Headline Hukum News

LBH: Pasal Penghinaan dan CoC, Kemunduran Besar Demokrasi Indonesia  

JAKARTA, REQNews-  Dalam keterangan yang dilansir dari situs resmi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Selasa (22/1/2018) mengenai Perkembangan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di DPR pada Senin (15/1/2018). LBH menilai rumusan RUU KUHP tersebut masih mempertahankan pasal-pasal yang selama ini dinilai membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi hingga memicu kekhawatiran masyarakat sipil.

Pasal-pasal yang dipertahankan antara lain: pasal pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden; pasal tindak pidana penghinaan terhadap pemerintahan yang sah; pasal pidana penghinaan terhadap lembaga negara: dan pasal pidana terhadap proses penyelenggaraan peradilan (atau biasa disebut Contempt of Court-COC).

Beberapa tindak pidana tersebut selama ini dikritik karena tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang menghargai kebebasan berpendapat dan berekspresi yang itu dijamin dalam Pasal 28 E Ayat (2) dan (3) UUD 194. LBH menyimpulkan, Dipertahankannya pasal-pasal penghinaan itu tentu saja merupakan kemunduran besar bagi iklim kebebasan berekspresi dan demokrasi di Indonesia.

“kasus Muzakir dan Nanang Mamija yang dijerat pasal 143 dan 147 karena menginjak gambar Presiden Megawati dan Wakil Presiden Hamzah Haz , sebagai coontoh bagaimana pasal-pasal penghinaan dalam KUHP bisa menjadi alat pembungkam kebebasan berekspresi. Inilah yang berpotensi memunculkan penyalahgunaan kewenangan dalam pemberlakuan pasal tersebut.” Jelas LBH melalui website resminya.

Mengenai pasal contempt of court LBH menilai pasal ini berpotensi mengancam kemerdekaan profesi Jurnalis yang berusaha memberitakan seputar kasus-kasus yang berjalan di pengadilan. Ketentuan CoC tersebut jelas tidak sejalan dengan semangat kebebasan pers yang terdapat dalam Undang Undang  No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Terkait perkembangan tersebut LBH bersama masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers menyatakan, mendesak Pemerintah dan DPR menghormati jaminan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang sesuai dengan Hak-Hak Sipil dan Politik, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam melakukan perumusan atas pasal-pasal penghinaan dalam RKUHP.

Meminta pemerintah dan DPR mencabut rumusan pasal tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, pasal pidana penghinaan terhadap pemerintahan yang sah, pasal pidana penghinaan terhadap lembaga negara, dan pasal pidana terhadap proses penyelenggaraan peradilan alias contempt of court dalam RKUHP.

Dan meminta pemerintah dan DPR mengedepankan prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, khususnya hak kebebasan berekspresi dan berpendapat serta kebebasan pers, dalam membuat rumusan dan ketentuan dalam RKUHP. (Ran)

Please follow and like us:
17

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *