Headline News

PA 212: Untuk apa UU Terorisme jika Bisa Pakai KUHP

JAKARTA, REQNews- Sekretaris Tim 11 Ulama Alumni 212 Muhammad Al Khaththath mengklaim Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Alumni 212 (DPP PA 212) menolak Revisi Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Terorisme.

Hal ini dikatakannya saat DPP PA 212 bersilaturahmi dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Al Khaththath bependapat jika kait pemerintah dengan pengamanan terhadap nyawa manusia, tidak ada UU Terorisme pun KUHP bisa digunakan.

“Untuk apa dong ada UU Terorisme? Untuk apa ada Perppu Terorisme? UU Terorisme itu bertentangan dengan kaidah-kaidah negara yang seharusnya memberikan rasa aman kepada setiap warga negara. tidak ada UU Terorisme pun KUHP bisa digunakan.” kata Al Khaththath.

Meski demikian, ia menyatakan DPP PA 212 tetap mendukung penegakan hukum dan pemberantasan terhadap terorisme, dengan menggunakan peraturan yang sudah ada.

Sementara, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan RUU Terorisme saat ini sudah sampai pada tahap finishing (penyelesaian).

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto juga menegaskan sejak awal tidak ada satu pun fraksi yang menolak penyelesaian RUU Terorisme. Menurutnya, semua fraksi di DPR RI mendukung penyelesaian RUU Terorisme, termasuk fraksi yang berada di luar pemerintah.

“Semua fraksi mendukung penyelesaian RUU Terorisme itu. Sehingga tidak benar kalau disebut ada fraksi yang menunda-nunda. Hal itu karena kebutuhan untuk semuanya, sehingga harus segera disahkan,” tegas Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Dengan demikian, lanjutnya, jika frasa tentang terorisme telah diseragamkan, maka RUU Antiterorisme dapat selesai pada bulan Juni 2018 mendatang. RUU tersebut akan dibahas kembali setelah masa reses DPR berakhir.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri meminta RUU Antiterorisme segera diselesaikan. Hal ini terkait dengan munculnya rentetan aksi terorisme mulai dari kerusuhan di Mako Brimob, hingga bom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur, dalam sepekan ini. Jokowi menargetkan RUU tersebut selesai Juni 2018. (Ran)

Please follow and like us:
17

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *