Headline Hukum

HTI Nasibmu Kini

JAKARTA, REQNews – Sikap tegas pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang menyatakan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendapat reaksi dari sejumlah kalangan. Apalagi, Wiranto dalam paparannya menegaskan HTI sebagai ormas tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Tak hanya itu saja, aktivitas yang dilakukan HTI nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat sehingga mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI.

Wiranto menegaskan kegiatan yang dilaksanakan HTI juga terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azaz dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

HTI tentu saja tidak terima dan akan melakukan perlawanan dan pembelaan hukum. Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto menegaskan tim hukum segera dibentuk, termasuk bersiap untuk mengadukan kasus ini ke Komnas HAM dan Ombusdman.

Ismail ngotot AD/ART HTI menyebutkan HTI sebagai organisasi dakwah yang berazas Islam di dalam NKRI berdasar Pancasila dan UUD 45.

Ia menambahkan HTI tidak memiliki agenda untuk mengubah pemerintahan, tapi hanya menyampaikan ajaran mengenai syariah sebagai organisasi dakwah. HTI sebagai organisasi legal memiliki hak konstitusional untuk melakukan dakwah yang amat diperlukan bangsa dan negara.

“Pembubaran ini jelas penghambatan terhadap kegiatan dakwah,” tambah dia. Ia kembali beralasan HTI selama lebih dari 20 tahun telah terbukti mampu melaksanakan kegiatan dakwah secara tertib, santun dan damai serta sesuai prosedur yang ada. Ia mencontohkan HTI telah melakukan sosialisasi antinarkoba, menentang gerakan separatisme dan upaya disintegrasi. HTI juga terlibat dalam usaha membantu korban bencana alam di berbagai tempat seperti tsunami Aceh, gempa Yogyakarta pada 2006 dan lainnya.

Tudingan bahwa kegiatan HTI telah menimbulkan benturan yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI adalah tudingan yang mengada-ada.

Terpisah, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi Budi Gunawan berpendapat tindakan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibenarkan secara hukum dengan pertimbangan atas dasar kepentingan nasional.

“Karena eksistensi HTI tidak berlandaskan dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat,” katanya dalam keterangan tertulisnya.

Pada prinsipnya negara menghormati hak-hak warga negara dalam kehidupan berdemokrasi, tetapi Indonesia yang berdasarkan hukum dan konstitusi tentu tidak memiliki toleransi terhadap gerakan atau ormas yang anti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Senada, Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens menilai HTI seharusnya tidak dibubarkan, tetapi dinyatakan sebagai ormas terlarang karena ideologi HTI bertentangan dengan demokrasi Pancasila.

“HTI menolak demokrasi seperti terlihat dalam banyak spanduk dan pamflet ketika mereka beraksi. HTI juga menolak Pancasila. Itu sudah jelas untuk menyatakan HTI sebagai ormas terlarang,” tuturnya.

Sedikit lebih lunak, Ketua SETARA Institute, Hendardi menegaskan Kementerian Hukum dan HAM serta Kemendagri harus memulai langkah-langkah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomer 17 tahun 2013 tentang organisasi massa dalam membubarkan HTI.

“Peringatan pertama sampai ketiga, harus ditempuh, pembekuan sementara, termasuk bersama Polri menyusun argumentasi berdasarkan fakta-fakta yang menjadi dalil pembubarannya. Namun jika langkah administratif itu sudah ditempuh, maka langkah yudisial bisa segera disusun dan dimulai,” desaknya.

Sebagai ormas yang berbadan hukum, imbuhnya, pembubaran HTI harus dilakukan melalui proses yudisial yang akuntabel.

Rabu (10/5) pagi ini pun perwakilan HTI menyambangi Gedung DPR untuk menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk meminta perlindungan.

“Pada intinya kami ingin sampaikan penolakan keras rencana tersebut. Rencana tersebut tak memiliki dasar hukum sama sekali,” tegas Ismail. (Joh)

Please follow and like us:
24

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *