Headline Hukum News

Benarkah Hakim di PN Timika Terima Gratifikasi dari Freeport?

JAKARTA, REQNews –  Empat orang perwakilan pekerja PT Freeport Indonesia (PTFI) mengadukan dugaan gratifikasi manajemen PTFI kepada sejumlah hakim di Pengadilan Negeri (PN) Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (12/2) di kantor KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Empat perwakilan tersebut diterima Bagian Pengaduan Masyarakat, didampingi dua kuasa hukum-nya, Haris Azhar dan Nurkholis Hidayat dari Lokataru, kantor Hukum dan HAM yang berkedudukan di Jakarta.

Menurut empat perwakilan pekerja dan kuasa hukum, dugaan bahwa para hakim telah menerima gratifikasi dari PTFI tampak nyata dalam perkara Ketua PUK SPKEP SPSI PTFI Sudiro Wiradinata pada hari Jumat 13 Oktober 2017 lalu. Tiba-tiba saja  Sudiro divonis 1 tahun dengan dakwaan tidak mendistribusikan iuran kepada Pengurus Cabang SP-KEP Kabupaten Mimika sejak Januari 2014 – Oktober 2016 dengan nilai Rp 3,3 miliar.

“Kami anggap putusan majelis hakim berat sebelah dan memihak. Majelis hakim tidak mempertimbangkan saksi meringankan yang telah dihadirkan Sudiro sekaligus bisa membuktikan bahwa Sudiro tidak bersalah. Dengan demikian Vonis yang diputus majelis hakim terhadap Sudiro sangat tidak berdasar bahkan telah melakukan kriminalisasi,” beber Haris Azhar.

Menurut perwakilan pekerja dan pihak Lokataru, hakim RDB dan FYB yang menyidangkan perkara Sudiro, telah menerima gratifikasi dan atau memiliki hubungan kerja sama dengan PTFI. Hakim FYB juga diketahui menjadi salah seorang anggota majelis hakim yang mengadili 9 pekerja PTFI yang sedang disidangkan di PN Timika terkait demonstrasi pekerja PTFI pada 19 Agustus 2017 lalu di kota Timika. Sembilan pekerja tersebut antara lain : DP, SY, GS, JY, LB, NK, Lkn, AK dan PW.

Laporan tertulis Lokataru yang diterima REQuisitoire menyebutkan sejumlah fakta dan bukti gratifikasi dari PTFI kepada hakim RDB dan hakim FYB. Terdapat foto asli atas sistem database berbasis komputer, web internal PTFI, yang memuat nama hakim dan pejabat lainnya di PN Timika. RDB tercatat memiliki Person ID (PTFI) 0080008361 dan tercatat sebagai Contractor Staff, Vendor PN Kota Timika.

Empat nama lainnya adalah. Pertama, FN, dengan Person ID (PTFI) 0080002153, tercatat sebagai Contractor Staff, Vendor PN Timika, salah seorang hakim di PN Timika namun saat ini sudah tidak bertugas lagi di PN Timika.

Kedua, AAPNGRR dengan Person ID (PTFI) 0000907119, tercatat sebagai Contractor Staff, Vendor PN Timika, merupakan salah seorang hakim di PN Timika dan diduga sudah tidak lagi bertugas di PN Timika.

Ketiga, AKR, dengan Person ID (PTFI) 0000899459, tercatat sebagai Contractor Staff, Vendor PN Timika, tercatat sebagai salah seorang Panitera di PN Timika.

Keempat, AYEP, dengan Person ID (PTFI) 0000911068, tercatat sebagai Contractor Staff, Vendor PN Timika, tercatat sebagai salah seorang hakim di PN Timika dan diduga sudah tidak lagi bertugas di PN Timika.

“Jika selama ini hakim di PN Timika termasuk hakim yang disebutkan di atas sudah dapat fasilitas dari PT Freeport Indonesia, bagaimana mau independen menyelesaikan perkara yang terkait dengan PTFI? Tentu saja tidak bisa independen dan profesional. Ya terbukti dengan vonis yang diterima Sudiro yang menurut kami tidak pantas dihukum. Kita lihat lagi nanti dengan perkara 9 pekerja yang terkait dengan demonstrasi dan tidak sepantasnya 9 pekerja ini dihukum apalagi dipenjara hanya gara-gara demonstrasi,” keluh mantan Koordinator KontraS ini.

Hakim yang telah menerima gratifikasi, tandas Haris, telah melanggar Kode Etik Hakim. Dalam Keputusan Bersama antara MA dan KY (Komisi Yudisial) tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Kode Etik dan PPH) disebutkan bahwa setiap hakim diharapkan bersikap jujur dalam menjalankan tugasnya, dilarang menerima pemberian dan hadiah apalagi jika terkait perkara atau persidangan.

Gratifikasi juga diatur dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12 B ayat 1 menjelaskan “gratifikasi” memiliki pengertian luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pasal itu menegaskan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apalagi jika berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

“Kami meminta KPK untuk segera memanggil hakim dan panitera terkait dari PN Timika dan diperiksa di KPK karena telah diduga kuat dan atas dasar bukti-bukti yang ada, menerima gratifikasi dari Freeport. Kami juga telah melaporkan kasus ini ke Badan Pengawas para hakim di MA. Pihak Bawas dikabarkan telah datang ke Timika. Kami juga telah melapor kasus ini ke Komisi Yudusial (KY). Dalam waktu dekat kami akan melapor ke PPATK terkait kemungkinan aliran dana dari Freeport kepada  para hakim dan panitera,” demikian permintaan dan harapan Haris.(*)

______________

KETERANGAN FOTO : Haris Azhar diwawancarai wartawan dari berbagai media massa di depan gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, usai melaporkan dugaan gratifikasi hakim di PN Timika, Senin (12/2/2018) pagi.

 

 

 

 

Please follow and like us:
14

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *