Headline Opini

WASPADAI ERA BARU KEJAHATAN KEUANGAN

OLEH : CHUCK SURYOSUMPENO*

Tak ayal lagi era digital saat ini telah merambah ke hampir seluruh sektor kehidupan termasuk dalam tindak kejahatan. Teknologi digital diakui dapat menghadirkan cara baru dan efisien untuk melakukan transaksi keuangan, namun di sisi lain terjadi peningkatan risiko tindak kejahatan, antara lain, penipuan atau fraud serta manipulasi data yang disebabkan kurangnya regulasi pasar modal atau aset jenis ini dibandingkan dengan pasar modal tradisional.

Saat ini semakin banyak perusahaan atau individual mulai mempertimbangkan  Initial Coin Offering (ICO) sebagai cara meningkatkan modal atau berpartisipasi dalam peluang investasi. ICO adalah penawaran investasi beberapa unit cryptocurrency baru atau crypto-token dalam pertukaran melawan cryptocurrency yang sudah ada terlebih dahulu seperti Bitcoin. Sejak tahun 2013, ICO sering digunakan untuk membiayai pengembangan cryptocurrency baru, token yang dibuat sebelumnya dapat dengan mudah dijual dan diperdagangkan di semua bursa cryptocurrency jika ada permintaan untuk mereka. Faktanya saat ini, ICO telah menjadi alat yang dapat merevolusi tidak hanya mata uang saja tetapi juga seluruh sistem keuangan, hingga pada suatu saat nanti token ICO bisa menjadi sekuritas dan saham.

Sebagaimana halnya dengan IPO (Initial Public Offering) yaitu penawaran umum perdana saham, ICO adalah cara start up cryptocurrency untuk mengumpulkan uang. Perusahaan crypto mendanai perusahaan mereka dengan menjual cryptocurrency mereka sendiri, sering menerima pembayaran dalam bentuk lain dari cryptocurency antara lain Bitcoin atau Ethereum.

Dalam perdagangan saham di pasar di saham konvensional, dengan IPO saham perusahaan, investor menukarkan uang untuk hak suara dan ekuitas dalam perusahaan yang didirikan. Di Amerika Serikat, proses ini ditanggung oleh bank investasi dan diatur secara ketat oleh US Securities and Exchange Commission.

Berbeda dengan pasar saham konvensional tersebut, dunia pasar crypto yang tanpa batas, keadaannya sangat bebas, tidak ada bank investasi, hak atau hak suara yang jarang, minimnya regulasi pengawasan, dan dalam banyak kasus, tidak ada rekam jejak perusahaan atau produk. Lalu bagaimana mengontrolnya?

Banyak kalangan berpendapat keadaan seperti itu adalah hal yang mustahil dan gila, lalu layakkah itu sebagai pembayaran atau investasi? Boleh saja orang berpendapat hal ini gila, namun kenyataannya ada! Bahkan menurut Majalah Forbes mereka ini adalah sesuatu! Faktanya pada tahun 2017 penawaran jenis ini  telah menghasilkan lebih dari USD 4 milyar. Sungguh mencengangkan bukan?

Pertanyaan berikut adalah bagaimana negara/pemerintah dalam hal ini otoritas penegak hukum serta para regulator mengantisipasi berbagai kemungkinan kejahatan yang terjadi di lingkaran tersebut. Salah satu contoh yang patut menjadi pelajaran menurut penulis adalah bagaimana pemerintah Swiss menyikapi perkembangan yang luar biasa di dunia keuangan saat ini. The Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap regulasi keuangan di Swiss. Lembaga ini telah mengeluarkan seperangkat pedoman yang mendukung ICO, akan tetapi pada saat bersamaan FINMA berusaha memastikan bahwa undang-undang antipencucian dan sekuritas berlaku jika diperlukan.

FINMA mengatakan bahwa analisis yang dilakukannya menunjukkan pencucian uang dan regulasi sekuritas adalah yang paling relevan dengan ICO karena undang-undang antipencucian uang di Swiss bertujuan melindungi sistem keuangan terhadap risiko pencucian uang dan pembiayaan terorisme. Di sisi lain, risiko pencucian uang sangat tinggi dalam sistem berbasis blockchain yang terdesentralisasi, di mana aset dapat ditransfer secara anonim dan tanpa perantara yang diatur. Oleh karena itu FINMA mensyaratkan kepatuhan terhadap peraturan antipencucian uang dalam hal token difungsikan sebagai alat pembayaran yang dapat ditransfer, maka token tidak akan diperlakukan sebagai sekuritas.

Akan tetapi para ahli melihat berbagai kemungkinan, yaitu keberadaan ICO di posisi tengah yang bisa ke kanan maupun ke kiri. Mengenai hal ini menurut penulis sangat dimungkinkan mengingat ICO sangat fleksibel dalam hal ini dan mampu memposisikan dirinya dalam bentuk hibrida, inilah yang harus diwaspadai para regulator maupun penegak hukum dan para praktisi pemulihan aset.

Selain Swiss, beberapa pemerintah negara lain telah mulai meningkatkan kewaspadaannya terhadap perkembangan ICO yaitu Cina dan Korea Selatan. Mereka memutuskan untuk melarang ICO sama sekali. Di lain pihak, Pemerintah Gibraltar melalui Gibraltar Financial Services Comission (GFSC) sedang mengembangkan undang-undang yang berkaitan dengan token digital dengan tujuan mengatur semua hal terkait token yang berhubungan dengan Gibraltar, baik itu kegiatan mulai dari promosi, penjualan, distribusi, aktivitas pasar sekunder, konsultasi maupun bisnis terkait token. Parlemen Gibraltar sedang mempertimbangkan menyusun undang-undang tentang hal ini pada kuartal kedua tahun ini.

Yang menarik adalah kejelian para regulator dan parlemen Gibraltar, karena dalam Rencana Undang Undang tersebut diusulkan aturan-aturan yang dapat mendeteksi dan mencegah kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme serta aturan penelusuran informasi terkait profiling aset. Selain itu GFSC juga meninjau regulasi dana investasi yang melibatkan aset digital seperti cryptocurrency dan token.

The European Central Bank yang berfungsi sebagai administrator kebijakan moneter dan bank sentral di negara-negara uni Eropa, mengatakan pada tahun 2016 jumlah dana yang dikumpulkan melalui ICO sejumlah 82 Juta Euro, jumlah ini melonjak lebih dari 3 Juta Euro pada tahun 2017, atas peningkatan tersebut mereka berharap agar otoritas pasar mampu memantau dan mengatur penggunaan ICO. Klarifikasi diperlukan sejauh mana ICO harus terlibat dengan peraturan yang ada, karena ini sangat relevan ketika token dipertukarkan dengan uang fiat.

Jadi, penulis berpendapat kewaspadaan terhadap perkembangan ICO patut ditingkatkan oleh para regulator dan penegak hukum terutama terkait pemahaman konsep pengaturan sponsor resmi yang akan bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan pengungkapan dan aturan kejahatan keuangan adalah aspek kunci dari suatu regulasi token.

* PENGAMAT HUKUM DAN ASSET SPECIALIST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:
14

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *