereka bebas masuk partai politik mana saja.

Bapak masih aktif menjadi pengacara ?

Kantor saya tidak pernah saya matikan (HSJ & Partner/Hamdan, Sujana, Januardi & Partner). Dulu, meskipun saya anggota DPR, toh kantor tetap jalan, dijalankan oleh teman-teman. Tetapi saya tidak pernah memanfaatkan jabatan untuk kantor. Sekarang, teman-teman yang beracara, saya sendiri tidak. Saya full memberikan masukan, apakah itu perkara terkait sengketa pilkada atau lainnya. Saya di belakang layar saja. Kalau saya muncul di MK kan lucu. Tidak etis juga. Heboh nanti hahaha…!

 Bapak juga tercatat sebagai pengurus organisasi advokat, Peradi?

Di Peradi di mana ketuanya Pak Juniver Girsang. Saya diminta menjadi Ketua Dewan Pakar. Juniver dan saya sahabat sangat dekat.  Anda tahu, Pak Mahfud MD (mantan Ketua MK) juga menjadi Ketua Dewan Pakar Peradi pimpinan Fauzi Hasibuan. Saya sudah bicara dengan Pak Mahfud MD (Mantan Ketua MK), kita bahas bagaimana agar organisasi advokat (yang terpecah) bisa bersatu. Organisasi Peradi lain yang diketuai Pak Luhut Pangaribuan minta Pak Jimmly Ashidiqie (juga mantan Ketua MK) sebagai Ketua Dewan Pakar, tetapi saya tidak tau apakah beliau bersedia atau tidak sebab memang diminta. Saya kira organisasi ini (Peradi yang terpecah menjadi tiga) harus bersatu. Mengapa? Karena selain merugikan advokat itu sendiri, masyarakat juga dirugikan.

 Bagaimana menyatukan Peradi yang pecah tiga?

Ada konsep lain yang memungkinkan untuk itu. Setidaknya ada 3 hal di mana mereka harus bersatu: bersatu dalam kode etik, bersatu dalam majelis kehormatan dan bersatu dalam uji kompetensi.

Saya kira bentuknya seperti federasi saja dan nantinya yang menjadi ketua bergantian saja antara organisasi yang ada. Itu harusnya bisa. Yang benting sistemnya berjalan. Sekarang ini sudah tidak sehat, masing-masing mencari anggota sebanyak-banyaknya. Kualitas advokat diabaikan. Advokat yang melanggar kode etik dipecat dari satu organisasi, pindah ke organisasi lainnya atau dia bisa menjadi anggota di beberapa organisiasi.

Multibar atau single bar?

Saya pernah menjadi Ketua Panja Perumusan UU Advokat di DPR. Jadi, saya mengerti benar filosolfinya. Sebenarnya yang dimaksud single bar adalah satu kewenangan pengangkatan pemberhentian, satu kode etik dan satu majelis kehormatan. Mau banyak organisasi juga tidak apa. Apapun namanya, konsepnya itu. Apakah dewan atau federasi, yang penting hanya ada satu badan yang menetapkan satu kode etik, satu uji kompetensi dan majelis kehormatan. Jadi, seluruh advokat mengacu ke situ. Itu jalan keluar yang paling baik.

Berarti UU Advokat harus direvisi.

Sebenarnya UU-nya memungkinkan itu, bisa dengan UU yang sudah ada, konsep ini bisa jalan. Kalau tidak yakin, bisa juga mengubah UU. Tapi menurut saya, tidak perlu mengubah UU. Karena tetap satu dalam satu aspek, jadi ketuanya bergiliran. Tapi kalau Peradi bisa disatukan, alhamdulilah. Hal yang terpenting adalah kesepakatan organisasi-organisasi advokat itu. UU itu hanya  alat untuk batas-batas permainan.

Dengan adanya Pilkada serentak, MK kebanjiran kasus sengketa Pilkada. Bagaimana caranya agar kasus Pilkada tidak menumpuk di MK?

Waktu zaman saya sudah ada keputusan bawa keputusan sengketa Pilkada itu bukan wewenang MK. Karena itu UU no 32 tahun 2004 dan perubahannya UU Tahun 2008 dibatalkan oleh MK, sepanjang menyangkut kewenangan MK untuk mengadili Pilkada, sengketa pemilu. Lalu kepada siapa? Kita katakan kepada yang lain di luar MK, yaitu pengadilan yang ada di bawah MA. Apakah akan ada pengadilan khusus, apakah memanfaatkan pengadilan TUN atau pengadilan umum. Tapi terakhir dengan pertimbangan DPR karena pengadilan ini belum ada, kesiapan infrastruktur belum ada maka tetap di MK.  MK sendiri tidak memiliki kewenangan itu, tapi ini bisa dipahami dalam hukum tata negara dalam transisi. Itu memungkinkan dalam hukum tata negara transisi dan itu diterima oleh semua pihak serta secara politik.

Bagaimana membangun kesadaran para peserta Pilkada dalam membangun budaya untuk mengakui kekalahan dan mengakui kemenangan lawan.

Saya berkeyakinan bahwa makin lama kesadaran akan muncul. Terbukti bahwa awalnya sampai 80 persen yang menggugat, lalu turun ke 70 prsen, kemudian sekarang turun hingga  50 persen. Saya kira kesadaran itu tidak bisa serta-merta, tapi  harus ada proses. Saya melihat gugatan ini datang dari ketidakpuasan karena kalah, sebab di hari pertama-kedua biasanya tidak ada protes. Tapi ketika keputusan baru tidak terima. Kalau ada kekurangan, itu kan biasa. Pelanggaran pastinya ada, baik di pihak yang kalah maupun yang menang atau mungkin di KPU (D), karena itu nanti diuji di MK. Pengalaman saya di MK  sangat sederhana melihatnya, apakah pelanggarannya parah atau tidak.

 Apakah perlu sosialisasi dari KPU dan MK sebelum Pilkada?

Sosialisasi sudah dari dulu. MK dan KPU turun. Yang jadi masalah, bila yang tidak independen adalah lembaga yang melaksanakan, baik itu Bawaslu, KPU, terutama di tingkat bawah KPUD, bahkan di tingkat kecamatan, biasanya problem paling banyak di sana. Untuk menjangkau independensi, sangat sulit karena mereka di kontrak hanya dalam waktu singkat.

 Apakah Bapak tidak berminat masuk politik?

Banyak yang mengajak masuk partai. Tapi saya ingin konsentrasi di bidang sosial dan pendidikan dulu. Ke depannya saya belum tahu.

Apa hobi Bapak di tengah kesibukan Bapak?

Saya hobi baca buku apa saja, sosiologi, sejarah, hukum dan lain-lain. Orang politik harus baca dan kuasai sejarah. Mengapa? Karena sejarah itu tidak selalu berulang. Kita bisa ambil pengalaman sejarah agar tidak berulang, petik hal positif saja dari sejarah. Saya memiliki koleksi buku di perpustakaan pribadi, lebih dari 2 ribu jumlahnya. Ada yang di kantor dan di rumah. Kalau di rumah banyak buku agama. Di waktu libur saya membacanya.

Tidak menulis buku?

Saya sudah menulis tiga buku dan sekarang sedang menyusun buku terbaru, sedang dikoreksi.

Buku baru tentang apa?

Tentang Mahkamah Konstitusi!

(Sumber Majalah REQuisitoire, edisi 2016)***

 

 

 

 

One thought on ““Saya Harus Menyatukan Syarikat Islam yang Terpecah””

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *