HAM Headline News

LBH: 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta pada Alnoldy Bahari Tidak Masuk Akal

 JAKARTA, REQNews- Lembaga Bnatuan Hukum (LBH) melalui website resminya Sabtu, (7/4/2018) angkat bicara terkait tuntutan 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta pada Alnoldy Bahari yang tidak masuk akal dan mengabaikan hak konstitusi warga.

Tuntutan tersebut didasarkan atas dugaan tindak pidana, “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA” yang dilandaskan pada Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45 UU ITE No. 19 Tahun 2016.

Menurut LBH tuntutan ini adalah pernyataan yang tidak masuk akal dan mengabaikan hak konstitusi warga Indonesia.

“Tidak masuk akal tuntutan Jaksa Penuntut Umum didasarkan pada fakta persidangan di Pengadilan Negeri Pandeglang (05/05/2017) bahwa saksi-saksi ahli hukum pidana seperti Eva Ahjani Zulfa yang hadir dalam persidangan sebelumnya telah menyatakan tuntutan menyebarkan kebencian harus membuktikan kesalahan ganda (double opzet) yaitu unsur dengan sengaja dan tanpa hak dan unsur untuk menyebarkan kebencian”. Jelas LBH dalam keteranga tertulisnya.

LBH juga mengungkapkan bahwa hal tersebut kemudian diperkuat oleh saksi ahli bahasa Yamin yang mengungkapkan jika butuh penjelasan dan pemahaman yang tepat dari si penulis untuk mengetahui makna tulisan tersebut.

Terdakwa Alnoldy Bahari menjelaskan dalam persidangan bahwa postingan di Facebook tersebut tidak ada maksud dan tujuan untuk menyebarkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu, apalagi terhadap masyarakat kampung Gadog, desa Cikadu. Bahkan beberapa status yang dipermasalahkan justru ditulisnya saat berada di Jakarta dan merujuk kepada peristiwa yang dialaminya di Jakarta. Sehingga LBH menilai dakwaan pada Alnoldy mengada-ada.

“Dakwaan bahwa Alnoldy telah melakukan upaya menyebarkan kebencian seperti yang dituntut Jaksa Penuntut Umum merupakan hal yang mengada-ada.” Tegas LBH.

Lebih lanjut, LBH mengungkapkan jika Konstitusi Indonesia melindungi warganya untuk menyampaikan pendapat sebagaimana tertulis dalam UUD 1945 Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

LBH Ansor, YLBHI, LBH Jakarta, SEJUK, SAFEnet, The Wahid Foundation, Rafe’i Ali Institute sejak awal ikut memantau persidangan kasus Alnoldy Bahari di Pandeglang menyerukan agar

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang memeriksa dengan teliti kasus Alnoldy Bahari dan menyimak keterangan para saksi ahli atas perkara ini agar bisa menghasilkan keputusan yang menghormati kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang Republik Indonesia.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang untuk tidak takut dan tunduk pada tekanan massa ormas yang dihadirkan secara masif di setiap persidangan pada kasus terdakwa Alnoldy Bahari. Dan Agung Muda Pengawasan melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kapolri cq Direktur Tindak Pidana Siber Mabes Polri cq Kapolda Banten untuk memberi atensi khusus pada penanganan hate speech dan persekusi yang ditangani Kepolisian Pandeglang pada kasus Alnoldy Bahari.

LBH juga mengajak organisasi Hak Asasi Manusia, Kebebasan Berekspresi dan Beragama, media massa di Indonesia dan luar negeri untuk ikut memberi dukungan yang dibutuhkan pada kasus ini dan mengajak masyarakat luas untuk mulai membuka mata pada dipakainya pasal penodaan agama sebagai cara membakar kebencian dengan hoax dan cara melanggengkan aksi persekusi oleh kelompok tertentu sehingga mengabaikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. (Ran)

Please follow and like us:
20

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *