Special Report

Mengudar Polemik Indonesia Tanpa Industri Migas

JAKARTA, REQNews – Statement Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan yang mengaku tak risau dengan kontribusi minyak dan gas (migas) terhadap produk domestik bruto (PDB) yang terus menurun dari tahun ke tahun mengudang polemik berlarut-larut.

Apalagi, Jonan menggulirkan wacana pilihan impor migas dengan pertimbangan bila memang lebih menguntungkan ketimbang memanfaatkan hasil produksi dalam negeri. Ia pun menegaskan hasil sumber daya alam memang sudah waktunya tidak dijadikan sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara dari sektor migas di 2008 mencapai Rp 309 triliun, namun di 2015 turun di bawah Rp 100 triliun. Sedangkan, subsidi energi ketika itu mencapai Rp 350 triliun, sebelum akhirnya dipangkas pada 2015 menjadi Ro 150 triliun. Bahkan tahun ini bisa dibawah Rp 100 triliun.

“Kalau gas untuk industri yang diproduksi dalam negeri malah lebih mahal daripada yang impor, kenapa tidak kalau harus impor? Atau katakanlah gas dari satu daerah dikirimkan ke daerah lain, masih sama-sama di Indonesia, biayanya lebih mahal dibandingkan impor, ya mending diizinkan impor,” ujar Jonan beberapa waktu yang lalu.

Tergelitik dengan polemik ini, sejumlah pakar migas dan akademisi berkumpul memberikan pencerahan di acara diskusi bertajuk “Potret Indonesia Tanpa Minyak dan Gas Bumi” di Jakarta, Rabu, 26/4. Mereka yang ikut merapatkan barisan untuk memberikan pencerahan yaitu Dr. Tengku Nathan Machmud, Ph.D., M.Sc.,SH, Prof. Ir Tutuka Ariadji M.Sc.,Ph.D., Komaidi Notonegoro, SE,ME dan Ir. H. Wargono Soenarko.

Tokoh senior migas Indonesia Tengku Nathan Machmud berpendapat Indonesia tidak mungkin tanpa industri migas. Ia mengaku prihatin kalau dewasa ini ada yang gampang berpendapat memilih impor dan mengabaikan industri dalam negeri. Ia menegaskan industri migas memiliki impact di luar industri itu sendiri. “Kegiatan utama di hulu migas menggerakkan perekonomian yang lebih luas.”

Senada, Direktur Eksekutif di Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menegaskan jika tidak ada sektor migas, Indonesia terancam kehilangan investasi sebesar Rp 300 triliun setiap tahun.

Angka tersebut hampir setengah dari realisasi investasi yang tercatat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sepanjang 2016 yang mencapai Rp 612,8 triliun,” terangnya.

“Indonesia sesumbar bisa beli, tapi tidak semudah itu. Kalau ada yang bilang, tidak ada migas, ya kita beli, tidak semudah itu. Ada paradigma yang harus diubah oleh pemerintah dan mereka yang di industri migas,” tandasnya.

Kalaupun pemerintah memiliki dana, terangnya, belum tentu juga mendapatkan sumber energi dari impor karena harus bersaing dengan negara lain.

Ia lantas berbicara soal dampak nilai tambah ekonomi terhadap sektor pendukung dan pengguna migas yang akan berkurang siginifikan.

Sektor pendukung industri penunjang migas dapat berkontribusi hingga 62,67 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Sementara kontribusi sektor pengguna hulu migas seperti industri pupuk, petrokimia atau kilang mencapai 25,45 persen. Dampak konkretnya ke tenaga kerja dan pendapatan masyarakat.

“Setiap Rp 1 triliun investasi hulu dapat menyerap tenaga kerja 13.670 dan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga dari gaji sebesar Rp473,76 miliar,” tandasnya.

Kesimpulan senada diutarakan Guru Besar ITB yang juga Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Perminyakan (IATMI) periode 2016-2019 Tutuka Ariadji. “Tidak mungkin. Cenderung tidak mungkin Indonesia tanpa industri migas.”

“Berapa banyak mansusia yang sudah dididik. Kualitas SDM kita banyak dan dibutuhkan negara lain. Jangan sampai mereka yang memiliki kompetensi justru bekerja di luar negeri,” tegasnya.

Ia pun mendesak pemerintah mau menoleh ke sumber gas yang hingga kini belum juga berproduksi, khususnya di kawasan timur Indonesia seperti Blok Masela dan Blok Kasuri.

“Potensi gas dari kedua blok itu dapat membuat kawasan Indonesia bagian timur bisa makmur dengan adanya sumber pasokan gas untuk menyokong pembangunan industri di sekitar blok,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Perusahaan Pemboran Minyak, Gas dan Panas Bumi Indonesia (APMI) Wargono Soenarko justru mengaku prihatian dengan wacana pelemahan industri migas dalam negeri tersebut.

“Kalau ada ya dipertahankan karena ada banyak yang terikat di dalamnya. Jangan sampai idealisme mereka yang berkecimpung di minyak ‘dibunuh’ oleh pemerintah.”

“Di drilling banyak yang terlibat di dalamnya. Satu pengeboran sumur migas di darat yang menggunakan satu rig saja membutuhkan 80-100 orang. Bayangkan kalau tidak ada migas, tidak ada efek berantai seperti itu,” katanya. (Joh)

Keterangan Foto:

Pakar, akademisi dan pengusaha berkumpul memberikan pencerahan di acara bertajuk “Potret Indonesia Tanpa Minyak dan Gas Bumi” di Jakarta, Rabu, 26/4 (REQNews/Johanes Sutanto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *