HAM Headline

LOKATARU: BSSN Bukan Penegak Hukum Tidak Boleh Melakukan Penangkapan

JAKARTA, REQNews – LOKATARU dalam rilis resminya, Kamis (4/1/2018) menyatakan sikap mengenai Pernyataan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi yang berharap BSSN memiliki kewenangan sendiri dalam hal penindakan dan penangkapan, yang disampaikan usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, pada Rabu (3/1/2018), menurut LOKATARU ini menunjukkan adanya pemahaman yang salah tentang tugas dan fungsi dari BSSN.

LOKATARU yang merupakan kantor hukum dan hak asasi manusia ini menyatakan bahwa BSSN bukanlah lembaga penegak hukum dan tidak boleh melakukan upaya paksa termasuk pemanggilan paksa.

Lembaga yang ‘digawangi’ Haris Azhar ini mengatakan upaya melawan Hoax ataupun ujaran kebencian perlu didukung. Namun hal ini perlu dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan hukum. BSSN bukanlah lembaga penegak hukum dan tidak boleh melakukan upaya paksa termasuk pemanggilan paksa. Tugas BSSN adalah mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber, dan fungsinya terbatas pada penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan teknis, termasuk di dalamnya koordinasi dan kerjasama.

Dengen Perpres No.133 Tahun 2017, BSSN kini menjadi lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. LOKATARU menegaskan bahwa BSSN harus akuntabel dan kewenangannya patut dibatasi. Pandangan bahwa tanpa adanya kewenangan untuk melakukan penindakan, maka BSSN tak bisa bekerja secara optimal adalah pandangan kuno negara dengan sistem intelijen represif atau polisi rahasia pada masa perang dingin.

Presiden dan Parlemen harus memastikan BSSN tidak menjadi alat represi yang mengancam hak publik atas kebebasan memperoleh dan menggunakan informasi, serta memastikan kewenangan penindakan hanya pada aparat penegak hukum. (dnls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *