Headline Hukum News

Memperingati 1 Tahun Mogok Kerja Di Lingkungan PT FREEPORT INDONESIA

TIMIKA – Terdapat 3 hal yang menonjol PascaPemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2017 tentang perubahan Keempat atas PP No. 23 tahun 2010 tentang Kegiataan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara; Pertama, perubahan Divestasi Saham menjadi sebesar 51 % yang wajib dibayarkan perusahaan kepada Pemerintah Indonesia.

  1. Pembangunan Smelter guna pemurnian bagi hasil dalam negeri.
  2. Kewajiban untuk merubah Kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Berdasarkan ketiga point tersebut diatas, telah terjadi tarik-ulur atau perundingan antara Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia yang tidak kunjung usai, dampak dari hal tersebut mengakibatkan perusahaan mengklaim perlu menempuh langkah-langkah efisiensi biaya. Atas dasar klaim tersebut, dan pada 20 Februari 2017 PT Freeport Indonesia mengeluarkan interoffice memo diantaranya kebijakan strategis berupa program efisiensi ‘Furlough’ ( merumahkan sebagian pekerjanya tanpa batas waktu yang tidak jelas ) dengan dalih lebih jauh bahwa Perusahaan merugi akibat tidak dapat menjual hasil konsentrat. Namun demikian, pernyataan bahwa perusahaan merugi tidak dapat dibuktikan, bahkan hingga saat ini PT Freeport masih dapat menjual hasil produksi mereka. Dengan kata lain klaim PT Freeport Indonesia tidak terbukti.

Berikut adalah fakta-fakta yang masuk kategori  dugaan pelanggaran Hukum dan HAM yang terjadi akibat tindakan dari PT Freeport Indonesia :

  1. Merumahkan Pekerja (Furlough)
  2. Bahwa PTFI mengeluarkan keputusan sepihak tanpa melalui perundingan terlebih dahulu dengan serikat pekerja atau wakil pekerja untuk program furlough/merumahkan pekerja ke tempat asalnya disertai dengan kejelasan atau informasi soal berapa lama akan kembali bekerja.
  3. Bahwa Manajemen PTFI dalam membuat keputusan dan melaksanakan program furlough tidak disertai dengan ukuran atau indikator pekerja yang bisa terkena kebijakan tersebut.
  4. Bahwa manajemen PTFI beralasan furlough merupakan kebijakan strategis yang tidak perlu dirundingkan dengan para pekerja maupun serikat pekerja hanya cukup diberitahukan saja ( UPDATE ).
  5. Bahwa Perusahaan tidak dapat membuktikan bentuk kerugian sebagai dasar untuk melakukan efisiensi atau pengambilan kebijakan Furlough.
  6. Bahwaoleh karenanya, sehubungan dengan poin 4 diatas, tindakan merumahkan diduga kuat merupakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terselubung, sebelum adanya PHK yang sebenarnya karena tidak ada jaminan kepastian kembali bekerja.
  7. Bahwa dimana pekerja yang diberikan program furlough bukan hanya mengalami kerugian dalam hal materi tetapi juga gangguan Psykologis, dan para pekerja yang di kenakan program furlough perusahaan tidak memberikan jaminan apakah ia akan dipanggil bekerja kembali atau tidak, inilah fakta sebenarnya bahwa telah terjadi PHK sepihak secara terselubung.
  8. Bahwa ancaman PT FI , bisa dilihat dalam Interoffice Memorandum Manajement PTFI, terkait dengan PPHKS dinyatakan “Perusahaan tidak memiliki rencana untuk memanggil kembali para pekerja yang sedang menjalani program furlough, kami terus menganjurkan para pekerja yang terkena program furlough untuk mempertimbangkan dengan seksama dan berpartisipasi dalam PPHKS”.
  9. Bahwa akhirnya pekerja ditawarkan program pemutusan hubungan kerja suka rela,jika tidak terima dilanjutkan perselisihan Hubungan Industrial ( PPHI ).
  10. Bahwa  dari sebagian Pekerja yang dikenakan Furlough adalah anggota/aktivis  Serikat Pekerja di PT FI. Hal ini bisa dilihat sebagai Union Busting, pemberangusan organisasi  serikat pekerja.

 

Unjuk Rasa yang berujung PHK sepihak

  1. Bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 mengenai Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Bahwa pada Pasal 25 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan juga “ Setiap Orang berhak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
  3. Bahwa pada tanggal 12 April 2017, ribuan pekerja PT Freeort Indonesia turun ke Timika secara bertahap dan spontan karena dilanda keresahan akibat program Furlough dan sebagian dari pekerja yang turun juga dikarenakan bertepatan dengan hari liburnya serta para pekerja yang tidak puas dengan sikap PT FI yang menyatakan menolak perundingan atas penghentian program Furlough antara Manajemen PT Freeport Indonesia dengan Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia.
  4. Bahwa berdasarkan ketentuandiatas serta dikaitkan dengan fakta hukum yang terjadi, aksi spontanitas yang dilakukan oleh para pekerja PT Freeport Indonesia tergolong sebagai aksi untuk penyampaian aspirasi para pekerja dikarenakan adanya tindakan pelanggaran yang mencenderai dan direnggut secara paksa hak-hak asasi para pekerja.
  5. Bahwa dikarenakan aksi yang dilakukan oleh para pekerja PT Freeport Indonesia, akhirnya PT Freeport Indonesia memanfaatkan situasi dengan memutus hubungan kerja secara sepihak karena dianggap telah mangkir dari pekerjaan dan hal tersebut bertentangan dengan isi PKB antara pekerja dengan perusahaan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan .

 

  • Fakta mengenai MOGOK KERJA yang berujung PHK sepihak
  1. Bahwa ketentuan mengenai hak bagi para pekerja untuk melakukan Mogok Kerja tertuang pada Pasal 137 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “Mogok Kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat butuh yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan”
  2. Bahwa gagalnya perundingan yang dimaksud dapat merujuk kepada Pasal 4 KEPMEN No. 232 Tahun 2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah yang menyatakan “Gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah tidak tercapainya kesepakatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun serikat pekerja/serikat buruh telah meminta secara tertulis kepada pengusaha sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja atau perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan.
  3. Bahwa didalam pasal 139, 140 dan 142 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur pula mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dalam melakukan Mogok Kerja untuk dikatakan sah menurut hukum.
  4. Bahwa berdasarkan pada fakta yang ada, aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia sudah tergolong kepada aksi mogok kerja yang memenuhi syarat diatas, dan untuk itu sah menurut hukum, hal tersebut terlihat dari :
  • Serikat Pekerja PTFI sudah menyurati sebanyak tiga kali terhitung mulai dari bulan Februari tentang ajakan perundingan mengenai kebijakan furlough yang dikeluarkan oleh perusahaan akan tetapi perusahaan tidak pernah menanggapi perundingan tersebut dengan alasan bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan strategis yang tidak memerlukan perundingan–sebagaimana disebutkan diatas, pada bagian I. Furlough, PT FI tidak pernah membuktikan apa yang dimaksud dengan Kebijakan Strategis? Tidak bisa membuktikan secara riil (dalam hitungan angka) bentuk kerugiannya.
  • Pemberitahuan mengenai Mogok Kerja sudah dilakukan terhitung dari 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja dilaksanakan, Serikat pekerja PTFI sudah
  • Menyurati manajemen PTFI dengan memuat waktu dan tempat mogok kerja dilakukan
  • Beserta alasan dan sebab mogok kerja dilaksanakan
  • Serta sudah ditanda tangani ketua dan sekretaris sebagai penanggung jawab mogok kerja yang akan dilaksanakan
  • Bahwa Syarat diatas, unsur a-c, sudah sesuai dengan pasal 140 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memuat mengenai syarat-syarat sah Mogok Kerja yang antara lain diwajibkan untuk : 1) Memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari sebelum mogok kerja; 2) Pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya memuat waktu, tempat mogok kerja, alasan dan sebab-sebab melakukan mogok kerja dan tanda tangan ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja.
  • Bahwa atas prosedur tersebut, PT FI hanya bersikeras bahwa Kebijakan Strategis mereka tidak bisa dirundingkan.
  1. Bahwa selama dilaksanakannya mogok kerja, perusahaan menindak dengan memutus hubungan kerja secara sepihak kepada para pekerja yang ikut berpartisipasi dalam mogok kerja karena dianggap mangkir selama 5 (lima) hari dan tindakan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang perusahaan yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

  1. IV. Pemblokiran Rekening pekerja PTFI

Bahwa terhadap para pekerja yang di PHK sepihak, para pihak dan perbankan melakukan pemblokiran atas rekening mereka, pada rekening mereka terdapat uang tabungan keluarga, hasil kerja mereka dan uang pribadi mereka yang karena pemblokiran tersebut tidak dapat digunakan atau ditarik oleh para pekerja.

 

  1. Anak-Anak Karyawan PTFI putus sekolah

Bahwa akibat orang tua anak sudah tidak memiliki penghasilan/gaji sehingga menyebabkan beberapa anak karyawan PTFI yang di PHK sepihak dikeluarkan dari Sekolah karena sudah tidak dapat membayar biaya sekolah anak.

 

  1. Perumahan di Segel/disita oleh Pihak Bank dan Developer

Bahwa akibat sudah tidak mampu membayar cicilan kredit rumah sehingga banyak rumah-rumah Karyawan PTFI yang di PHK sepihak di segel/disita oleh Bank maupun Developer.

 

  • Kendaraan Bermotor ditarik oleh Dialer

Bahwa akibat sudah tidak mampu membayar cicilan kredit kendaraan sehingga banyak kendaraan bermotor baik motor maupun Mobil Karyawan PTFI yang di PHK sepihak di tarik oleh pihak Dealer maupun Kreditur Kendaraan Bermotor.

 

  • Harta Benda di Jual dan di Gadai

Bahwa akibat sudah tidak memiliki penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari banyak Karyawan PTF yang diPHK sepihak terpaksa harus menjual harta bendanya maupun  menggadai barang-barang atau perhiasan.

 

  1. Fakta mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
  2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pasal 5 Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Soial Nasional adalah Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
  3. Bahwa sejak terjadinya Mogok kerja pada tanggal 1 MEI 2017 yang dikategorikan mangkir oleh perusahaan, PTFI melakukan pelanggaran dengan langsung menon-aktifkan akses kepersetaan BPJS dan menutup semua akun rekening bank yang dimiliki para pekerja
  4. Bahwa perlu diketahui permasalahan penon-aktifan peserta BPJS kesehatan berawal dengan ditemukannya permasalahan Ama Nurjaman Houbrouw pada tanggal 24 Mei 2017 terdapat kendala dalam rangka penggunanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan dipergunakan oleh istri Sdr. Ama Nurjaman dengan No. Kartu BPJS 001584791223. Namun, keesokan harinya yaitu pada Tanggal 25 Mei 2017 Pihak Rumah Sakit mengkomfirmasi bahwa status kepersetaan JKN a.n Sdr Ama Nurjaman tidak aktif karena telah terjadi penon-aktifan oleh PT Freeport Indonesia melalui Aplikasi E-Dabu pada tanggal 24 Mei 2017.
  5. Bahwa setelah dicermati lebih jauh Sdr. Ama Nurjaman telah tidak aktif sebagai Pekerja PT Freeport Indonesia sejak tanggal 8 Mei 2017 akibat PHK secara ilegal yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia.
  6. Pada tanggal 19 Juli 2017, DJSN bersama sama dengan perwakilan perusahaan, perwakilan BPJS, Disnaker dan perwakilan para pekerja mengadakan pertemuan terkait permasalahan BPJS yang dialami para pekerja.
  7. Tanggal 31 Agustus 2017, DJSN mengeluarkan surat perihal pengaktifan pelayanan JKN untuk PPU dari PTFI kepada Direktur Utama BPJS.
  8. Bahwa berdasarkan informasi yang kami terima dari PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika terkait permasalahan BPJS diperkirakan ada sekitar 4.200 orang peserta BPJS dari pekerja PTFI yang dianggap mangkir karena mogok kerja dan sekitar 4.000 orang Kontraktor PTFI yang di PHK kemungkinan Kartu BPJS kesehatanya sudah tidak aktif.
  9. Bahwa dikarenakan terjadi pemblokiran akses layanan kesehatan terdapat 17 orang meninggal dunia yang mana hal ini telah merugikan dan menimbulkan penderitaan yang mendalam serta adanya tindakan pelanggaran hak atas jaminan kesehatan para pekerja.
  10. Berdasarkan pada fakta hukum yang ditemukan, bahwa pekerja sudah tidak bisa mengakses BPJS kesehatan sejak dikeluarkannya keputusan Mangkir(PHK) bagi para pekerja yag melakukan mogok kerja. Sekalipun para pekerja yang melakukan mogok kerja di PHK secara sepihak terhitung semenjak keluarnya keputusan PHK tersebut. Para pekerja sudah seharusnya tetap mendapatkan hak mereka terutama hak atas jaminan kesehatan yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan seperti yang tertuang sesuai pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan:

“Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja”.

  1. Berdasarkan ketentuan isi pasal diatas, BPJS yang memiliki fungsi mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial seharusnya tidak secara mendiamkan/spontan menon-aktifkan akses kesehatan para pekerja. dikarenakan secara prosedural. jaminan kesehatan para pekerja masih dapat di akses.

 

  1. Fakta adanya Kekerasan dan Intervensi Polisi
  2. Bahwa adaya tindakan sewenang-wenang dengan memanfaatkan sarana/tempat kegiatan ibadah (mushola/masjid maupun gereja) sebagai tempat untuk mengumumkan berita ( update ) mengenai  kondisi perusahaan sehingga mengambil kebijakan program Furlough dan PPHKS PT FI DLL.
  3. Bahwa Terhitung sejak 05 mei 2017, polisi terlibat dalam mengamankan dan mendampingi pihak Security dan pihak Manajemen PTFI untuk mengusir dan mengeluarkan barang-barang para pekerja dari kamar barak mereka secara paksa.
  4. Bahwa Pada hari Sabtu, 19 Agustus 2017, Pukul 15.00 WIT para Pekerja mulai menduduki Check Point (CP) 28. Pada Pukul 18.00 WIT adzan berkumandang dan para pekerja mulai menggelar kegiatan Sholat Mahrib, dan Zikir dan Pujian – pujian bersama-sama di CP 28. Bahwa sekitar jam 19.00 WIT para pekerja yang sedang melakukan ibadah dan doa bersama dibubarkan secara paksa dengan melakukan ( tembakan gas air mata dan water canon disusul dengan rentetan tembakan menggunakan senjata api ke arah para pekerja yang menimbulkan 4 orang menjadi korban dengan mengalami luka-luka berat) tembakan Peringatan ke Udara dan tembakan water Canon kearah Pekerja serta disusul dengan rentetan tembakan menggunakan senapan api  ke arah para pekerja yang menimbulkan 4 orang menjadi korban dengan mengalami luka-luka berat.
  5. Bahwa akibat dari aksi tersebut, pada 19 hingga 23 Agustus 2017 pihak Polres Mimika Baru menangkap dan menahan 9 orang pekerja yang dianggap melanggar ketertiban umum dengan tanpa adanya bukti dan proses hukum yang jelas. Pada akhirnya terhadap 2 dari 9 orang tersebut berkasnya sudah dinaikkan ke kejaksaan dan sudah dimulai proses persidangan terhadap ke 2 orang tersebut. dan sisa 7 orang lagi masih ditahan tanpa adanya kejelasan dari pihak kepolisian terkait status dan proses hukum yang mereka hadapi. Lalu terdapat 2 orang dari sisa 7 orang yang di isolasi oleh pihak kepolisian dan tidak diberikan izin untuk menerima kunjungan dari siapapun termasuk pihak keluaraga. Berikut ialah data singkat terkait 9 orang yang ditahan

 

  1. Nama         : John yawing ( John Penehas Yawang )
Tempat tanggal lahir  : Jayapura, 24-11-1980

No. Id                        :F901811

Departemen               :PT. Kpi Rood Maintenance HI/LI

Kronologi           :Kena tembakan di ibu jari kaki, mendapatkan 3 jahitan

dan ditetapkan sebagai tersangka (ditahan di Polsek Kuala Kencana Terisolasi)

 

  1. Nama :Steven Edward Yawan

Tempat tanggal lahir  :Jayapura, 24-02-1987

Pekerjaan          :Pekerja PT. Freeport indonesia

Departemen               :Hauling Grs Maintenance

Status                       :Tersangka

 

  1. Nama : Lukman

Tempat tanggal lahir  : 37 tahun

Departemen               : PT Freeport Indonesia

Status               : Terdakwa

  1. Nama : Patriot Wona

Tempat tanggal lahir  :Jayapura, 14-08-1983

Perusahaan                :PT. Kuala Pelabuhan indonesia

Status                       : tersangka,

 

  1. Nama : Deny Baker Purba

Tempat tanggal lahir  : Medan 02 April 1974

Perusahaan                : PT. Mahaka Plant

Status                       : Tersangka

 

  1. Nama :Arnon Mirino

Tempat tanggal lahir  : Timika, 02 Agustus 1990

Perusahaan                : PT.Freeport Indonesia

Status                       : Tersangka

 

  1. Nama :Napoleon Korwa

Tempat tanggal lahir  :Biak-30-11-1979

Perusahaan                : PT.Freeport Indonesia/Grasberg Operation

Status                       : Terdakwa

 

  1. Nama :Labai alias. Zaki

Tempat tanggal lahir  :Ambon, 28 Januari 1974

Perusahaan                : PT.Freeport Indonesia

Status                       : Tersangka

 

  1. Nama :George Suebu

Perusahaan                : PT.Freeport Indonesia/ Ore Flow

Status                       : Tersangka

  1. Bahwa akibat dari aksi tersebut para pekerja sedang menjalani proses persidangan di PN MIMIKA PAPUA.

 

  1. PENGAMBILALIHAN DAN PENJINAKAN SERIKAT PEKERJA

Berawal dari akan berakhirnya masa bhakti kepengurusan PUK SP KEP SPSI PTFI periode 2014-2017 pada tanggal 30 April 2017, maka sesuai dengan kesepakatan bersama dalam Rapat pengurus PUK SP KEP SPSI PTFI memutuskan untuk memperpanjang masa bhakti kepengurusan 1 (satu) tahun setelah berkoordinasi dengan peringkat diatasnya yaitu PC SP KEP SPSI Kab Mimika dan PP SP KEP SPSI di Jakarta guna menyelesaikan tanggung jawab organisasi yang semakin berkembang pasca kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh management PT Freeport Indonesia, yang dilakukan akibat ketikpastian investasi dan perpanjangan kontrak karya dari pemerintah Indonesia yang sedang dirundingkan dengan pemerintah RI yang berlarut-larut, sehingga menyebabkan PTFI melakukan program efisiensi dengan melakukan PHK pada Kontraktor & Privatisasi, sedangkan untuk karyawan permanen PTFI di rumahkan ( Furlough), hal ini membuat ketidaknyamanan dan keresahan dikalangan pekerja. Sebagai bentuk tanggung jawab moral Organisasi Serikat pekerja tetap melindungi dan mengayomi pekerja yang terkena dampak efisiensi dengen cara membangun komunikasi dan permintaan Berunding kepada pihak Management PTFI agar segala bentuk yang berhubungan dengan pekerja harus dibicarakan atau dirundingkan dengan Serikat Pekerja sebelum mengambil keputusan PHK atau merumahkan (furlough). Dan salah satu yang terpenting adalah Agenda Pembaharuan PKB ke-20 yang akan dirumuskan bersama management.

 

Setelah melalui rangkaian koordinasi dan konsolidasi bersama PP SP KEP SPSI dan PC SP KEP SPSI Kab Mimika maka PP SP KEP SPSI pada tanggal 3 april 2017 memutuskan untuk memperpanjang masa bhakti Pengurus PUK SPKEP SPSI Periode 2017-2018 dan berakhir sampai dengan 30 april 2018. Jadi secara de facto dan secara de jure sah SK Pengurus PUK SP KEP SPSI PTFI yang diketuai oleh Sudiro.

Akan tetapi ditengah diperjalanan PUK SP KEP SPSI PTFI yang baru diperpanjang SK nya selama  1 (satu) tahun, ada beberapa oknum pengurus yang telah kembali kelapangan dan tidak aktif di organisasi melakukan provokasi  dan menghasut anggota  SP KEP SPSI yang dilapangan untuk segera diadakan Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK) ke VIII karena mereka menganggap kepengurusan sudah berakhir pada 30 April 2017, hal ini ditanggapi dan di dukung oleh pihak-pihak atau oknum yang selama ini tidak suka dengan SPKEP SPSI PTFI dibawah kepemimpinan Sudiro. Guna mencari dukungan kuat dari anggota yang bekerja dilapangan mereka melakukan pemaksaan untuk Tandatangan dukungan MUSNIK dan akan tetapi disalahgunakan untuk melakukan MUSNIKLUB serta diduga beberapa oknum banyak melakukan pemalsuan Tanda Tangan anggota guna memuluskan MUSNIKLUB yang dimaksud untuk memenuhi 2/3 dukungan anggota.

Meski bermasalah dan menyalahi AD/ART organisasi, namun PP SPKEP SPSI tetap menghadiri MUSNIKLUB dan mengeluarkan SK pengakuan kepengurusan PUK SPKEP SPSI yang baru. Munculnya pengurus baru PUK SPKEP SPSI ini menjadi momentum bagi manajemen PTFI untuk secara total menyingkirkan dan tidak lagi mengakui pengurus lama dan atau Pengurus Caretaker PUK SPKEP SPSI yang selama ini kritis menentang kebijakan perusahaan yang merugikan kepentingan pekerja.

  1. Keputusan diskriminatif Suku Dinas Kemenakertrans dalam pencatatan PUK SPKEP SPSI

Dengan alasan telah berkorespondensi dengan PP SPKEP SPSI, Suku dinas Ketenagakerjaan Timika secara diskriminatif menolak melakukan pencatatan atas permohonan pencatatan dari pengurus Caretaker PUK SPKEP SPSI dan sebaliknya justru melakukan pencatatan Pengurus baru PUK SPKEP SPSI. Suku Dinas tidak melakukan verifikasi apapun teerhadap PC SPKEP SPSI yang sesuai AD/ART adalah paling berhak untuk memutuskan keabsahan kepengurusan ditingkat PUK.

Dengan penolakan pencatatan Caretaker PUK SPKEP SPSI, berakibat serius pada hilangnya hak mereka untuk menjadi wakil utama pekerja dalam proses perundingan PKB dengan Manajemen PTFI. Lebih jauh, juga berakibat pada tidak adanya pengakuan dari manajemen terhadap eksistensi dari Caretaker PUK SPKEP SPSI.

  1. Gugatan PC terhadap PP SPSI

Pada  12/10/ 2017, Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Kabupaten Mimika (PC SPKEP SPSI) menggugat Pimpinan Pusat dan Pimpinan Unit Kerja PT. Freeport Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan telah didaftarkan ke Kepaniteraan perdata  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 531/PDT.GBTH.PLW/2017/PN.

Gugatan tersebut dilayangkan lantaran kedua tergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan musyawarah unit kerja (Musnik) PUK PT. Freeport  Indonesia  yang digelar atas prakarsa beberapa oknum pada 28-29 Agustus 2017 serta pelantikan pengurus PUK Freeport yang dilakukan oleh perwakilan PP FSPKEP SPSI pada Senin (25/9) yang tidak sesuai dengan AD ART SPKEP  SPSI Hasil MUNAS VII dijakarta 16 -17 Mei 2017 .

Berdasarkan hasil Musnik VII SPKEP SPSI PT Freeport pada 27/1 – 4/2/2014 kepemimpinan PUK Freeport oleh Sudiro dengan masa jabatan dari tahun 2014 sampai 2017. Selanjutnya dikarenakan dengan habisnya masa bakti- dan adanya beberapa pertimbangan antara Iain isu divestasi saham PT Freeport Indonesia, adanya kejadian Furlough atau dirumahkannya pekerja PT Freeport Indonesia, dan adanya mogok kerja pekerja PT Freeport Indonesia, maka Sudiro mengajukan Surat Permohonan perpanjangan masa bakti sebagaimana yang diatur oleh AD/ART. Ternyata ada segelintir kelompok dari internal PUK Freeport yang tidak menyetujui SK Perpanjangan dan menginginkan adanya Musyawarah Unit Kerja Luar  Biasa (Musniklub) dan diselenggarakan pada 28-30 Agustus 2017 secara tertutup bagi anggota yang bukan bagian  atau berbeda pendapat dengan anggota yang menginginkan Musniklub, hal ini terbukti dengan adanya pelarangan kehadiran beberapa anggota.

Bahwapelantikan dan pengukuhan yang dilakukan oleh PP SPKEP SPSI jelas bertentangan dengan Pasal 42 AD yang menyatakan kewenangan untuk pengukuhan dan pelantikan PUK SPKEP SPSI hanya dimiliki oleh PC, dan tidak ada satu pasal pun dalam AD ART yang menyatakan PP berwenang untuk melakukan pelantikan dan pengukuhan PUK SPKEP SPSI PTFI. Hal tersebut jelas menyatakan PP tidak menghormati dan mengakui surat-surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh PC dalam hal penyelesaian perselisihan internal organisasi yang didalamnya juga mengenai pernyataan ketidakabsahan penyelenggaraan Musnik Vlll.

 

  • PERAN KEMENAKERTRANS DAN NOTA KESEPAKATAN

 

  1. Sikap Suku Dinas Kementrian Tenaga Kerja Timika atas Furlough, dan Pemeriksaan Ketenagakerjaan Khusus

Kebijakan furlough segera diadukan oleh serikat Pekerja ke Dinas tenaga Kerja Timika pada tanggal 21 Juli 2017. Merespon pengaduan tersebut, melalui surat tertanggal 28 Agustus 2017, Dinas tenaga kerja menyatakan tiga hal yakni: 1) menyatakan bahwa furlough tidak dikenal dalam UU Ketenagakerjaan Indonesia, 2) Dinas akan menugaskan Kapada Pegawai Pengawas untuk melakukan pemeriksaan ketenagakerjaan khusus, dan 3) THR, BPJS dan hak normatif lainnya menunggu hasil pemeriksaan ketenagakerjaan khusus.

 

Serikat pekerja menyambut surat tersebut dengan menekankan adanya pelanggaran hak normatif, pelanggaran dan/ atau tindak pidana penghalang-halangan mogok yang sah, dan tindak pidana anti serikat pekerja. Namun, hingga kini, belum ada satupun perkembangan terkait dengan inisiatif Dinas Nakertrans untuk melakukan pemeriksaan walaupun sudah meminta kepada kemanakertrans cq dirjen Binwasnaker dan K3 tertanggal 24 Agustus 2017 untuk pedampingan khusus guna pemeriksaan.

 

  1. Pembentukan dan tidak berfungsinya Tim Pemantau dan Pencegah Permasalahan Ketenagakerjaan

Mendapatkan desakan dari Pekerja (diantaranya melalui surat pada tanggal 26 Februari 2017, Surat No ADV.019 / PUK  SPKEP SPSI  PTFI / II / 2017, Perihal Keprihatinan dan Permohonan Bantuan Kepada Menteri Tenaga Kerja RI) dan dilatarbelakangi oleh keinginan mengantisipasi munculnya permasalahan ketenagakerjaan selama proses negosiasi perubahan dari kontrak karya ke IUPK, maka pada tanggal 9 Maret 2017, Menakertrans membentuk sebuah tim yang disebut Tim Pemantau dan Pencegah Permasalahan Ketenagakerjaan (Tim P3K)berdasarkan PERMEN 43 tahun 2017. Tugas tim tersebut meliputi tugas koordinasi, identifikasi, merumuskan langkah-langkah penyelesaian, pembinaan, bantuan teknis dan  memberikan masukan ke Menteri untuk penyelesaian pemasalahan ketenagakerjaan di PT. Freeport Indonesia. Tim Tersebut beranggotakan lintas department di lingkungan kemenakertrans,ESDM dan juga melibatkan serikat pekerja dalam hal ini diwakili oleh pengurus PP SPKEP SPSI.

Pada Tanggal 11 April 2017 dilakukan pertemuan team P3K ( Pemantau dan Pencegahan Permasalahan Ketenagakerjaan )  di Freeport Indonesia, perusahaan Privatisasi dan kontraktor diwilayah kerja PT Freeport Indonesia. Tanggal 12 April 2017  perwakilan Team P3K mengadakan pertemuan bersama unsur Serikat Pekerja,Perusahaan PT FI dan kepala disnaker Mimika guna membahas terkait permasalahan furlough namun tidak tercapai kesepakatan antara pengusaha dan Serikat Pekerja. Pekerja menginginkan agar program furlough untuk dihentikan, sedangkan Perusahaan menolak menghentikan program tersebut.Perusahaan menyatakan pertemuan lanjutan oleh Disnaker Kab Mimika disepakati bersama pada tanggal 20 april 2017.

Dalam perkembangan selanjutnya Tim tersebut tidak berhasil menjalankan tugasnya dan justru mengarahkan proses penyelesaian permasalahan PT Freeport sebagai masalah hubungan industrial semata yang harus diselesaikan melalui proses bipartit, mediasi dan atau Pengadilan Hubungan Industrial. Hingga kini, Tim tersebut tetap berdiri meskipun secara fungsi, keberadaannya sudah tidak relevan lagi seiring dengan telah terjadinya berbagai pelanggaran hak normatif pekerja.

  1. Tidak berfungsinya Pengawas Ketenagakerjaan

Tanggal 20 Maret 2017, PUK SPEP SPSI PTFI bersurat ke Disnaker Kab Mimika Up. Pengawas Ketenagakerjaan Kab Mimika, Perihal Surat Pengaduan atas Tindakan Pelanggaran Ketenagakerjaan DI PT Freeport Indonesia Merumahkan Pekerja, yang intinya mengajukan Pengaduan atas Pelanggaran yang dilakukan oleh Management PTFI sehubungan dengan Kebijakan Furlough terindikasi union busting, 3 x permintaan perundingan tidak ditanggapi serius,mogok kerja,BPJS dan THR, meminta Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan peraturan perundangan  yang berlaku.

Namun, hingga saat ini, belum ada satupun perkembangan terkait dengan inisiatif Dinas Nakertrans untuk melakukan pemeriksaan. Dalam pertemuan antara Serikat Pekerja yang didampingi pengacara dari Lokataru di kantor Dinas Ketenagakerjaan Timika pada tanggal Januari 2018, Kepala dinas mengelak mengenai komitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan ketenagakerjaan dengan dalih kewenangan tersbut telah berpindah ke Provinsi, padahal sebelumnya ia sendiri yang berkomitmen untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan.

 Mediasi dan Nota Kesepakatan Illegal

Keengganan kemnakertrans untuk melakukan penegakkan hukum ketenagakerjaan dan Upaya kemenakertrans untuk mengarahkan permasalahan ketenagakerjaan PT.FI menjadi sebuah sengketa yang bersifat privat akhirnya berujung pada difasilitasinya dan dilakukannya sebuah pertemuan ‘mediasi’ yang melibatkan PP SPSI, Manajemen PTFI, Dinas Nakertrans Timika, dan staf ahli anggota DPR. Pertemuan yang terjadi pada tanggal 21 Desember 2017 tersebut menghasilkan penandatanganan nota kesepakatan berupa kesediaan PTFI untuk memberikan kompensasi berupa ‘uang kemanusiaan’ untuk pekerja yang mogok yang besarannya jauh lebih kecil dari perhitungan PHK.

 Respon Pekerja mogok atas nota kesepakatan

Menyikapi Nota kesepakatan, PUK SPKEP SPSI ( caretaker ) dan Lokataru sebagai kuasa hukum pekerja mogok, menyampaikan protest keras dan somasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut, khususnya Menteri Nakertrans, Dirjen PHI dan pengurus PP SPSI. Bagi pekerja yang melakukan mogok kerja, nota kesepakatan telah dibuat secara melawan hukum karena tidak ada mandat apapun yang diberikan oleh ribuan pekerja yang mogok kerja kepada pengurus PP SPSI dan PUK SPKEP SPSI untuk melakukan mediasi dengan perusahaan, tetapi juga nota kesepakatan sangat merugikan dan bertentangan dengan proses hukum yang diminta pekerja yakni adanya penyelidikan atas pelanggaran hak normatif, pelanggaran hak mogok dan kejahatan antiserikat yang dilakukan oleh manajemen PTFI.Tetapi Pihak Pemerintah seolah menutup mata dan membiarkan kasus ini berlarut larut sampai berbulan bulan, dan terkesan sangat lambat bereaksi bahkan seolah membiarkan para karyawan yang di langgar Haknya sementara mereka adalah putra putri terbaik Asset  bangsa yang bekerja di perusahaan raksasa sekelas Freeport.

Maka dari itu.

  1. Hal ini juga merupakan pelanggaran HAM yaitu kejahatan kemanusiaan dimana PT Freeport telah melanggar Hak asasi Manusia dalam hal ini pekerjanya yaitu “Hak Atas Kesejahteraan, Hak Memperoleh Keadilan, Hak Atas Rasa Aman” dan ini tercantum dalam UU no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  2. Freeport juga melanggar ketentuan Undang undang dasar 1945 Pasal 28 D

(1) Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum

(2) Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

  1. Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara dalam bentuk pengakuan HAM, tidak terpengaruh oleh penguasa dan segala tindakan pemerintah harus dilaksanakan dengan atas dasar hukum. Hak asasi manusia berbeda dengan hak warga negara karena hak warga negara hanya berlaku bagi warga negara, sedangkan hak asasi manusia berlaku universal. Hak asasi manusia yang terkandung di dalam UUD 1945 dapat dikatakan hak konstitusional warga negara Indonesia. Artinya hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia yang harus dilindungi secara penuh oleh negara karenanya sebagai manusia. Inilah yang membedakan antara hak asasi manusia (the human rights) dengan pengertian hak warga negara (the citizen‟s rights).Hak konstitusional (constitutional right) hak-hak yang dijamin didalam dan oleh UUD NRI 1945. Pasca amandemen UUD 1945 telah memuat prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai materi pokok. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar hak konstitusional warga negara yang melahirkan kewajiban bagi negara untuk memenuhinya. Sebagai negara hukum salah satu unsur mutlak yang harus ada adalah pemenuhan hak-hak dasar manusia (basic right) dan adanya perlindungan hak asasi manusia. Jaminan perlindungan HAM dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi bermakna bahwa negara pun dilarang melakukan pelanggaran HAM dan bahkan tugas utama perlindungan HAM adalah pada negara. Oleh karena itu tugas utama negara yang memperoleh monopoli kekuasaan dari rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi adalah untuk memenuhi dan melindungi HAM. Hak konstitusional berbeda dengan hak legal. Hak konstitusional merupakan hakhak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945, sedangkan hak legal lahir berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Pasca amaneden UUD 1945 HAM di Indonesia telah diakui secara lengkap dan memenuhi syarat sebagai konstitusi yang baik. Hak asasi manusia dan hak warga negara dapat dikaitkan dengan pengertian “Contitusional Rights”. Pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut selanjutnya diatur lebih rinci dalam undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah.
  2. Kami sebagai warga Negara Republik Indonesia meminta kepada pemerintah agar segera menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Karyawan PT. Freeport indonesia yang mana PT. Freeport indonesia telah dengan semena mena menelantarkan dan melanggar hak-hak para pekerjanya agar segera mengembalikan Hak-Hak pekerjanya sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak” .
  3. Kami sebagai warga Negara Republik Indonesia Meminta agar pemegang otoritas di pemerintahan Republik Indonesia melakukan penegakan hukum tentang pengawasan dan penyidikan kepatuhan pemberi kerjaMengembalikan dan mengaktifkan kembali layanan kesehatan yang telah ditutup aksesnya oleh BPJS karena telah memakan korban jiwa para pekerja yang mana PTFreeport telah dan dengan sengaja tidak membayarkan fasilitas kesehatan para pekerja yang melakukan mogok kerja menganggap mengundurkan diri.
  4. Kami meminta agar Pemerintah Pusat segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan menimpa para korban kesewenangan PT. Freeport indonesia dengan se-segera mungkin karena sudah terlalu lama dan berlarut larut dan sampai menimbulkan korban jiwa, dimana kasus ini disebabkan oleh mata rantai Negosiasi antara Pemerintah Pusat dan PT Freeport Indonesia.
  5. Kami meminta PT Freeport Indonesiauntuk mematuhi kebijakan hak asasi manusia. Berdasarkan kebijakan hak asasi manusia PT Freeport Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki dampak buruk yang telah terbukti pada individu, pekerja dan masyarakat yang disebabkan atau dikontribusikan oleh operasi Anda. Selain itu kami juga meminta PT Freeport Indonesia untuk melakukan komitmen untuk memastikan perlakuan dan kondisi kerja yang adil bagi pekerja, termasuk hak atas kebebasan berserikat dan perundingan bersama.
  6. Dan terakhir kami warga Negara Republik Indonesia meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar segera turun langsung menyelesaikan permasalahan ini, dan mengembalikan semua hak- hak para pekerja dan anggota keluarganya, dan melindungi para pekerja dari hak-hak yang dirampas oleh PT Freeport dengan sewenang wenang seperti hak dasar sebagai contoh hak mogok, hak berserikat, hak hidup sejahtera, hak mendapatkan layanan kesehatan, serta semua karyawan yang di berhentikan agar segera dipekerjakan kembali dan dipenuhi hak-hak nya. “Semangat NAWA CITA”.(*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One thought on “Memperingati 1 Tahun Mogok Kerja Di Lingkungan PT FREEPORT INDONESIA”

  1. Ini semua karena menteri nya sibuk ngameng dan pencitraan,phk sepihak dimana menterinya tdk tau,atau mungking dia buta dan tuli,dan ini menteri tenaga kerja yg paling terburuk sepanjang masa di negeri ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *