HAM Headline News

15 Tahun Peristiwa Wamena Berdarah, KontraS Kembali Tuntut Janji Pemerintah

JAKARTA, REQNews- Masuki 15 tahun peristiwa Wamena Berdarah di Papua pada Rabu (4/4/2018) Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali menuntut janji pemerintah  untuk  menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Melalui website resminya Rabu(4/4/2018) KontraS mengingatkan,  jika pemerintah Indonesia tidak menyelesaikan masalah ini, tidak tertutup kemungkinan dunia internasional akan mengambil alih penyelesaian permasalahan ini. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diatur bahwa  setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran HAM yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum Internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.

KontraS juga memaparkan beberapa pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa Wamena yakni, bentuk pembunuhan terhadap 9 orang warga sipil, pengusiran penduduk secara paksa (sebanyak 42 orang meninggal karena kelelahan dan kekurangan makanan), perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang terhadap 15 orang, sebanyak 30 orang mengalami penyiksaan.

Lebih lanjut, adanya pemaksaan penandataganan surat pernyataan dan pengerusakan berbagai fasilitas umum, seperti gereja, poliklinik dan gedung sekolah yang juga mengakibatkan adanya pengungsian secara paksa. Hasil penyelidikan projustisia Kasus Wamena telah diserahkan oleh Komnas HAM sejak 3 September 2004 kepada Kejaksaan Agung.

Selain itu, KontraS juga mempertanyakan bukti dari pernyataan Pemerintah Indonesia melalui pernyataan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dalam Sidang United Nations 3rd Cycle Universal Periodic Review (Sidang UPR) yang diadakan di Jenewa pada 3 Mei 2017, menyampaikan akan melakukan penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua.

“Disebutkan bahwa Kejaksaan Agung sedang mempersiapkan untuk memproses kasus pelanggaran HAM Wamena dan Wasior di lingkungan Pengadilan HAM di Makassar. Namun hingga saat ini tidak ada langkah nyata yang diwujudkan Pemerintah Indonesia guna mempersiapkan pengadilan HAM tersebut.” Jelas KontraS melalui website resminya.

KontraS menilai tindakan pemerintah semata-mata hanya pembohongan publik di hadapan entitas Internasional.

Berkaitan dengan hal itu, KontraS mendesak beberapa pihak seperti Presiden Jowoki untuk menjalankan komitmennya menegakkan HAM. Mendesak Komnas HAM dan Kejaksaan agung untuk membentuk Tim Ad Hoc penanganan kasus Wamena dan Wasior yang bertugas melengkapi bukti-bukti terkait untuk dibawa ke proses hukum di Pengadilan untuk berupaya menuntaskan pelanggaran HAM. KontraS juga mendesak LPSK agar proaktif memberikan bantuan psikososial terhadap korban dan keluarga korban pelanggaran HAM baik di Wasior maupun Wamena yang hingga pasca peristiwa, belum mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia. (Ran)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *