HAM Headline News

Komnas HAM Prihatin Pada Masyarakat Adat  yang Sulit Gunakan Hak Pilih Pemilu

JAKARTA, REQNews- Silang sengkarutnya isu hak pilih pada pelaksanaan pilkada serentak 2018, khususnya yang dialami oleh kelompok minoritas termasuk Masyarakat Adat menjadi sorotan Komnas HAM.

Komnas HAM  menyampaikan keprihatinannya. Hal ini disampaikan dalam kegiatan media briefing di Gedung Komnas HAM, pada Jumat, (9/3/2018).

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM yang juga sebagai Anggota Tim Pilkada Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, menyampaikan “Komnas HAM sangat memberikan per hatian dengan isu hak pilih karena merupakan bentuk partisipasi. Saya memaknainya sebagai emansipasi warga negara dalam menentukan corak kepemimpinan di wilayah pemilihan masing-masing,” ujar Amir.

Menurutnya, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri seharusnya melakukan langkah terobosan terkait polemik KTP ini seperti sistem noken yang diberlakukan di Papua sehingga tidak lagi menjadi polemik.

“Hal ini harus segera terselesaikan karena akan berimbas pada lemahnya legitimasi pelaksanaan pemilu. Pasalnya pemilih Pilkada serentak tahun ini mencapai 160,7 juta jiwa. Mengingat pentingnya isu ini, maka Komnas HAM akan berkoordinasi dengan KPU dan Kemendagri agar persoalan KTP ini segera teratasi,” lanjut Amir.

Terkait pemenuhan hak politik Masyarakat Adat pada pelaksanaan pilkada serentak 2018, oleh karena mereka adalah warga negara, negara harus menjamin hak pilihnya.

Perlu disampaikan, Pilkada serentak 2018 akan dilaksanakan di 17 Provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), terdapat 121 komunitas masyarakat adat yang berada di wilayah konservasi atau tersebar di 11 provinsi dan 8 kabupaten.

Menurut Rukka Samboligi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusnatara (AMAN), masyarakat adat di wilayah konservasi tidak dapat mengurus KTP dan dengan alasan politis, tidak dapat memperoleh Surat Keterangan dari Dinas Dukcapil setempat.  “Akibatnya, jumlah Kepala Keluarga masyarakat adat yang teridentifikasi kehilangan hak pilih di Pilkada 2018 mencapai 51.750 KK,” kata Rukka.

Terkait hal ini, Perludem menyampaikan sejumlah rekomendasi baik ditujukan kepada KPU, Bawaslu dan Komnas HAM. Terkait rekomendasi kepada Komnas HAM, lembaga ini dinilai perlu untuk mengawal suara komunitas masyarakat adat sehingga diakomodasi oleh Kemendagri dan KPU.

Selain itu, Komnas HAM perlu pula memberikan dukungan secara kelembagaan terhadap aspirasi masyarakat adat yang sangat rentan kehilangan hak pilih pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. (Ran)

Please follow and like us:
17

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *