Headline Hukum News

Divestasi Saham Sudah, Bagaimana Nasib Karyawan Freeport?

JAKARTA, REQnews – Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Harris Azhar, mengingatkan pemerintah untuk tidak lupa dan segera selesaikan kasus karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dipecat atau di-PHK pada periode Februari – Mei 2017 lalu. Peringatan ini disampaikan Harris usai penandatangan perjanjian antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Inalum (Persero) tentang pengambilan saham divestasi Freeport Indonesia yang berlangsung di Jakarta, Jumat (12/1/18).

Kepada REQuisitoire Senin (15/1/18), Haris, menegaskan, divestasi saham tersebut dilakukan di tengah-tengah situasi dan kondisi derita yang dialami ribuan karyawan PTFI yang telah dipecat pada periode Februari – Mei 2017 lalu. Masyarakat Indonesia dan terutama masyarakat Papua dipastikan menyambut dengan gembira divestasi saham untuk Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika.  Citra, popularitas, reputasi yang baik sekaligus positive trust masyarakat terhadap pemerintah pusat menjadi bagus, dianggap adil dan bijaksana, tetapi di sisi lain pemerintah pusat seperti tidak adil, tidak bijaksana dan seakan-akan tutup mata dengan nasib 8000 karyawan PT Freeport yang telah dipecat manajemen PTFI.

“Kesepakatan itu jelas-jelas menunjukkan bukti bahwa peristiwa brutalitas PT Freeport Indonesia kepada 8000 pekerja, tidak membuat pemerintah bergeming. Saya jadi bingung apa sih kerja Menteri ESDM dan Menteri Keuangan? Apakah mereka tutup mata dan yang penting asal ada rupiah masuk ke kas negara? Bagaimana dengan hak asasi para pekerja yang telah dipecat dengan tidak adil dan tidak sesuai dengan aturan?” demikian respon Harris yang juga menjadi Kuasa Hukum karyawan PTFI yang menjadi korban pemecatan.

Pada bagian lain, mantan Koordinator KontraS ini juga mengingatkan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan kementerian terkait lainnya agar melakukan segala sesuatunya sesuai dengan hukum.

“Saya mau tanya, apakah mereka sudah mendalami segala sesuatunya dengan baik dan benar, sesuai prosedur, aturan dan hukum yang berlaku? Apakah mereka tahu apa saja yang kira-kira telah dilanggar PT Freeport Indonesia? Jangan sampai menteri-menteri mengkhianati hukum Indonesia dan rakyatnya. Sekarang kalau memang kontrak karya, ya apakah yakin itu benar-benar akuntabel? Saya tantang, berani gak dibuka? Biar rakyat semua tahu.”

Sebenarnya, menurut Harris lagi, ada banyak ruang yang menjadi ruang kekalahan negara dari PT Freeport Indonesia. Penandatangan itu, demikian Harris memberikan contoh, masih dalam skema kontrak karya dan belum menggunakan IUPK. Itu berarti ada pelanggaran terhadap UU Minerba Tahun 2009.

Sadar atau tidak, kesepakatan itu juga menunjukan bahwa negara kalah, lantaran telah ditekan dan telah mendapat ancaman dari PT FI yang ingin membawa persoalan perjanjian ke pengadilan arbitrase internasional.

Kata Haris, “Ada juga tekanan dengan ancaman tidak ada setoran yang hanya 9 persen ke negara dan pemecatan karyawan.”

DISEBUT LANGKAH MAJU

Rilis yang dikeluarkan Kementerian Keuangan pada hari Jumat (12/1/18), antara lain menjelaskan, pihak yang menandatangani perjanjian adalah Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Gubernur Papua, Bupati Mimika dan Direktur Utama PT Inalum serta diparaf oleh Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan media, Kementerian BUMN mewakili Menteri BUMN.

Acara tersebut dihadiri jajaran Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN serta perwakilan dari kementerian terkait yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung RI dan Badan Pengawasan dan Pembangunan.

Perjanjian yang ditandatangani itu disebutkan menjadi salah satu langkah maju dan strategis dalam rangka pengambilan saham divestasi PTFI setelah dicapainya pokok-pokok kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan PTFI pada tanggal 27 Agustus 2017. Perjanjian ini merupakan wujud semangat kebersamaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BUMN dalam proses pengambilan saham divestasi PTFI.

Berdasarkan perjanjian ini, Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika secara bersama-saam akan memiliki hak atas saham PTFI sebesar 10 persen sesudah divestasi. Porsi hak atas kepemilikan saham tersebut termasuk untuk kepentingan masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen.

Pengambilan saham divestasi PTFI ini akan dilakukan melalui mekanisme korporasi sehingga tidak membebani APBN dan APBD dan menjadi salah satu manfaat dari pembentukan Holding BUMN Industri Pertambangan.

Keseluruhan proses divestasi saham PTFI menjadi 51 persen kepemilikan peserta Indonesia sesuai komitmen Presiden yang harus dilakukan secara transparan, bersih dari segala kepentingan kelompok dan terjaga tata kelolanya di setiap tahapan.

Harapan pemerintah, kepemilikan 51 persen saham PTFI oleh peserta Indonesia akan meningkatkan penerimaan negara, mempercepat hilirasasi industri tambang dalam rangka peningkatan nilai tambah, meningkatkan kesempatan kerja dan mendorong pembangunan di daerah. Pada akhirnya, pengambilan saham divestasi PTFI tersebut akan memberikan manfaat bagi seluruh komponen bangsa, termasuk masyarakat Papua.

“Keseluruhan proses divestasi saham dari PT Freeport Indonesia di mana 51% kepemilikannya akan menjadi kepemilikan pihak Indonesia adalah sesuai dengan komitmen Bapak Presiden Joko Widodo yang harus kita lakukan secara transparan, bersih dari segala konflik kepentingan dan terjaga tata kelolanya pada setiap tahapan. Ini akan menimbulkan confident di dalam negeri maupun secara global,” tegas Menkeu Sri Mulyani di aula Djuanda, Gedung Djuanda I, kantor pusat Kementerian Keuangan.

Momentum penandatanganan perjanjian ini menjadi penting bagi seluruh bangsa Indonesia. Untuk itu, keseluruhan proses pengambilan saham divestasi PTFI ini harus terus dikawal dengan mengedepankan kepentingan nasional, kepentingan masyarakat Papua dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam secara transparan dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif.(*)

 

 

 

One thought on “Divestasi Saham Sudah, Bagaimana Nasib Karyawan Freeport?”

  1. Para wakil rakyat berjuang dapatkan divestasi saham 51% tapi karyawan perusahaan 8000 di jadikan korban PHK sepihak, lantas perjuangkan mendapatkan saham itu untuk siapa, apakah hanya untuk golongan dan partai penguasa saja.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *