Headline Hukum

Ombudsman Temukan Maladministrasi Kebijakan Penataan PKL di Jalan Jatibaru

JAKARTA, REQNews – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan  dinilai melanggar undang-undang atas kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Jatibaru Raya. Bahkan Ombudsman RI perwakilan Jakarta, telah mengumumkan temuan maladministrasi dalam kebijakan tersebut.

Ada lima undang-undang yang dilanggar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menurut Ombudsman. Yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengesampingkan hak pejalan kaki dalam menggunakan trotoar sehingga melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi,” ujar Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Dominikus Dalu,  Jakarta, Senin (26/3/2018).

Dominikus juga mengungkapkan bahwa Pemprov telah melakukan penyimpangan prosedur, karena tak terlebih dulu meminta izin kepada pihak Polda Metro Jaya, padahal dalam ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Linas dan Angkatan Jalan, penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas harus seizin Polri.

Olehkarenanya Pemprov DKI harus segera melakukan perbaikan atau langkah korektif terkait penataan Tanah Abang ini. Yakni dengan membuka kembali jalan Jatibaru sesuai dengan fungsinya. (dnls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *