Headline Wawancara

E-Tilang, Budaya Baru Penegakan Hukum Berlalu Lintas

REQNEWS, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus berupaya untuk membangun budaya tertib berlalu lintas. Harapannya adalah, para pengemudi dapat memiliki perilaku atau etika berlalu lintas, sehingga memangkas fatalitas kecelakaan lalu lintas.

Tak hanya itu, tertib lalu lintas juga mengurangi kemacetan. Berkurangnya kemacetan berarti berkurang pula polusi, pemborosan bahan bakar, dan biaya.

Salah satu upaya terbaru yang dilakukan Polri melalui Korlantas adalah menerapkan sistem tilang elektronik atau E-Tilang. Seperti apa E-Tilang tersebut?

Berikut petikan wawancara REquisitoire Magazine bersama Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, Brigjen. Pol. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si:

1. Sudah sejauh mana kajian penerapan E-Tilang di Indonesia? Bisa dijelaskan pak Chrys model e-tilang yang pernah bapak gagas sewaktu menjadi dirlantas polda metro dulu, apakah E-Tilang yang saat ini disosialisasikan masih sama dengan gagasan Bapak ?

E-Tilang merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di dalam:

a. Mencegah terjadinya kecelakaan, pelanggaran dan berbagai masalah lalu lintas lainnya

b. Meningkatkan kualitas keselamatan , menurunkan tingkat fatalitas korban laka lantas.

c. Membangun budaya tertib berlalu lintas.

d. Sebagai bentuk perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap pengguna jalan lainnnya.

e. Sebagai Edukasi.

Model E-Tilang ini dibangun dengan prinsip “Titip denda tilang di Bank tanpa hadir dalam sidang pengadilan”.

Implementasinya bertahap dengan cara manual, yaitu dengan memberikan tilang lembar biru kepada pelanggar, dengan cara online yaitu menggunakan smartphone yang berbasis android, secara elektronik melalui kamera pemantau dan penindak. E-Tilang sudah disosialisasikan ke seluruh wilayah Indonesia bersama-sama pihak Pengadilan, Kejaksaan dan Bank.

2. Apakah penerapan E-Tilang sudah dirasakan sangat mendesak? Apa menjadi bagian dari kurang berintegritasnya anggota satlantas saat ini?

E-Tilang ini sudah saatnya dilakukan dan dipersiapkan untuk mencapai tujuan dari Penegakan hukum yang saya sebutkan diatas. Cara-cara manual, parsial dan konvensional akan sarat dengan potensi penyimpangan. Di era digital dengan sistem Elektronik, maka akan memudahkan, mempercepat bahkan dapat menganev hasil tindakan penegakan hukum tersebut secara akurat, transparan dan akuntabel.

3. Bagaimana dengan SDM dan infrastruktur E-Tilang?Apa saja yang harus dibenahi?

Membangun Back Office, Application dan network. Di era digital pola pemolisiannya bergeser menuju sistem-sistem yang terpadu dan terhubung secara elektronik yang semestinya akan terkait pada sistem-sistem lainnya yaitu pada Catatan perilaku berlalu lintas maupun sistem perpanjangan SIM pada Demerit Point System.

4. Terkait validitas dan kalibrasi sistem e-tilang tersebut?

Validitas dan kalibrasi E-Tilang dapat dilihat pada sistem-sistem yang dibangun pada back office, application dan network yang terhubung pada ERI (Elektronik Registration and Indentification) yaitu suatu sistem pendataan regident secara elektronik yang dikerjakan pada bagian BPKB sebagai landasan keabsahan kepemilikan dan asal usul kendaraan bermotor.

Legitimasi keabsahan asal-usul kendaraan bermotor memang bukan hanya ditangani pihak kepolisian saja, tetapi terkait dengan Bea Cukai, Departemen Perindustrian, Departemen Perhubungan, dan dealer kendaraan bermotor. Sekalipun demikian, dibutuhkan catatan kepolisian dengan verifikasi dokumen dan cek fisik kendaraan bermotor.

Cek fisik mencakup cek fisik kendaraan secara umum, transmisi, dan emisi gas buang. Verifikasi dokumen dilakukan untuk pelayanan keamanan; dan cek fisik untuk pelayanan keselamatan.

Kemudian dilanjutkan pada bagian STNK dan TNKB sebagai legitimasi pengoperasionalannya. TNKB dapat dibangun melalui Automatic Number Plate Recognation (ANPR).

Database kendaraan secara elektronik ini saling berkaitan dengan fungsi kontrol dan forensik kepolisian dalam rangka memberikan pelayanan prima, SDC (Safety Driving Centre) yaitu suatu sistem yang dibangun untuk menangani pengemudi atau calon pengemudi yang membutuhkan Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui sitem elektronik.

Sistem SDC berkaitan dengan ERI (yang dapat dikembangkan dalam Regident Centre (RIC). Sistem ini dapat digunakan sebagai bagian dari fungsi dasar regident yakni memberi jaminan legitimasi (kompetensi untuk SIM), fungsi kontrol, forensik kepolisian, dan pelayanan prima kepolisian, SSC (Safety and Security System) suatu sistem elektronik yang mengatur pelayanan kepolisian di bidang lalu lintas, khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Sistem ini dijalankan oleh Subdit Penegakan Hukum (Gakkum) dan Dikyasa dan Subdit Keamanan Keselamatan (Kamsel). Sistem data dan jaringan informasi akan dikerjakan oleh Traffic Management Centre (TMC), Smart Management, dan Intan yaitu Program Informasi, Komunikasi dan solusi Kamseltibcar Lantas sebagai ikon kecepatan, kedekatan dan persahabata, yang kesemuanya itu diawaki oleh petugas-petugas polisi siber (Cyber Cops).

5. Apa tanggapan bapak terkait pro kontra E-Tilang, seperti anggaran pengadaan yang lumayan mahal, tarif denda harus mahal?

Hasil dari E-Tilang ini secara signifikan meningkat pesat dan bahkan bisa transparan dan akuntabel untuk :

a. Menyiapkan training dan trainer.

b. Sistem dan berbagai aplikasi.

c. Updating dan upgrading sistem.

d. Insentif petugas lapangan maupun pada back office.

e. Analisa dan produk-produk.

6. Model E-Tilang seperti apa yang ideal diterapkan di Indonesia?

Sistem E-Tilang di Indonesia dilaksanakan secara bertahap:

a. Dengan cara manual, yaitu dengan memberikan tilang lembar biru kepada pelanggar.

b. Dengan cara online yaitu menggunakan smartphone yang berbasis android.

c. Secara elektronik melalui kamera pemantau dan penindak.

Prinsipnya “Titip denda tilang di Bank tanpa hadir sidangpengadilan”

7. Bagaimana sinergi dengan aparat penegak hukum (Hakim dan Jaksa) dan perbankan agar menyukseskan e-tilang ini?

Perlu dibangun MoU dan Political Will yang mendukung program ini sebagai bagian dari implementasi hukum progresif dan Restorative Justice.

Masing-masing Stakeholder menyiapkan back office, application dan network yang terhubung dari dan dengan Bank sehingga transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses.

8. Apa kendala dalam penerapan E-Tilang ini?

Indonesia sangat luas dan beragam, namun secara bertahap E-Tilang akan mampu menjadi program-program unggulan di dalam membangun budaya tertib berlalu lintas, meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban laka, membangun budaya tertib berlalu lintas, edukasi dan berbagai hal lainnya untuk terwujud dan terpeliharanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas).

9. Dan yang terakhir, seperti apa sih karakter pengemudi di Indonesia, sehingga E- Tilang ini harus diterapkan?

Pelanggaran oleh para pengemudi ini terjadi salah satunya karena situasi dan kondisi lalu lintas yang dimanage dengan manual, parsial dan konvensional sehingga potensi-potensi/ kesempatan-kesempatan melanggar begitu besar.

Sehingga untuk mencapai amanat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Mewujudkan dan memelihara Kamseltibcar Lantas, meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban laka, membangun budaya tertib berlalu lintas serta meningkatkan pelayan kepada publik di bidang lalu lintas, cara E-Tilang merupakan salah satu upayanya. (Ian)

Please follow and like us:
18

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *