Headline News

KontraS Minta Pemerintah Pegang Prinsip HAM Dalam Tangani Terorisme

JAKARTA, REQNews- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam serangan terorisme yang terjadi secara berturut turut dalam dua minggu terakhir ini.

KontraS mengungkapkan, rangkaian peristiwa ini berada di luar akal sehat dan mencederai kemanusiaan bangsa Indonesia. Kewibawaan Indonesia sebagai negara hukum dan sebagai  bangsa yang besar dipertaruhkan.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani meminta pemerintah tak mengabaikan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menangani tindak pidana terorisme. Dengan memegang prinsip-prinsip HAM dinilai akan meminimalisasi munculnya risiko salah tangkap maupun penahanan sewenang-wenang.

“Kami tetap dalam posisi bahwa HAM adalah standar yang harus menjadi parameter memberantas terorisme. Ada hak yang tak boleh dikurangi yakni bebas dari penyiksaan,” ucap Yati dalam keterangan pers di kantor KontraS, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Yati mengatakan langkah yang diambil pemerintah maupun aparat penegak hukum dalam memberantas terorisme harus tetap bermartabat. Ia menekankan bahwa penanganan terorisme tak bisa diselesaikan dengan cara instan dan reaksioner seperti wacana penerbitan Perppu soal terorisme justru dikhawatirkan membuat paham radikal semakin berkembang.

Namun Yati menghimbau, pemerintah tidak jadikan HAM kambing hitam sebagai hambatan penanganan terorisme.

“Janganlah kita mencari jawaban dan solusi reaktif yang mendelegitimasi HAM, atau bahkan justru menjadikan HAM sebagai “kambing hitam” sebagai hambatan dalam memberantas kejahatan terorisme, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, mantan anggota TNI, AM. Hendropriyono, Ketua DPR Bambang Soesatyo atau politisi lainnya.”

Lebih lanjut,Yati juga mengatakan rencana Revisi UU terorisme di DPR pun bukan satu-satunya ‘pil ampuh’ menyelesaikan masalah tersebut. Yati menilai banyak aspek yang menyebabkan terjadinya tindak pidana terorisme dan mengurangi hak warga serta menambah kewenangan Negara untuk membatasi hak yang mengacu pada kerangka reformasi hukum yang lebih luas.

“Kami mendukung revisi UU, tapi bukan berarti penyelesaian hanya dengan revisi, karena penting melihat akuntabilitas dalam memberantas terorisme,” tambahnya.

Aktivis HAM Haris Azhar juga berpendapat pemerintah tak perlu menerbitkan Perppu dan hanya tinggal menunggu pengesahan revisi RUU Terorisme di DPR.

“Proses legislasi panjang, berat, tapi sudah jalan. Apalagi tinggal dua pasal saja yang dibahas, kalau substansinya bermasalah iya tapi itu nanti bisa dilawan dengan judicial review” ucap Mantan Koordinator Kontras ini. (Ran)

Please follow and like us:
21

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *