Headline Hukum News

Rapat PP SKEP SPSI Jakarta Hasil 9 Kesimpulan Penting

JAKARTA, REQNews –  Komisariat  SP KEP SPSI melakukan rapat pada 28 Desember 2017 lalu di Jakarta. Rapat menghasilkan 9 poin penting. Pertama, kesepakatan Bipartit antara PP dan manajemen PT Freeport Indonesia (PT FI) yang difasilitas Kementerian Tenaga Kerja pada tanggal 21 Desember 2017, tidak melibatkan Tim PC Kabupaten Mimika yang sudah dibentuk dan disetujui dalam pertemuan tanggal 19 Desember 2017 di Kantor Pusat PP SPKEP SPSI sehingga pertemuan tersebut dianggap tidak sah apalagi tidak mewakili pekerja Moker (Mogok Kerja).

Kedua, memberikan pilihan kepada anggota Moker untuk mempertimbangkan hasil kesepakatan tersebut. Ketiga, apabila pekerja Moker menolak hasil kesepakatan tanggal 21 Desember 2017, silahkan mengisi surat penolakan di kantor PC Kabupaten Timika pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018.

Keempat, sepakat semua permasalahan pekerja Moker dikuasakan kepada Tim Kuasa Hukum Lokataru untuk membawa permasalahana ke jalur hukum.  Kelima, tim pengacara Lokataru menyurati dan memberikan Surat Teguran dan Peringatan kepada kementerian terkait yang mengikuti pertemuan tanggal 21 Desember 2017. Jika tidak mengindahkan Surat Teguran dan Peringatan tersebut, maka tim akan membawa ke jalur hukum.

Keenam, sepakat tidak akan percaya lagi kepada PP SPKEP SPSI Pimpinan R Abdullah dan sepakat pertemuan yang akan dilakukan ke depan jika tidak melibatkan PC Kabupaten Mimika, berarti pertemuan tersebut tidak sah.

Ketujuh, sepakat semua permasalahan pekerja Moker, dikuasakan kepada Kuasa Hukum Tim Lokataru. Kedelapan, proses tuntutan hukum PC Kabupaten Mimika ke PP SPKEP SPSI, masih berlangsung, sidang berikutnya direncanakan berlangsung pada 17 Januari 2018.

Kedelapan, proses tuntutan hukum PC Kabupaten Mimika ke PP SPKEP SPSI masih berlangsung dan sidang berikutnya direncanakan berlangsung pada 17 Januari 2018.

Kesembilan, usulan mengenai UNRAS pekerja Moker di bulan Januari akan dibicarakan terlebih dahulu ke tingkat PC Kabupaten Mimika.(*)

KET FOTO ; Foto ilustrasi logo Yayasan Lokataru, lembaga yang menjadi kuasa hukum karyawan PT Freeport Indonesia

 

 

 

Please follow and like us:
20

4 thoughts on “Rapat PP SKEP SPSI Jakarta Hasil 9 Kesimpulan Penting

  1. Pemerintah ini cuman brani ambil kebijakan tapi tidak memperhitungkan akibatnya
    Entah untuk pencitraan atau apalah….
    Sibuk mengejar divestasi saham 51% sampai2 anak bangsa sendiri menjadi tumbal kebijakan.
    Entah….bapaka presiden bekerja atas nama siapa dan untuk siapa?
    Pak presiden kami di sini bukam mahkluk abstaral kami nyata manusia ber KTP indonesia yang haus perlindungan hukum jangan malah bapak dengan tega menjadikan kami tumbala atas kebijakan bapak

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *