HAM Headline News

Sanksi Ringan Kasus La Gode, KontraS: Institusi Polri Lindungi Praktik Kekejaman Anggotanya

JAKARTA, REQNews- Putusan sidang etik yang dilakukan oleh Polres Sula, Maluku Utara yang memberikan sanksi rendah terhadap 3 (tiga) orang pelaku yang terlibat dalam kasus penangkapan sewenang – wenang dan penyiksaan hingga tewas La Gode pada (24/10/2017) dinilai mencederai keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban yang harus menanggung luka seumur hidup akibat tindakan kesewenang – wenangan aparat Negara.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan LBH Maromoi, selaku kuasa hukum dari Yanti, istri Alm. La Gode merespon keras hasil putusan sidang yang telah berlangsung pada (31/3/2018) di Polres Sula. Terlebih Polres Sula sengaja mengedepankan sidang etik dibanding memproses kasus ini melalui pengadilan umum.  Menurut KontraS ini adalah tindakan institusi Polri  untuk melindungi praktik kekejaman anggotanya di lapangan.

“Kami menduga Polres Sula secara sengaja menggunakan sidang etik tersebut untuk melindungi anggotanya dari pertanggung jawaban secara hukum.” Ungkap KontraS melalui keterangan tertulisnya Senin, (9/4/2018).

Sanksi ringan yang dijatuhkan terhadap ketiga onkum dari anggota kepolisian Pos Lede yakni kepada Bripka Zaenuddin Ahmad, hukuman 21 hari masa tahanan, penundaan karir 1 (satu) tahun dan 1 (satu) tahun penundaan pendidikan. Brigadir harfin Idu, hukuman 21 hari masa tahanan, penundaan pangkat 2 (dua) tahun, pencopotan dari jabatan sebagai watimnas dan 1 (satu) tahun penundaan gaji berkala. Dan kepada Brigadir Mardin, hukuman 21 hari masa tahanan dan 6 (enam) bulan penundaan pendidikan.

KontraS menilai dengan merujuk pada Pasal 22 ayat (1) Perkapolri 14/2011, yang mana disebutkan pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka sudah sepatutnya proses sidang kode etik terhadap ketiga orang anggota Pos Lede tersebut harus menunggu hingga sidang peradilan umum selesai dilakukan.

Hal ini mengingat bahwa pasal yang disangkakan terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam praktik penyiksaan terhadap Alm. La Gode merupakan pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-3 KUHP, pasal yang ancaman hukumannya lebih dari 4 tahun penjara..

KontraS juga berpendapat bahwa dengan dijatuhkannya sanksi kurungan 21 hari masa tahanan menunjukkan bahwa Polres Sula memang tidak sungguh – sungguh ingin menegakkan hukum serta melakukan pembenahan dan akuntabilitas di insitusinya.

Menanggapi hal tersebut, KontraS mendesak Irwasum Mabes Polri untuk memanggil Kapolres Sula, Maluku Utara dan meminta penjelasan dan mengkaji terkait belum dilaksanakannya proses hukum melalui peradilan umum terhadap para pelaku anggota Polri yang terlibat dalam kasus penyiksaan hingga tewas Alm. La Gode dan menolak seluruh rekomendasi putusan KKEP terhadap ketiga orang anggota kepolisian Pos Lede.

KontraS juga menyampaikan jika Kapolres Sula harus segera mendesak agar proses hukum terhadap ketiga anggota Polri tersebut dilanjutkan melalui mekanisme Pengadilan Umum. (Ran)

Please follow and like us:
14

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *