Headline News

RUU KUHP Melemahkan Kerja KPK, Seskab: Pemerintah Perlu Duduk Bersama

JAKARTA, REQNews- Sekretaris Kabinet (Seskab) menanggapi adanya kekhawatiran bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU) KUHP dipakai untuk melemahkan pemberantasan korupsi (KPK).

Seskab Pramono Anung menyarankan, pemerintah perlu untuk duduk bersama guna membahas perbedaan dalam pandangan pembahasan RUU KUHP, seyogianya pemerintah, DPR, dan KPK, dan stakeholder lainnya. untuk dicari jalan keluarnya.

“Prinsip dasarnya adalah framework-nya, kita bisa masukan dalam salah satu pasal di RUU itu mengenai apa yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan KPK.” terang Seskab kepada wartawan di Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Selasa (5/6/2018) siang.

Seskab menilai, pemerintah tidak boleh mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugasnya dalam bentuk apapun.

(Seskab) Pramono Anung menegaskan, pemerintah melihat dengan kewenangannya seperti saat ini saja tindak pidana korupsi dari hari ke hari masih cukup banyak.

“Sikap pemerintah, terutama sikap Presiden dan Wapres, adalah KPK tidak boleh dikurangi kewenangannya dalam bentuk apapun,” lanjut Seskab.

KPK sendiri, sebagaimana diketahui, telah mengirimkan surat kepada Presiden mengenai hal ini. Saat menghadiri acara buka puasa bersama dengan keluarga besar TNI/Polri, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (5/6/2018) petang, Presiden Jokowi mengatakan, surat dari KPK itu baru dalam kajian. Presiden berjanji akan menyampaikan hasilnya setelah kajian tersebut selesai. (Ran)

Please follow and like us:
0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *