HAM Headline News

KontraS Desak Kaji Ulang RKUHP yang Mengancam Hak Asasi Manusia

JAKARTA, REQNews- Terkait pengesahan Rancangan Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menunda pengesahan tersebut.

KontraS meminta agar pemerintah melakukan pembahasan kembali atau mengaji ulang dengan melibatkan masyarakat sipil guna mendapatkan masukan terkait sejumlah pasal yang dianggap bermasalah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia.

“Jika RKUHP tersebut secara terburu – buru disahkan oleh DPR menjadi UU tentang Hukum Pidana, maka UU dimaksud tidak akan mampu menjawab persoalan – persoalan penting di Indonesia yang belum terakomodir dalam aturan perundang – undangan yang berlaku saat ini.” Jelas KontraS dalam Siaran Persnya Kamis (8/2/2018) di kantor KontraS, Jakarta.

KontraS menilai Alih-alih melakukan penyempurnaan atas kodifikasi hukum pidana itu sendiri serta perbaikan atas kondisi hukum di Indonesia, RKUHP justru lahir dengan semangat penghukuman dan pembatasan hingga ke wilayah privat warga negara.

“Hal ini, tentunya tidak terlepas dengan pembahasan RKUHP itu sendiri yang lebih bernuansa politis daripada mempertimbangkan norma – noma aturan dan hukum yang berlaku saat ini.” Lanjutnya.

Kami juga menemukan fakta tentang adanya upaya untuk memasukkan kembali pasal – pasal yang telah dibatalkan ke dalam RKUHP. Hal tesebut jelas merupakan bentuk pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam proses pembuatan Undang-undang, sebagaimana yang diamanatkan melalui Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

KontraS mengkritisi 4 (empat) tema krusial terkait sejumlah pasal dalam RKUHP serta ancamannya terhadap hak-hak fundamental dan kebebasan sipil di Indonesia, yakni sebagai berikut;

  1. RKUHP Merintangi Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat adalah pasal 680-683 yang terbuat di Bab XXXVIII nertentangan dengan prinsip UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
  2. RKUHP Berpotensi Memberikan Ancaman Terhadap Kebebasan Sipil. Dalam draft RKUHP saat ini, Pemerintah dan DPR masih mempertahankan rumusan pasal – pasal yang selama ini dinilai membungkam kebebasan sipil dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya yang terkait dengan hak atas kebebasan berekspresi dan beropini, seperti Pasal tentang Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara (larangan penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme) hingga ancaman kriminalisasi yang berlebihan terhadap pers yang meliput sidang di pengadilan (Pasal tentang Contempt of Court).
  3. Masih Terdapatnya Pidana Hukuman Mati Dalam RKUHP. Dalam RKUHP saat ini, sayangnya hukuman mati masih tetap diberlakukan di Indonesia meski pengaturannya kini diubah menjadi pidana alternatif.
  4. Menyempitnya Kategori Penyiksaan dan Tindakan Tidak Manusiawi Lainnya. Dalam pembahasan RKUHP ini, pemidanaan terhadap pelaku penyiksaan telah diakomodir melalui Bab tentang Tindak Pidana Paksaan dan Tindak Pidana Penyiksaan sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 613 RKUHP. Namun sayangnya, Pasal tersebut secara tidak langsung justru memper sempit definisi penyiksaan yang telah dijabar dalam Konvensi Anti Penyiksaan yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 5 Tahun 1998.

Berdasarkan sejumlah tema krusial dan bermasalah dalam RKUHP tersebut, KontraS mendesak

Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk menunda dan melakukan pembahasan kembali secara hati-hari dan komprehensifdengan mamasukan penda[at dari masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Kedua, Presiden ikut menolak pengesahan RKUHP yang masih berisi pasal – pasal bermasalah dan bertentangan dengan semangat upaya – upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negara serta berpotensi mempersempit ruang-ruang berdemokrasi di Indonesia.

Ketiga, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan dan menetapkan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk memberikan masukan terkait sejumlah pasal krusial yang berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakjelasan hukum serta tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Keempat, Seluruh elemen masyarakat sipil untuk secara aktif melibatkan diri melakukan pengawalan terhadap pembahasan pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP yang berpotensi membatasi serta mengancam hak-hak fundamental dan kebebasan sipil warga negara. (Ran)

Please follow and like us:
17

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *