Outline

Mengapa ASN Sulit ‘Move On’?

Oleh: R. Ayu Retno Kusumastuti Suryosumpeno

Tak peduli berapa jauh jalan salah yang anda jalani,
segera putar arah sekarang juga!
Rhenald Kasali

Dunia saat ini sudah mempersiapkan diri menghadapi Revolusi Industri 4.0. Semua lini berlomba memberikan pelayanan yang prima, cepat, simple dan berorientasi pada hasil. Namun hal yang bertolak belakang kita temukan saat menghadapi para abdi Negara atau biasa disebut aparatur sipil Negara (ASN). Dunia serasa terhenti dan enggan bergerak. Pelayanan serasa sangat lamban, tak jarang bahkan sengaja dibuat sulit. Kita seakan dipaksa untuk ‘bermohon’ kebaikan hati mereka untuk sekedar mendapatkan pelayanan yang menjadi hak kita. Tak terkira sudah berapa menteri dan presiden berganti namun pelayanan dan etos kerja para aparatur sipil Negara masih berjalan ditempat seperti sulit untuk ‘move on’. Bahkan gempitanya program revolusi mental Presiden Jokowi nyaris tak terdengar di daerah pelosok Indonesia. Lalu, apa masalahnya?

Birokrasi Bukanlah Penghalang

Sejatinya birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau + cracy) dan diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administrative maupun militer.

Pada rantai komando ini setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dalam organigram. Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga terkesan kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi dan pendelegasian wewenang harus dilakukan sesuai dengan hierarki kekuasaan.

Ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber:

1. Jabatan administratif yang terorganisasi/tersusun secara hierarkis (Administratice offices are organized hierarchically).
2. Setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri (Each office has its own area of competence).
3. Pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih, berdasarkan pada kualifikasi teknik yang ditunjukan dengan ijazah atau ujian (Civil
servants are appointed, not electe, on the basis of technical qualifications as determined by diplomas or examination).
4. Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya (Civil servants receive fixed salaries according
to the rank).
5. Pekerjaan merupakan karier yang terbatas, atau pada pokoknya, pekerjaannya sebagai pegawai negeri (The job is a career and the sole, or at least primary, employment of the civil servant).
6. Para pejabat tidak memiliki kantor sendiri. (The official does not own his or her office).
7. Para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan (The official is subject to control and discipline).
8. Promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata (Promotion is based on superiors judgement).

Lalu, apakah birokrasi merupakan penghalang bagi ASN untuk bekerja lebih cepat, lebih trengginas dan memberikan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat? Ternyata tidak selalu, perhatikan karakteristik birokrasi Negara maju yang ditulis juga oleh Max Weber:
1. Kerja sesuai dengan aturan (Rule).
2. Memiliki spesialisasi.
3. Sederhana.
4. Formal.
5. Hirarki.
6. Rasional.
7. Otoritas.
8. Disiplin.
9. Sistematik.
10. Impersonal (tidak pandang bulu).

Pemimpin Hebat Bukanlah Jaminan

Telah banyak pemimpin hebat hadir di Negeri ini dan pola kerja ASN masih sama, apa yang terjadi? Banyak yang berpendapat bahwa kualitas ASN berada dibawah standar yang masuk karena menyuap. Jangan salah, semakin hari pola rekrutmen ASN semakin ketat saja dan banyak diantara para pelamar memiliki nilai akademis yang luar biasa. Mereka bahkan lulusan dari Universitas ternama di Indonesia. Tapi begitu diterima menjadi ASN, kualitas pribadi mereka seakan lenyap tak berbekas. Walaupun masih banyak ditemui ASN dengan dedikasi luar biasa tetapi jumlah mereka tetap tidak banyak. Tak banyak yang berani menyampaikan isi otak mereka dan lebih memilih diam mengikuti pola kerja yang sudah ada dan akhirnya larut dalam budaya yang sebenarnya harus mereka ubah! Melihat kenyataan seperti ini, maka pemimpin sehebat apapun akan sulit mengatasinya. Bagaimana mungkin seorang pemimpin berbakat dapat efektif memimpin institusi yang sebagian besar pekerjanya enggan berubah dan hanya pasif menjalankan kehidupannya sehari-hari.

Perubahan Bukanlah Mustahil

Lalu, apakah perubahan institusi beserta ASN nya merupakan hal yang mustahil? Tentu saja tidak. Mampu atau tidaknya organisasi berubah tentu didukung oleh banyak faktor antara lain:(1) Pemimpin yang tidak hanya memiliki rencana strategis namun juga rencana tindakan serta sanggup memotong rantai birokrasi;(2) Pola pikir ASN yang responsive dan tidak puas dengan apa yang telah dicapai;(3) Terpeliharanya kompetisi sehat didalam institusi;(4) Adanya berbagai program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN;(5) Insentif yang memadai dan sesuai dengan kualitas kinerja.

Aparat Sipil Negara (ASN) yang memiliki masalah dalam menghadapi tuntutan masyarakat sejatinya adalah mereka yang malas berpikir. Jenis ASN seperti inilah yang kemudian menggunakan berbagai cara kotor untuk mengalahkan kompetitornya. Pola kerja tidak produktif sudah harus dihilangkan dan ASN yang malas berpikir untuk melakukan terobosan sebaiknya segera diberhentikan dan digantikan dengan mereka yang sanggup bekerja lebih trengginas, berorientasi pada hasil dan sanggup menjadikan kompetisi sebagai pengungkit produktifitas. Wahai para ASN Indonesia, sanggupkah Anda…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *