Headline Hukum News

NOTA KESEPAHAMAN YANG MERUGIKAN PEKERJA FREEPORT

JAKARTA, REQNews – Pekerja PT Freeport Indonesia yang telah di-PHK sepihak oleh manajemen PT Freeport Indonesia menolak Nota Kesepahaman antara serikat pekerja dan perusahaan yang isinya pemberhentian hubungan kerja. Penolakan ini dilakukan secara resmi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (27/12/17) lalu.

Nota Kesepahaman itu sendiri dilakukan pada hari Kamis 21 Desember 2017 di Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Kesepahaman dilakukan antara dua pihak, yakni : Pihak PT Freeport Indonesia diwakili oleh Achmad Ardianto, Direktur PT Freeport Indonesia, selaku Pihak Pertama. Sedangkan Pihak Kedua adalah Pimpinan Pusat SP KEP SPSI yang beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, Jl Suprapto Nomor 3 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Mandat khusus tertanggal 24 Oktober 2017 dari PUK SP Kep SPSI PT Freeport Indonesia, diwakili R Abdullah, Ferri Nuzarli, Saepul Anwar dan Afif Johan.

Nota Kesepahaman menjelaskan, persoalan, dimulai pada April 2017, terjadi perselisihan hubungan industrial di lingkungan kerja Pihak Pertama di mana sejumlah 3274 pekerja melakukan aksi mogok kerja. Pihak pertama telah memanggil para pekerja tersebut untuk bekerja kembali, akan tetapi mereka mengabaikan panggilan tersebut dan oleh karenanya mereka dikualifikasikan mengundurkan diri.

Para Pekerja telah menolak Pihak Pertama tersebut dan meminta untuk dapat terus bekerja. Sehubungan dengan hal tersebut, dicari penyelesaian sehingga Pihak Kedua berinisiatif bersama-sama Pihak Pertama mencari penyelesaian terbaik terhadap perselisihan dimaksud.

Setelah mendengar saran dan pendapat dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian  ESDM RI, TA KOmisi IX DPR RI, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika, maka kedua belah pihak mengusulkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhadap 3274 orang tersebut sebagai berikut :

Pertama, Pihak Pertama akan memberikan kebijakan kepada 3274 orang Pekerja berupa : masa kerja 0 – 5 tahun mendapatkan 1 1/2 bulan upah pokok, masa kerja 5 tahun sampai 10 tahun 2 1/2 bulan upah pokok, masa kerja 10 tahun sampai 15 tahun 3 bulan upah pokok, masa kerja di atas 15 tahun sampai 20 tahun 3 1/2 bulan upah pokok, masa kerja di atas 20 tahun sampai 25 tahun 4 bulan upah pokok, masa kerja di atas 25 tahun dan seterusnya 4 1/2 bulan upah pokok.

Kedua, Pelunasan Pinjaman. Bagi yang memiliki masa kerja sampai dengan 5 tahun akan menerima kebijakan pada angka 1 dan seluruh sisa pinjaman dari Pihak Pertama dihapus. Bagi yang memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun akan menerima selisih kebijakan pada angka 1 setelah dikurangi pelunasan atas seluruh sisa pinjaman dari Pihak Pertama dengan ketentuan, mereka tetap akan menerima kebijakan sebesar minimal 1 1/2 bulan upah pokok dan sisa pinjaman dari Pihak Pertama akan dihapus.

Ketiga, Saling Plan dan DPPK bagi yang berhak. Keempat, Surat Keterangan Pekerja. Bagi yang bersedia menerima kebijakan dimaksud akan diberikan Surat Pengalaman Bekerja.

Kelima, Bantuan Pengurusan klaim pembayaran JHT BPJS Ketenagakerjaan; Bagi yang berseda untuk menerima kebijakan dimaksud akan dibantu pengurusan JHT BPJS Ketenagakerjaan.

Keenam, Peluang bekerja di perusahaan kontraktor. Pihak Pertama tetap memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja di perusahaan kontraktor di lingkungan Pihak Pertama dengan ketentuan terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dan kebutuhan perusahaan kontraktor.

Nota Kesepahaman ditandatangani (mengetahui) oleh Perwakilan dari Kementeran Ketenagakerjaan : John W Daniel Saragih, Reytman Aruan, Feryando Agung Santoso. Perwakilan Komisi IX DPR RI diwakili oleh Tenaga Ahli Komisi IX Abdul Wahab Samad dan Aryanti. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI diwakili Jefri Hansen Siahaan dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika, diwakili oleh Ronny S Marjen.

Kuasa Hukum para pekerja Freeport, Harris Azhar, menegaskan, menggap Nota Kesepahaman tersebut tidak sah dan karena itu ditolak. PT Freeport telah melakukan patgulipat dengan memasukkan para Pekerja dan Pembuat kesepakatan. Pekerja Freeport yang jadi korban juga mempertanyakan kesepahaman.

“Mereka yang berteman dengan perusahaan itulah yang buat kesepakatan atau kesepahaman. Jadi tiba-tiba saja mereka duduk bersama Freeport,” demikian Haris bertanya-tanya dan menegaskan untuk mengirim surat penjelasan penolakan kepada pihak Menteri Ketenagakerjaan RI.(*)

 

Please follow and like us:
20

One thought on “NOTA KESEPAHAMAN YANG MERUGIKAN PEKERJA FREEPORT

  1. Semoga permasalahan ini cepat selesai. Dijauhkan dari pengaruh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Perjuangan kami bukan tak beralasan. Semua melalui pemikiran dan pertimbangan. Baik kami maupun PT Freeport Indonesia tahu apa yang sebenarnya terjadi.
    Tuhan menyertai kita semua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *