Headline Hukum

Aliansi Nasional Reformasi KUHP Menolak Pidana Khusus Dimasukkan Dalam RKUHP

JAKARTA, REQNews – Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak pidana khusus dimasukkan ke dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Aliansi itu di antaranya beranggotakan ICW, LBH Masyarakat, Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI), dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

“Kami meminta tindak pidana khusus yang ada di RKUHP dicabut dan dikembalikan dalam undang-undang sectoral, ujar anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Lalola Easter, di Kantor ICW, Minggu (3/6/2018).

Lebih lanjut Lalola Easter menjelaskan lebih baik tindak pidana khusus ini yang sekarang sedang dibahas dalam RKUHP dicabut dan perbaikannya bisa diatur dalam undang-undang sectoral. Karena, dimasukkan tindak pidana khusus, seperti korupsi, dalam RKUHP akan membuat lembaga yang menangani akan kebingungan, karena ada dua undang-undang yang dijadikan rujukan.

”Kalau bicara soal KPK, undang-undang mana yang mau dipakai. Saat ini ada enam pasal yang sudah dipindah. Pertanyaannya, KPK berwenang atau tidak, padahal mandatnya jelas, menangani kasus korupsi berdasarkan Undang-Undang Tipikor,” jelasnya.

Selain itu ada perbedaan hukuman di UU Tipikor dan KUHP. Ada pengurangan hukuman terhadap pelaku yang terlibat permufakatan jahat dalam praktik korupsi. Sementara, pelaku dalam UU Tipikor dipidana sama dengan pelaku yang melakukan delik. Aliansi juga mengkritik soal penangangan kasus narkoba. Mereka menilai RKUHP hanya mementingkan hukuman, bukan lagi tentang rehabilitasi.

Terkait pidana pelanggaran HAM berat, dalam RKUHP tak diatur soal penyelesaian kasus yang terjadi pada masa lalu. Dalam pelanggaran HAM berat memungkinkan, dalam RKUHP menutup ruang untuk diadili. (dnls)

Please follow and like us:
0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *