Headline Hukum

Pengamat: Instruksi 1975 Melindungi Rakyat Yogyakarta

REQNews, JAKARTA – Pengamat hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai pemberlakukan Surat Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor 898/I/A/1975 tentang Larangan Kepemilikan Hak atas Tanah bagi Warga Nonpribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), masih dibutuhkan saat ini. Kata dia, dengan instruksi ini melindungi golongan pribumi dan hak atas tanah adat di Yogyakarta tetap terjaga.

Dirinya pun mengapresiasi putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menolak gugatan atas instruksi 898/1975 tersebut. “Putusan ini sangat bagus, karena mendukung instruksi Wagub saat itu yang visioner. Instruksi ini jelas melindungi pribumi atau warga negara yang lemah sesuai UU Pokok Agraria,” kata Suparji di Jakarta, Jumat 2 Maret 2018.

Suparji menambahkan secara hukum dan sosiologis di Yogyakarta, penerapan instruksi 898/1975 sudah tepat. Hal ini dikarenakan untuk menjaga kelestarian budaya dan adat di DIY.

Status keistimewaan Yogyakarta sendiri merupakan mandat dari Negara sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia, termasuk mempunyai kewenangan untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan angkasa. Hal itu sudah ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b UU PA.

Ketika ditanya apakah aturan ini melanggar Hak Asasi Manusia dan SARA, Suparji berpendapat tudingan itu tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Ia beralasan, instruksi itu bertujuan melindungi kepentingan masyarakat ekonomi lemah dan tentunya kebijakan itu merupakan hak atas keistimewaan Yogyakarta yang diberikan oleh negara, khususnya di bidang pertanahan. Sebelumnya, majelis hakim yang diketuai Cokro Hendro Mukti dengan hakim anggota Nuryanto dan Sri Harsiwi dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta pada Selasa 20 Februari 2018, menyatakan seluruh permohonan penggugat ditolak karena kebijakan yang dituangkan dalam Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975.

Menurut pendapat majelis hakim, berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, kebijakan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena bertujuan melindungi kepentingan umum, yakni masyarakat ekonomi lemah.

Hal ini terkait pula dengan Keistimewaan DIY yang secara tegas memberikan kewenangan istimewa di bidang pertanahan serta menjaga kebudayaan khususnya keberadaan Kasultanan Ngayogyakarta dan juga menjaga keseimbangan pembangunan dalam rangka pengembangan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. “Gugatannya tertanggal 7 September 2017. Didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta pada 7 September 2017,” ucapnya.

Sementara itu, Handoko, si penggugat, menyampaikan akan mengambil langkah banding yang akan diajukan 14 hari setelah putusan sidang kemarin. “Saya akan mengajukan banding,” tuturnya.

Please follow and like us:
17

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *