Dhaniswara K. Harjono Headline

Hal-Ihwal Akuisisi Dengan Perusahaan Asing

Konsultasi Hukum Bisnis
Diasuh oleh : Dhaniswara K Harjono

 

Tanya : 

Perusahaan tempat saya bekerja sekarang ini adalah perusahaan lokal biasa, sebut saja PT. X, dengan PT. Y (dimilikioleh 100% lokal) dan Tuan A (Warga Negara Indonesia). Per 1 November 2015 nanti, PT. Y selaku induk dari PT. X akan diakuisisi oleh perusahaan luar negeri sehingga PT. Y akan berstatus perseroan terbatas penanaman modal asing. Pertanyaan saya, PT. X tersebut akan otomatis menjadi perseroan terbatas penanaman modal asing atau tetap perusahaan lokal biasa?Lalu bagaimana jika PT. X ini merupakan suatu perseroan yang tergolong dalam Daftar Negatif Investasi, apakah hal demikian akan menjadi persoalan?

(Kartika, Jakarta)

 

Jawab : 

Halo Kartika, terima kasih atas pertanyaannya. Status perseroan seperti PT. X tersebut seringkali menjadi perdebatan pada berbagai forum. Mengingat banyak praktisi hukum yang mengaitkan konsepsi perseroan penanaman modal asing Indonesia dengan konsepsi perseroan di negara-negara lain, lalu menyamakan tanpa merujuk pada ketentuan positif di Indonesia.

Pada jawaban saya hari ini, saya bermaksud untuk menjelaskan berdasarkan regulasi positif di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, terminologi “penanaman modal asing” didefinisikan sebagai berikut : 

“Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”

Berdasarkan definisi terminologi “penanaman modal asing” tersebut, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup “penanaman modal asing” di Indonesia mencakup eksistensi kontribusi modal asing. Tanpa menentukan dengan jelas bagaimana eksistensi kontribusi modal asing tersebut, apakah langsung atau tidak langsung, apakah mayoritas atau minoritas.

Dari dan berdasarkan ruang lingkup terminologi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, jika induk perseroan menjadi berstatus perseroan terbatas penanaman modal asing maka begitu pula pada status anak perseroannya. Hal demikian merujuk pada konstruksi perseroan terbatas penanaman modal asing yang tidak mengharuskan adanya penyertaan langsung, tapi juga penyertaan tidak langsung.

Selanjutnya, terkait dengan larangan perseroan atas kepemilikan asing, sebagaimana terdaftarnya perseroan dalam kategori dalam Daftar Negatif Investasi;  hal demikian telah diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994 tentang Kepemilikan Saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing.

Dalam ketentuan tersebut, telah dinyatakan jelas dalam ayat (2) bahwa dalam rangka pembelian saham sebuah perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri hanya dapat dilakukan apabila bidang usaha saat pembelian saham dilakukan, berstatus terbuka untuk asing. Berdasarkan regulasi ini, dapat disimpulkan bahwa pembelian saham pada Induk Perusahaan untuk tujuan menjalankan bidang usaha anak perusahaan, yang sebenarnya dilarang pada Daftar Negatif Investasi tidak dapat dilakukan.

 Selanjutnya, pada Pasal 28 ayat (8) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 tahun 2013, dinyatakan jelas bahwa perusahaan induk yang sahamnya hendak dijual sebagian atau seluruh sahamnya kepada subyek hukum asing, harus melengkapi permohonannya dengan melampirkan daftar nama perusahaan/anak perusahaan yang dimilikinya.

Begitu pula pada ayat (10), di sana dinyatakan bahwa perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri yang memiliki anak perusahaan dengan bidang usaha yang dinyatakan tertutup bagi perussahaan Penanaman Modal Asing, harus mengalihkan seluruh sahamnya kepada perorangan warga negara Indonesia atau perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri.

Namun, ketentuan-ketentuan ini dihapus melalui amandemen atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 tahun 2013. Dihapuskannya ketentuan ini bukan berarti pemerintah memperbolehkan kepemilikan asing atas anak perusahaan yang mengakibatkan dimungkinkannya adanya kontrolisasi secara tidak langsung.

Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994 tentang Kepemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing belum dicabut, begitu pula pada definisi Penanaman Modal Asing pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan pengaturan tentang Daftar Negatif Investasi. Dengan demikian jika struktur tersebut diterapkan maka akan terjadi penyelundupan hukum. Untuk itu, penghapusan beberapa Pasal 28 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 tahun 2013 tersebut hanya diartikan sebagai peniadaan proses administratif semata.***

 

Please follow and like us:
20

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *