Headline Hukum News

Polda Kembali Periksa Sandiaga Hari Ini

JAKARTA, REQNews- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno kembali akan diperiksa polisi, Selasa (30/1/2018) terkait kasus dugaan penggelapan terhadap sebidang tanah di Curug, Tangerang, Banten. Pemeriksaan dijadwalkan sekitar pukul 13.00 WIB.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, pemeriksaan ini untuk melengkapi berkas perkara tersebut.

“Iya besok (Hari ini) agendanya. Kita tunggu saja besok. Berkaitan dengan pemeriksaan atau tambahan atau pemeriksaan lanjutan,” ucap Argo di Monas, Jakarta, Senin (29/1/2018).

Dalam pemeriksaan tersebut Sandiaga ditanya seputar tanah yang dipersoalkan dan hasil penjualan tanah yang disimpan di rekening Andreas.

Argo mengatakan, bila hari ini Sandiaga tak memenuhi panggilan, polisi akan kembali memanggilnya.

“Kalau enggak datang, panggil lagi. Aturannya begitu,” tuturnya.

Sandiaga dan Andreas menjual lahan seluas 9.000 meter persegi. Seluas 6.000 meter persegi tanah diklaim atas nama perusahaan yang dipimpin keduanya yakni PT Japirex.

Sementara itu, dalam laporan kepolisian Direktur Japirex Djonny Hidayat mempersoalkan tanah seluas 3.000 meter persegi yang diklaim sebagai miliknya tetapi justru ikut dijual oleh Sandiaga.

Dalam proses jual beli lahan tersebut, Sandiaga dan Andreas diduga melakukan balik nama sertifikat lahan tanpa adanya Akta Jual Beli. Sandiaga dan Andreas telah dilaporkan sebanyak tiga kali oleh kuasa hukum Djonny, Fransiska Kumalawati Susilo.

Laporan pertama kali dilayangkan pada (8/3/2017) dengan tuduhan penggelapan. Laporan itu diterima dengan LP/1151/III/2017/PMJ/Dit.Reskrimum. Dalam perkara ini, Andreas telah ditetapkan sebagai tersangka.

Fransiska kembali melaporkan mereka pada (21/3/2017). Laporan itu terdaftar dalam LP/1427/III/2017/PMJ/Dit.Reskrimum dengan tuduhan pemalsuan.

Terakhir pada (8/1/2018), Fransiska kembali melaporkan Sandiaga dan Andreas. Laporan itu terdaftar dalam LP/109/I/2018/PMJ/Dit.Reskrimum. Sandiaga dan Andreas dilaporkan dengan dugaan penipuan dan penggelapan serta pemalsuan dan menyuruh untuk memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik pembelian tanah. (Ran)

Please follow and like us:
24

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *