Headline News

Komnas HAM Beri Catatan Penting Terkait UU Terorisme

JAKARTA, REQNews- Anggota Komnas HAM Choirul Anam memberikan catatan penting saat menjadi pembicara dalam diskusi membahas terorisme: legislasi, tindakan polisi dan deradikalisasi. Di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/5/2018).

Menurut Choirul perpres harus memberi batasan jelas waktu pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. TNI, kata dia, tidak bisa terlibat secara permanen dan diatur ketat.

“Sifat temporarinya harus clear tidak boleh permanen. Karena dalam beberapa perdebatan pelibatannya permanen dan TNI hanya bisa diterjunkan dalam skala tertentu saja.” Jelas Choirul dalam diskusi.

TNI hanya diperbantukan ketika kepolisian sudah tidak bisa mengatasi terorisme. “Kalau polisi masih mampu melakukan itu ya polisi agen utamanya. Saya rasa ini di Perpres harus dipertegas,” imbuh Ch

Komnas HAM juga mempertanyakan bagaimana penegakan hukum terhadap anggota TNI, jika dalam teknisnya terjadi pelanggaran. Menurut Choirul, aspek ini belum jelas Choirul.

“Kalau polisi dia akan dituntut secara hukum pidana. Kalau tentara ini di hukum pidana biasa, peradilan militer atau bagaimana? Ini jadi catatan yang serius,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Setara Institute Hendardi meminta kepada masyarakat untuk mengawasi pembahasan Peraturan Presiden terkait pelibatan TNI. Hal itu dilakukan agar substansi yang mengatur pelibatan TNI dalam Perpres tersebut tidak melampaui UU Antiterorisme.

“Masyarakat sipil, akademisi dan lainnya harus memberikan perhatian pada penyusunan Perpres tersebut karena dalam praktik Perpres bisa disusun melampaui norma yang ada dalam UU,” kata Hendardi di Jakarta. (Ran)

Please follow and like us:
20

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *