Headline Hukum News

Fredrich Yunadi Dituntut 12 Tahun Penjara

JAKARTA, REQNews- Fredrich Yunadi didakwa oleh Jaksa Penuntut terkait kasus dugaan merintangi penyidikan korupsi e-KTP, selama 12 tahun penjara.

“Menuntut, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp600 juta subsidier enam bulan kurungan,” tegas jaksa Kresno Anto Wibowo dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan profesi Fredrich sebagai advokat yang mestinya mematuhi hukum justru melanggar hukum. Ia juga dinilai melakukan tingkah laku yang tidak pantas dan merendahkan martabat peradilan.

Menurut jaksa, perbuatan Fredrich tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Dalam pertimbangan disebutkan Fredrich berbelit-belit dan tidak Kooperatif

“Terdakwa juga berbelit-belit dan tidak mengakui sama sekali perbuatannya,” katanya.

Atas tuntutan tersebut, Fredrich menyatakan mengajukan pleidoi atau nota pembelaan. Pemilihan jadwal pembacaan. Majelis hakim awalnya menjadwalkan sidang pembacaan pleidoi pada 7 Juni mendatang. Namun Fredrich meminta waktu dua pekan karena harus menyusun pledoi setebal 1.000 halaman.

“Untuk membuat pleidoi kurang lebih mencapai 1.000 halaman, saya tidak mungkin bisa gunakan komputer harus tulisan tangan. Apa yang dituntut itu upaya kriminalisasi, izinkan minimal dua minggu,” minta Fredrich kepada hakim.

Namun majelis hakim hanya memberikan toleransi batas waktu hingga 8 Juni mendatang. Ketua Majelis Hakim Syaifudin Zuhri beralasan sidang harus selesai tepat waktu.

Dalam persidangan ini Fredrich didakwa merintangi penyidikan korupsi e-KTP bersama dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo. Keduanya disebut merekayasa agar Setnov dirawat inap saat mengalami kecelakaan pada November 2017 untuk menghindari penyidik.

Kini kedunya Fredrich dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.  (Ran)

Please follow and like us:
0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *