HAM Headline Hukum Opini Spotlight

Jaksa, Sang Penegak Hukum

REQNEWS, Jakarta – Jaksa berasal dari kata Dhyaksa. Sebutan bagi penegak hukum dijaman Kerajaan Majapahit yang bertugas menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan kerajaan maupun antar individu di kerajaan Majapahit saat itu.

Dhyaksa dikendalikan seorang Adhyaksa sebagai jabatan tertinggi dibidang penegakan hukum di kerajaan Majapahit yang diemban Gajahmada disamping jabatan politisnya sebagai Mahapatih.

Di jaman itu, selain Bhayangkara yang bertugas sebagai aparat keamanan dan Adhyaksa sebagai aparat penegak hukum, maka Raja dibantu oleh 2 orang Dharmadhyaksa sebagai pengambil keputusan dalam proses pengadilan yang dilakukan atas nama Raja, yaitu: Dharmadhyaksa Kasaiwan (Kepala Agama Syiwa/Hindu) dan Dharmadhyaksa Kasogatan (Kepala Agama Buddha) dengan gelar Dang Acarya.

Kedua agama tersebut diatas (Hindu dan Buddha) merupakan agama utama di kerajaan Majapahit, maka hukum dan aturan didasarkan kepada agama dan tidak lagi didasarkan pada “titah raja” semata!

Hukum dan aturan yang didasarkan kepada agama inilah yang kemudian ditegakkan dengan baik oleh para penegak hukum Kerajaan Majapahit yang dikendalikan oleh Gajahmada sebagai Sang Adhyaksa beserta jajaran Dhyaksa.

Akhirnya kerajaan Majapahit menjadi kerajaan terkemuka dan pola penegakan hukumnya diikuti oleh berbagai kerajaan mulai dari Siam sampai Madagaskar.

Majapahit juga dikenal sebagai salah satu kerajaan yang menerapkan “national staat” atau negara kebangsaan (sebagaimana disebutkan Ir Soekarno dalam pidato lahirnya Pancasila disidang BPUPKI).

Sebutan “Dhyaksa” inilah yang kemudian menginspirasi para pendiri Kejaksaan saat itu menyebut “Jaksa” sebagai penegak hukum di Negara Republik Indonesia yang belum lama merdeka. Walaupun pada akhirnya sebutan Jaksa kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Inggris sebagai Public Prosecutor, yang apabila diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Indonesia menjadi Penuntut Umum. Jadi pada awalnya Jaksa adalah penegak hukum yang memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan bukan sekedar penuntut umum saja.

Dan mengapa Adhyaksa Gadjah Mada dan para Dhyaksa dapat membawa Majapahit kepada jaman keemasannya? Jawabnya adalah Integritas!

Sudah bukan rahasia umum lagi, Gadjah Mada sang Adhyaksa adalah sosok yang luar biasa. Beliau mendedikasikan seluruh hidupnya bagi Bangsa dan Negara.

Bahkan sejarah mencatat bahwa pada akhir hayatnya, tugas yang diemban seorang Gadjah Mada terpaksa harus dibagikan kepada 4 menteri karena tak ada satupun menteri yang mampu melaksanakannya seorang diri.

Sebuah prasasti Himad-Walandit menguraikan penyelesaian damai atas konflik yang berkembang antara penduduk desa Himad dan Walandit yang posisinya saling berdekatan.

Berbagai catatan pada pada beberapa prasasti menyebutkan bahwa Sang Mahapatih Gadjah Mada yang bertindak sebagai Adhyaksa pada akhirnya dapat menyesesaikan perselisihan dengan sangat adil dan bijaksana. Perintahnya sangat tegas, berdasarkan bukti kuat atas dasar kebenaran. Itulah integritas yang dimiliki oleh sang Adhyaksa Gadjah Mada.

Gadjah Mada bekerja atas dasar pengabdian bagi bangsanya, bukan untuk mendapatkan pujian, jabatan atau bahkan uang. Dihadapannya terbentang luas kesempatan untuk melakukan kudeta, merebut kekuasaan dan menjadikan dirinya raja, tapi Gadjah Mada tidak pernah melakukannya!

Gadjah Mada adalah Gadjah Mada. Sosok besar yang seharusnya menjadi kebanggaan para Jaksa di Negara ini. Andaikan para “Abdi Negara” terutama para Jaksa meneladani keutamaan Gadjah Mada, maka tak perlu ada Tim Saber Pungli atau bahkan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Dengan tetap menegakkan integritas Gadjah Mada, maka sesungguhnya para Jaksa di Indonesia telah melaksanakan apa yang terkandung dalam program “Revolusi Mental” Presiden Jokowi jauh sebelum program tersebut dicanangkan.

Jaksa yang berintegritas dan Kejaksaan sebagai Centre of Criminal Justice System di Indonesia diyakini akan selalu berada digaris terdepan dalam melakukan terobosan penegakan hukum dan membawa Indonesia kembali ke jaman keemasannya.

Sebagaimana yang disampaikan Douglas Adams, “To Give Real Service, One Must Add Something Which cannot be Bought or Measured with Money and That is the Real Sincerity and Integrity!” (Memberikan pelayanan yang sesungguhnya adalah memberikan sentuhan yang tidak dapat dibeli dan diukur dengan uang, itulah ketulusan dan integritas).

Oleh Chuck Suryosumpeno

*penulis adalah seorang Abdi Negara mendambakan institusinya dapat membawa Indonesia
kembali ke jaman keemasannnya.

Please follow and like us:
17

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *