Headline Hukum News

Setya Novanto akan Hadapi Sidang Vonis Hari ini

JAKARTA, REQNews- Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto akan menghadapi sidang vonis dalam perkara dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP hari ini, Selasa (24/4/2018). Rencananya, vonis akan dibacakan pada pukul 10.00.

Vonis tersebut akan dibacakan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, yang dipimpin oleh hakim Yanto serta anggota hakim Emilia Djajasubagia, Anwar, Ansyori Syarifudin, dan Franky Tambuwun.

Seperti dilansir Kantor Berita Antara Selasa (24/4/2018), pengacara Setya Novanto, Maqdir Ismail juga menyatakan kesiapan kliennya dalam menghadapi vonis.

“Pak Setnov baik, mudah-mudahan tidak ada masalah serius dengan kesehatan beliau. Kami siap mendengarkan putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim,” kata Maqdir Ismail.

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Setnov dengan hukuman penjara selama 16 tahun, dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Setnov juga dituntut membayar uang pengganti sebesar US$7,4 juta dikurangi uang yang telah dikembalikan Rp5 miliar subsider 3 tahun.

KPK juga menolak permohonan Setnov menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Mantan Bendahara Umum Golkar itu dianggap tak membantu membongkar pihak lain dalam kasus e-KTP.

Sementara, kuasa hukum Setnov, Maqdir Ismail berharap kliennya dihukum seringan-ringannya. Maqdir juga meminta majelis hakim mempertimbangkan pembelaan yang telah kliennya sampaikan.

Dalam kasus ini, Setnov didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan ‎kerugian negara sekira Rp2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013.

Setnov selaku mantan Ketua fraksi Golkar diduga mempunyai pengaruh penting untuk meloloskan anggaran proyek e-KTP yang sedang dibahas dan digodok di Komisi II DPR RI pada tahun anggaran 2011-2012.

Atas perbuatannya, Setnov didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Ran)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *