Headline News

KontraS : Pentingnya Parameter HAM dalam Pilkada 2018

JAKARTA, REQNews- Momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 sudah seharusnya tidak hanya ditempatkan sebagai periode politik elektoral yang hanya berujung pada politik kekuasaan. KontraS melalui website resminya Selasa (13/2/2018) melakukan pemantauan penyelenggaraan Pilkada melalui tiga tahap; Prapilkada, Pilkada, dan Pascapilkada.

KontraS memerhatikan beberapa daerah yang KontraS rasa berpotensi rawan konflik dan pelanggaran HAM. Adapun indikator yang digunakan oleh KontraS dalam mendeteksi daerah tersebut di antaranya, Pertama, keterlibatan/netralitas aparat negara dalam Pilkada; Kedua, calon tunggal vs kotak kosong; Ketiga, data pemantauan KontraS terkait pelanggaran HAM di sektor KBB, pembatasan hak atas informasi, dan sumber daya alam.

Dalam temuan prapilkada ini, KontraS menemukan sejumlah hal di antaranya:

KontraS menyanyakan terkait penegakan UU no 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU no 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menekankan bahwa anggota Polri dan TNI dilarang melakukan langkah-langkah politik, seperti deklarasi, pemasangan atribut, dan bentuk kampanye lainnya sebelum mendapat surat resmi pengunduran diri dari masing-masing institusi. KontaraS memantau dari 13 orang nama yang mencalonkan, baru 6 orang (4 polisi dan 2 TNI) yang diketahui telah mendapatkan respon dari institusinya terkait pengunduran diri.

Berkaca pada pengalaman pilkada di Pati terkait dengan calon tunggal, masyarakat yang memiliki pilihan politik independen yang tidak puas dengan keputusan partai politik dalam pengusungan calon, juga rentan menjadi target intimidasi dan kekerasan. Dalam situasi seperti itu, penting untuk Bawaslu dan KPU untuk memberikan penghormatan hak politik warga sebagaimana aturan UU Pemilu.

Selanjutnya, berdasarkan pemantauan prapilkada terhadap tiga isu, (SDA, KBB, dan Hak Atas Informasi), megenai hal itu, KontraS mengacu pada pelarangan pemberitaan pers di sejumlah daerah. Dalam konteks pilkada, kehadiran pers dapat memainkan peran strategis untuk memberikan informasi secara proporsional guna mendukung kebutuhan berita yang berimbang di tengah masyarakat.

Melalui ketiga landasan dasar tersebut, KontraS menentukan 10 (sepuluh) daerah dengan potensi kerawanan pada Pilkada Serentak 2018, di antaranya, Sumatera Utara,  Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua.

KontraS menenggarai potensi risiko pelanggaran HAM dan kekerasan menjelang di daerah-daerah tersebut dalam bentuk Penggunaan hukum untuk membungkam lawan politik, Politisasi SARA, hoax, teror dan kekerasan. Keterlibatan Polisi dan Militer dalam politik, dan intimidasi, penyuapan, di daerah-daerah dengan calon tunggal.

Dari ketiga potensi risiko pelanggaan HAM tersebut, masyarakat dan pendukung para calon akan menjadi kelompok yang rentan menjadi korban pelanggaran HAM. Untuk itu, KontraS membuat ukuran-ukuran hak asasi manusia dalam menilai keberlangsungan pilkada, di antaranya; hak untuk bebas dari diskriminasi, hak atas kebebasan berekspresi, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak untuk kebebasan berserikat, hak atas kebebasan bergerak, bebas dari rasa takut dan intimidasi.

Adapun dalam merespon temuan prapilkada KontraS merekomendasikan kepada penyelenggara Pemilu, pemerintah dan lembaga – lembaga negara terkait sebagai berikut:

Pertama, Badan Pengawas Pemilu melakukan antisipasi terhadap setiap kerawanan dalam Pilkada 2018. memfasilitasi langsung atau tidak langsung dalam kekerasan, kecurangan, intimidasi, atau terlibat tindak pidana lainnya sesuai dengan wewenang Bawaslu dalam UU 15 tahun 2011.

Kedua, Kepolisian RI bersikap dan bertindak netral berdasarkan hukum dan aturan yang ada, tidak membuka ruang untuk menjadi perpanjangan kepentingan politik kandidat dan atau partai politik manapun.

Ketiga, Lembaga – lembaga independen negara yang memiliki mandat untuk melakukan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, pemantauan, dan perlindungan seperti Komnas HAM, ORI, Kompolnas memaksimalkan mandat dan kewenangannya dalam pencegahan dan penanganan terjadinya kerawanan Pilkada serentak yang dapat merugikan hak – hak warga negara dan potensi penyalagunaan kewenangan lembaga negara. (Ran)

 

Please follow and like us:
14

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *