Headline Tokoh

Alfin Sulaiman: Pembentukan Densus Tipikor Sah-sah Saja

REQNEWS, Jakarta – Praktisi hukum, Alfin Sulaiman menilai kehadiran Detasemen Khusus Anti Korupsi (Densus Tipikor) adalah sah-sah saja. Meski begitu, pemerintah harus memastikan apakah anggaran negara mencukupi untuk melahirkan unit khusus di bawah institusi Polri tersebut.

“Densus Tipikor ini kan lahir dari adanya konflik antara  DPR dan KPK, melalui hak angket. Jika memang harus dibentuk dan tersedianya anggaran negara,  itu sih sah-sah saja,” kata Alfin menjawab REQusitoire beberapa hari lalu.

Alfin menambahkan, kehadiran Densus Tipikor justru dapat membantu pekerjaan KPK maupun Kejaksaan dalam memberantas korupsi. “Jika lembaga-lembaga kuat ini bersatu mendukung pemberantasan korupsi, otomatis oknum-oknum koruptor jadi pikir-pikir lagi kalau mau korupsi,” imbuhnya.

Keberadaan KPK yang hanya ada di Jakarta, menurut Alfin menjadi kelemahan lembaga antirasuah tersebut dalam menjangkau daerah-daerah yang berpotensi rawan korupsi.

Berbeda dengan Polri, yang sudah tersebar di daerah. Namun demikian, jika konsep Densus Tipikor ini hanya dibentuk di Jakarta saja, maka tidak akan efektif.

Alfin pun mengajak semua pihak, baik Kejaksaan maupun KPK untuk tidak menganggap Densus Tipikor ini sebagai rivalitas yang berujung pada pemikiran yang negatif. “Seharusnya antarlembaga tidak usah berpikir seperti itu. Justru semakin banyak yang bergerak memberantas korupsi itu sangat positif,” tuturnya.

Tak hanya itu, dirinya juga meminta pemerintah adil kepada setiap lembaga penegak hukum. Ketika ada kecenderungan suatu institusi itu dikhususkan, dan scara pengawasan lemah. Maka secara naluriah dia akan bisa sulit dikontrol.

“Dengan melahirkan suatu unit khusus anti korupsi baru diluar KPK dan Kejaksaan, dengan sifatnya menguatkan atau membantu. Saya pikir baik-baik saja. Alangkah baiknya sekarang  para lembaga tersebut berlomba-lomba menjadi yang terbaik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,” paparnya.

Pemerintah juga didesak tegas dan fair dalam rencana pembentukan Densus Tipikor. Alfin mengatakan, jika pemerintah menginginkan Kejaksaan hanya menangani penuntutan saja, maka harus ada perubahan undang-undang.

“Begitu juga jika pemerintah menginginkan kejaksaan tetap memiliki wewenang penyidikan dan penuntutan, maka kejaksaan juga perlu dikuatkan. Yakni dengan penambahan anggaran penyidikan yang sama seperti Densus Tipikor nantinya,” pungkasnya.

Please follow and like us:
20

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *