Headline Hukum

PTUN Jakarta Menangkan Serikat Kerja atas Gugatan UMP DKI 2017

JAKARTA, REQNews– Majelis Hakim mengabulkan gugatan Serikat Pekerja terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 227 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017.

Dengan demikian para buruh berhasil membuktikan, bahwa penetapan upah minimum tanpa melalui survei komponen kebutuhan hidup layak menyalahi ketentuan perundang-undangan.

Kuasa hukum pekerja/buruh dari Departemen Hukum KSPI Agung Hermawan mengatakan, “Eksepsi ditolak karena PTUN memandang peraturan gubernur masuk dalam keputusan atau beschikking.”

Majelis Hakim, menjelaskan bahwa kewenangan Tergugat dalam menetapkan upah minimum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dimana penetapan upah minimum harus berdasarkan kebutuhan hidup layak yang dilakukan melalui survey pasar. Karena survey kebutuhan hidup layak tidak dilakukan, maka penetapan upah minimum di DKI Jakarta cacat prosedural.

Dengan keputusan tersebut PTUN memerintahkan kepada Tergugat mencabut SK UMP DKI Jakarta 2017 dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan SK yang baru

Adapun tujuh Serikat Pekerja yang melakukan gugatan adalah:

  1. Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi DKI Jakarta.
  2. Dewan Pengurus Pusat Assosiasi Serikat Pekerja Indonesia (DPP ASPEK Indonesia)
  3. Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (DPD FSP FARKES REFORMASI) DKI Jakarta.
  4. Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) DKI Jakarta.
  5. Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (DPP FSPASI).
  6. Dewan Pengurus Pusat Federasi Sektor Umum (DPP FSUI)
  7. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional(DPD SPN) Provinsi DKI Jakarta. (dnls)
Please follow and like us:
21

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *