Hukum

Cacat Prosedur, ICW: Pengajuan Hak Angket DPR Tidak Sah

JAKARTA, REQNews – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengecam DPR RI yang telah melakukan Sidang Paripurna yang salah satu materi pembahasannya mengegolkan hak angket DPR RI terhadap KPK RI, Jumat, 28/4.

Diketahui, wacana hak angket ini bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, terutama sejak salah satu anggotanya, Miryam S. Haryani, diperiksa sebagai saksi dalam perkara korupsi KTP elektronik (KTP-el).

Mencermati Sidang Paripurna yang terjadi hari ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan bahwa pengambilan keputusan itu tidak sah dan sepihak.

“Ketentuan mekanisme angket diatur dalam Pasal 199 ayat (3) Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR/DPRD dan DPD (baca MD3),” tegas Lalola Easter dari ICW.

Ia menambahkan, ketentuan tersebut berbunyi : Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir.

“Mekanisme ini justru tidak dilakukan oleh pimpinan sidang. Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah segera mengetok palu sidang untuk mengambil keputusan,” tandasnya.

“Interupsi dari anggota-anggota yang menolak pengambilan keputusan sidang tersebut justru diabaikan. Alhasil, banyak anggota sidang yang walk out dan tidak turut dalam voting yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PKB,” imbuhnya.

ICW pun menyebut tindakan Fahri Hamzah ini iillegal dan sewenang-wenang (abuse of power). Tindakan Wakil Ketua DPR yang memutuskan sepihak tanpa adanya persetujuan anggota, merupakan tindakan illegal dan sewenang-wenang.

“Tindakan ini merendahkan hak masing-masing anggota DPR untuk memberikan sikap atas pengajuan hak angket tersebut. Kewenangan pengambilan keputusan bukanlah hak pimpinan, melainkan pada anggota.”

Oleh sebab itu, ICW berpendapat angket tidak dapat dilakukan karena prosedur formal tidak terpenuhi.

“Hak Angket cacat hukum dan tidak bisa dilanjutkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu datang ke forum yang illegal dan cacat hukum tersebut,” desak ICW. (Joh).

Please follow and like us:
20

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *