Headline News

ICW: UU MD3 Mencampuradukan Hukum dan Etika

JAKARTA, REQNews- Hubungan antara etika dan hukum, setidaknya disebabkan dua hal. Pertama, maraknya pelanggaran etik yang dilakukan oleh pejabat negara, khususnya terkait Ketua Mahkamah Konstitusi yang mendapat sorotan dari banyak ahli hukum akibat pelanggaran etiknya. Kedua,munculnya revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), yang dinilai mencampuradukkan antara hukum dan etika.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menjelaskan “Secara teoretis ataupun filosofis, etika dan hukum (dalam pendekatan nonpositivis) adalah dua entitas yang sangat berkaitan, tetapi berbeda dalam penegakannya. Etika adalah ladang tempat hukum ditemukan dan hukum sendiri merupakan pengejawantahan hukum yang telah diberi sanksi dan diformalkan.” Jelasnya melalui website resminya Selasa (27/2/2018).

Menurut  ICW, dalam filsafat hukum, ada yang namanya tingkatan hukum yang berawal dari nilai, asas, norma, dan undang-undang. Dalam konsepsi tersebut, etika berada pada tataran norma dan asas, dengan demikian posisi etika adalah jauh di atas hukum. Implikasinya, pelanggaran etika secara sosiologis mendapatkan celaan sama atau bahkan lebih dari pelanggaran hukum (baca: undang-undang).

ICW mengaku geram dengan munculnya UU MD3. “Jelas  geram, seseorang yang sudah jelas dan nyata bersalah, tetapi harus dibebaskan begitu saja karena prosedural formal hukum yang tidak memadai. Atau bahkan karena ketakmampuan peradilan menyentuh orang-orang yang memiliki power, dalam bentuk kuasa ataupun uang” Lanjutnya.

Berulang kali rakyat harus melihat politikus-politikus korup yang melenggang bebas dari jeratan hukum, bahkan semakin kokoh di puncak karier politiknya, padahal jelas dan nyata sekali melakukan pelanggaran etik dan hukum yang tidak sepele.

ICW juga menyoroti ulah DPR dan pemerintah yang menyetujui bersama revisi atas UU MD3. Substansi UU ini dinilai kacau dari banyak hal. Relevansinya dengan tulisan ini adalah karena dalam UU tersebut Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang sejatinya adalah lembaga etik, tetapi diberi kewenangan mencampuri masalah hukum.

Pertama, ketentuan dalam Pasal 245 yang memberikan kewenangan kepada MKD untuk mengeluarkan pertimbangan kepada presiden atas pemanggilan anggota DPR yang terjerat kasus hukum. Kedua, dalam Pasal 122 yang memberikan kewenangan kepada MKD untuk mengambil tindakan hukum terhadap siapa saja yang merendahkan derajat DPR dan anggota DPR.

ICW merasa hal ini cukup menggelitik, pasalnya ketentuan yang dibuat telah mencampuradukkan penegakan hukum dan penegakan etik secara keliru. Padahal, meski keduanya saling berkaitan, cara penegakannya tidaklah sama. Sebab, penegakan hukum sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum dalam kekuasaan yudikatif. (Ran)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *