HAM Headline News

19 Tahun Peristiwa Simpang KKA, KontraS Pertanyakan Keadilan yang Terus Diingkari

JAKARTA, REQNews- Memperingati 19 tahun Peristiwa Simpang KKA  Pada 3 Mei 2018. tepat 19 Tahun peristiwa Simpang KKA, Krueng Geukueh, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh. KontraS melalui website resminya Kamis (3/5/2018) mempertanyakan keadilan yang terus diingkari oleh Pemerintah.

Dalam rangka mengenang peristiwa ini, kerabat dan keluarga korban melakukan do’a dan orasi serta long mach dari simpang KKA lebih kurang 500 meter  ke makam dua orang syuhada korban Tragedi Sp.KKA yakni Karimuddin dan Wardiani Puteh

Selain itu, mereka juga menggelar juga pameran  poto-poto Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Aceh  serta penggalangan  1000 tanda tangan dari masyarakat sebagai wujud dukungan bagi terpenuhinya hak-hak korban yang masih terabaikan aksi ini masih  di lokasi mengenang 19 tahun peristiwa Simpang KKA sebagai bentuk protes atas sikap Pemerintah yang terus mengabaikan pemenuhan hak-hak korban.

KontraS menjelaskan, peristiwa Simpang KKA yang terjadi 3 Mei 1999 merupakan salah satu peristiwa Pelanggaran HAM Berat yang terjadi pada masa Operasi Militer di Aceh. Pada tahun 2000, Komisi Independen Pengusutan Kekerasan Aceh (KIPKA) yang dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 88/1999-telah melakukan pengkajian dan penyelidikan.

“Dalam peristiwa ini mengakibatkan 21 orang masyarakat sipil meninggal dibunuh, 30 orang melangalami persekusi. Tetapi hingga saat ini tidak ada satupun pelaku yang diproses hukum-bahkan karier mereka terus menanjak dan memperoleh posisi-posisi penting.” Jelas KontraS melalui website resminya.

KontraS menilai, pengembalian Berkas Perkara Simpang KKA oleh Kejaksaan Agung merupakan upaya untuk menghambat proses hukum terhadap kasus Simpang KKA. Kejaksaan Agung sudah menjadi lembaga tameng untuk melanggengkan impunitas (kekebalan hukum bagi para pelaku). Alasan tidak memenuhi syarat formil dan materiil merupakan persoalan politis penyidik (Kejaksaan Agung) yang tidak punya kemauan untuk melakukan penyidikan.

Atas ketidak seriusan dalam mengusut kasus ini, KontraS mendesak Presiden Jokowi dan pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan pelanggaran HAM berat masa lalu sesuai amanat konstitusi UUD 1945 dan berbagai produk peraturan lainnya yang terkait. Jika Pemerintah tidak punya kemauan menyelesaikan secara sungguh-sungguh-tidak tertutup kemungkinan dunia luar atau internasional akan ambil alih urusan.

Kepresidenan dapat menjadi solusi terbaik untuk menjembatani semua persoalan, dan mempercepat proses penanganan Pelanggaran HAM berat masa lalu. Presiden harus memastikan figur-figur  yang mengisi Komite Kepresidenan memiliki integritas, tidak diduga terlibat dalam pelanggaran HAM yang berat dan korupsi, berpihak pada keadilan dan kridibel.

KontraS juga meminta pemerintah Pusat agar memberikan dukungan politik dan legal untuk memperkuat KKR Aceh. Begitu juga Pemerintah Aceh agar lebih memperhatikan Kesekretariatan dan Operasional KKR Aceh dan Legislatif menggunakan kewenangannya memanggil Pemerintah untuk mempertanyakan terkait proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu. (Ran)

Please follow and like us:
20

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *