HAM Headline

HAM: Pasal Penghinaan Presiden Mengingkari Amanat Reformasi

 JAKARTA, REQNews- Mengingat dimasukannya pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan kepala negara/pemerintahan asing dalam RUU KUHP,  membuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) angkat bicara.

Melalui website resmi Komnas HAM Kamis (8/2/2018)  mengungkapkan bahwa, masuknya  pasal tentang penghinaan terhadap perseiden dan kepala Negara/pemerintah asing dalam RUU KUHP dinilai mengingkari amanat reformasi dan bentuk padamnya api reformasi.

Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam menegaskan “Pasal penghinaan atas presiden dan kepala negara asing tidak perlu dimasukkan karena berpotensi memberangus hak untuk berpendapat dan berekspresi.” Jelas Anam.

Anam menilai, kehormatan melekat pada diri setiap orang. Bagi yang merasa nama baiknya tercemar, termasuk presiden, bisa menempuh langkah hukum.

Di dalam RUU KUHP, ketentuan tentang penghinaan presiden dicantumkan di dalam Pasal 262 dan Pasal 264, dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun.

Pasal itu telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IU/2006. Selain itu, dalam RUU KUHP juga diatur ketentuan tentang pasal penghinaan terhadap kepala negara asing. Ketentuan ini juga mengingkari asas universalitas HAM.

“Nantinya, barang siapa yang melakukan protes terhadap kepala negara asing di wilayah Indonesia, misalnya buruh migran, bisa terancam dipenjara,” ujar Anam.

Oleh karena itu, Komnas HAM meminta supaya pasal tentang penghinaan presiden dan kepala negara asing itu ditiadakan. (Ran)

Please follow and like us:
24

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *