Headline Hukum News

Mengapa Ribuan Karyawan Freeport Tolak Nota Kesepahaman?

JAKARTA, REQNews – Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia (PT FI) memberikan peringatan hukum terkait Nota Kesepahaman yang telah terjadi antara PT FI dan SP KEP SPSI pada hari Kamis (21/12/17) lalu di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta. Langsung setelah itu, Jumat (22/12/17), Kuasa Hukum ribuan karyawan PT FI yang telah di-PHK Pt FI, menyatakan penolakan dan menganggap Nota Kesepahaman tersebut tidak sah, lalu mengirimkan surat peringatan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI, Muhammad Hanif Dhakiri.

“Saya atas nama klien, yakni, 1700 karyawan PT Freeport Indonesia, memperingatkan Menteri Tenaga Kerja agar menghapus atau mencabut Nota Kesepahaman antara pihak PT Freeport Indonesia yang di wakili oleh Achmad Ardianto dalam kapasitasnya sebagai Direktur dengan Pihak SP KEP SPSI, dalam hal ini diwakili R. Abdullah, FerriNuzarli, Saepul Anwar dan Afif Johan, tentang berakhirnya hubungan kerja karena lalu dianggap mengundurkan diri,” tandas Harris.

Terdapat sembilan pertimbangan penolakan terhadap Nota Kesepahaman tersebut. Pertama, Nota Kesepahaman tidak sah karena pihak PT Freeport Indonesia menganggap para karyawan mengundurkan diri. Padahal para karyawan sedang melakukan mogok kerja akibat kegagalan perundingan. Secara sepihak PT  FI melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap mereka yang melakukan mogok kerja. Mogok kerja adalah Hak Pekerja yang dijamin Undang-Undang Serikat Pekerja Nomor 21 tahun 2000, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Ayat 2 huruf e, oleh karenanya, PHK terhadap para pekerja adalah sebuah pelanggaran hukum.

Kedua, Nota Kesepahaman aneh karena di satu sisi pihak PT FI sejak awal melakukan PHK paksa mogok kerja dilakukan oleh para Pekerja. Sementara dalam Nota Kesepahaman ini para pekerja dianggap mengundurkan diri. Nota Kesepahaman ini jelas dan terang, gagal menerangkan apa makna dari kata “dianggap mengundurkan diri?” Kami pertegas di sini bahwa persoalan PHK yang dilakukan PT Freeport Indonesia adalah sebuah kejahatan dan melanggar Hukum di Republik Indonesia. Persoalan ini bukan sekedar persoalan yang bisa ditempuh dengan cara dianggap atau dipersepsikan atau duga reka apa pun.

Ketiga, Nota Kesepahaman ini, melanjutkan poin Kedua di atas, membuat standar ganda,di mana satu PT Freeport Indonesia melakukan PHK, namun dalam Nota Kesepahaman ini dianggap Mengundurkan diri.

Keempat, Nota Kesepahaman tidak relevan lagi setelah terjadinya rentetan peristiwa hukum berupa dugaan pelanggaran hak-hak pekerja dan indikasi terjadinya kejahatan dan perburuhan yang dilakukan manajemen PT Freeport Indonesia. Patut pula diduga bahwa Nota Kesepahaman ini seolah-olah ingin melupakan penderitaan para karyawan. Penting disampaikan dan diingatkan bahwa akibat dari PHK, pihak PT Freeport Indonesia telah melakukan blokir rekening bank para karyawan dan blokir akun Jaminan Sosial Kesehatan Karyawan (BPJS). Sebagai akibat dari tindakan-tindakan ini, para pekerja kehilangan uang mereka di dalam bank dan kehilangan akses kesehatan yang tidak hanya pada mereka tetapi juga pada keluarga mereka. Bahkan beberapa dari mereka, telah meninggal dunia akibat dari tidak adanya akses kesehatan.

Kelima, sebagaimana fakta-fakta yang terjadi di lapangan, persoalan ketenagakerjaan yang terjadi adalah bukan merupakan sengketa ketenagakerjaan yang bersifat privat yang proses penyelesaiannya harus dilakukan melalui proses bipartit, mediasi atau melalui Pengadilan Hubungan Industrial.  Persoalan hukun yang saat ini terjadi adalah sebuah pelanggaran hak-hak normatif yang merupakan public dominan dan atau kepentingan publik dan menjadi kewajiban negara dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Direktur Pengawasan Ketenagakerjaan untuk menegakkan hukum dan melakukan penyelidikan dan penyidikan pro-justisia atas dugaan kejahatan dan/atau tindak pidana pemburuan yang terjadi yakni kejahatan hak berserikat dan hak mogok. Untuk itu isi Nota Kesepahaman telah kehilangan daya pikat hukum bagi pekerja PT FI sebagaimana yang disebut dalam Nota Kesepahaman, sebanyak 3.274 orang. Dalam Konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945, disebutkan pada pasal 28 D tentang kewajiban negara untuk memberikan jaminan perlinduangan hukum kepada warga negara tanpa diskriminasi.

Keenam, Keikutsertaan sejulah nama penjabat negara dalam penandatanganan Nota Kesepahaman ini, sangat disayangkan, mengingat seharusnya mereka menunaikan tugasnya membela kepentingan para pekerja yang telah dilanggar hak-hak normatifnya yang memberikan dampak buruk. Pejabat dari Kementrian Kerenagakerjaan Republik Indonesia tersebut antara lain: Jhon W, Daniel Saragih, Feryando Agus Santoso dan Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI, Abdul Wahab Samad dan Aryanti, sedangkan dari kantor Dinas Ketenaga kerjaan Trasmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika, yakni, Ronny S Marjen. Patut pula dianggap bahwa mereka menyutujui penghapusan kejahatan di balik penderitaan para pekerja yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia dan Pihak SP KEP SPSI.

Ketujuh, Keikutsertaan Pimpinan Pusat SP KEP SPSI dalam Nota Kesepahaman 21 Desember adalah TIDAK SAH karena para pekerja sudah memberikan kuasa hukum kepada Haris Azhar, S.H., M.A., Nurkholis Hidayat, S.H.,LL.M, d.k.k., dari Lokataru, Kantor Hukum dan HAM. Untuk itu Pihak SP KEP SPSI tidak mempresentasikan karyawan yang bersengketa secara hukum tanpa adanya surat kuasa.

Kedelapan, Jika kesepakatan bersama ini dijalankan, kuasa hukum menyatakan bahwa seluruh kesepakatan yang diambil dalam forum tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat secara hukum terhadap para pekerja yang jadi korban PT FI.

Kesembilan (terakhir), Nota Kesepahaman antara Pihak PT Freeport Indonesia yang diwakili Achmad Ardianto dalam kapasitasnya sebagai Direktur dengan Pihak SP KEP SPSI yang dalam hal ini diwakilioleh R. Abdullah, Ferri Nuzarli, Saepul Anwar dan Afif Johan, tentang Berakhirnya Hubungan Kerja karena dianggap mengundurkan diri yang ditandatangani pada 21 Desember 2017, dengan mempertimbangkan dalil-dalil di atas, adalah tidak sah.

Surat Peringatan kepada Menteri Ketenagakerjaan tersebut ditembuskan kepada Presiden RI, Ketua Komisi IX DPR RI, Menteri ESDM RI, Komnas HAM dan Ombudsman RI.(*)

KET FOTO : Harris Azhar, Kuasa Hukum Karyawan PT Freeport Indonesia/Direktur Eksekutif Yayasan Lokataru (Foto Hari Setu)

One thought on “Mengapa Ribuan Karyawan Freeport Tolak Nota Kesepahaman?”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *