Headline Hukum

KISAH PILU DARI OSSA DE VILLA-TIMIKA-PAPUA

Begitu pesawat mendarat di Bandara Internasional Mozez Kilangin, kota Timika, ibukota Kabupaten Mimika, Provinsi Papua,  aura kota itu tampak beda. Seperti bermuram durja. Setidaknya itu yang dirasakan pada hari Selasa 16 Januari 2018 pagi. Apakah kota Timika sedang berduka gara-gara kasus mogok kerja 8000 pekerja  PT Freeport Indonesia (PTFI)? Entahlah.

Bersama Haris Azhar dan Nurkholis Hidayat, pengacara dari Lokataru Law and Human Rights Office, saya datang ke kota itu. Maksud kedatangan Haris dan Nurkholis ingin bertemu kliennya, yakni, lebih dari 4000 karyawan/i/pekerja PTFI yang telah dirumahkan/furlough dan sebagian besar lainnya dianggap PTFI telah mengundurkan diri karena mogok kerja selama kurang lebih tiga bulan.

Kota Timika sendiri cukup panas. Hujan turun di sore hari hingga malam. Konon, memang sedang  musim hujan. Bagi pendatang atau pengunjung dari Pulau Jawa, pasti melihat kota itu tampak tidak cukup maju. Tampak jalanan, trotoar, kurang terawat dan sedikit kumuh. Namun untuk ukuran Papua, kota Timika bisa dibilang cukup maju dari sejumlah aspek. Geliat ekonomi cukup terasa. Pengaruh Freeport, di mana-mana, sangat menonjol.

Kami menginap di hotel yang cukup nyaman, Ossa de Villa. Demi keamanan dan kenyamanan, semula ada rencana, kami akan berpindah-pindah hotel. Konon kehadiran Haris dan Nurkhlolis sudah tercium pihak intel. Entah intel dari mana. Namun panitia dan para kuasa hukum itu akhirnya memutuskan untuk tetap menginap di hotel yang asri milik orang Bali. “Jangan takut!” ungkap Haris membesarkan hati para kliennya.

Kami hanya istirahat sebentar untuk selanjutnya dari sore hingga malam bahkan hingga dini harinya, berbilang ngobrol dengan para tamu. Panitia dan sejumlah pengurus PUK SPKEP SPSI PTFI (Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PTFI) berdiskusi intens dengan dua pengacara tersebut. Sungguh sedih mendengarkan kisahnya. Rasa iba spontan muncul.

Dikisahkan, banyak pekerja yang terpaksa kembali ke kampung halamannya, berkumpul lagi bersama keluarga. Ada yang kembali ke Jayapura, Sorong, Manokwari, Biak, Nabire, Paniai, Sentani, Merauke, Wamena dan berbagai daerah lainnya di Papua. Ada juga yang kembali ke Maluku, ke Sulawesi seperti Makassar, Tanah Toraja, Menado, Gorontalo, balik ke Ternate Maluku Utara, ke NTT, ke Kalimantan, kembali ke Jawa (Banyuwangi, Surabaya, Malang, Semarang, Yogya, Cirebon, Bandung, Jakarta) dan daerah lainnya.

Seperti yang ada di Timika, di kampung halaman masing-masing, ribuan pekerja luntang-lantung alias mengganggur. Namun banyak pula yang bertahan hidup dengan menjadi tukang ojek, jualan sayur, jadi pedagang kaki lima, buka warung, kerja serabutan, jadi supir. Ada juga yang turut serta istri jualan kue, cuci-gosok-strika di rumah tetangga dan lainnya.

Saya sempat mendatangi sebuah toko swalayan pada sore hari menjelang malam di kota Timika. Iseng saya menumpang ojek dari hotel menuju ke sebuah pertokoan yang jaraknya sekitar 5 km. Tukang ojek itu mengeluh lantaran sejak Mei 2017 tukang ojek di Timika kian banyak. Pada mulanya hanya sekitar 100-an orang, namun setelah ada mogok kerja PTFI mulai Mei 2017, tukang ojek di Timika menjadi lebih dari 500 orang.

“Dulu saya bisa dapat lebih dari 100 ribu per hari, sekarang, Rp 50 ribu per hari saja susah. Persaingan luar biasa gara-gara mogok kerja,” keluh Rudy, si tukang ojek.

Di satu sisi, Rudi prihatin dengan nasib yang menimpa para pekerja PTFI tetapi di sisi lain, ia juga kesal karena peluang dan kesempatan kerjanya sebagai tukang ojek menjadi susah.

“Sudahlah, balik kerja lagi saja. Jangan banyak malawan. Freeport juga jangan sombong,” demikian harapan sekaligus keluhan pemuda kelahiran Timika itu. “Kalau dong (mereka) balik kerja, kami yang sudah lama jadi tukang ojek pasti senang,” tambah Rudi.

Hujan lebat yang turun malam itu membuat kami merasa nyaman di hotel. Toh meski demikian tetamu terus berdatangan. Haris dan Nurkholis melayani dengan sabar. Sembari nyatat, dua pengacara itu menanyakan pertanyaan demi pertanyaan.

Giliran pertama, para pekerja dan keluarganya yang menjadi korban BPJS Kesehatan. Sejak manajemen PTFI menyatakan bahwa para pekerja moker telah mengundurkan diri secara sukarela, maka sejak itu pula, manajemen PTFI memerintahkan pihak BPJS untuk nonaktifkan BPJS Kesehatan para pekerja moker.

Empat pekerja moker yang menjumpai dan berkeluh kesah pada Haris dan Nurkholis adalah ; Jabir, Budi, Nur dan Ama. Seharusnya ada sejumlah pekerja lagi yang datang, terutama anggota keluarganya yang meninggal dunia, namun berhalangan.

Sejak Februari 2017 hingga awal Januari 2018, sudah 15 anggota keluarga karyawan PTFI yang di-PHK, yang sempat sakit dan masuk rumah sakit, lalu meninggal dunia. Penyebab  kematian diduga karena penonaktifan kartu anggota BPJS kesehatan oleh manajemen PTFI yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Kantor BPJS Timika dan sejumlah rumah sakit di Timika.

Jabir Bugis bercerita, pada April 2017, istrinya Erianti Basri, mengalami penjepitan pada bagian sarafnya. Erianti pun dilarikan ke RS Kasih Herlina Timika dan opname. Pada mulanya Jabir sempat berterus terang pada pihak rumah sakit bahwa dirinya adalah karyawan PTFI namun ikutan mogok kerja. Ia lalu meminta pihak rumah sakit untuk cek kartu BPJS-nya dan diketahui masih aktif.

“Setelah empat hari rawat-inap, tiba-tiba pihak rumah sakit bilang, ‘Pak maaf, Ibu sudah tidak di-cover BPJS lagi.’ Mulanya saya kaget. Tetapi saya sadar, ini risiko. Dengan rasa kecewa dan rasa kasihan pada istri, saat itu juga, saya minta istri untuk keluar dari rumah sakit. Saya minta susternya, cabut selang infus-nya. Saya tidak mampu lagi bayar rumah sakit. Istri saya sedih. Saya juga sedih. Karena sudah tidak di-cover BPJS lagi, maka saya harus membayar biaya opname selama empat hari. Saya tidak punya uang dan saya pinjam uang sama orang,” kisah Jabir.

DATANGI KANTOR BPJS

Hari Kamis (18/1) pagi, Haris Azhar dan sejumlah karyawan mogok kerja dan furlough mendatangi “BPJS Kesehatan, Kantor Kabupaten Mimika” dan diterima langsung Kepala Kantor BPJS Kabupaten Mimika, Susan Gaspers. Haris dan Susan sempat berdebat lantaran Haris meminta penjelasan terkait sejumlah hal teknis yang dijawab Susan dengan normatif. Mantan Koordinator KontraS itu meminta klarifikasi BPJS Kesehatan terkait penonaktifan kartu BPJS semua karyawan PTFI yang di-PHK.

“Sebenarnya BPJS tega melakukan ini. Secara tidak langsung ini pembunuhan. Anda tahu berapa orang yang meninggal gara-gara pemblokiran ini? 15 orang meninggal dunia,” ungkap Haris dengan nada sangat marah.

Susan tampak tenang. Sejurus kemudian, Haris meminta sejumlah data terkait. Susan menjawab, harus buat surat resmi dan ditujukan kepada BPJS Cabang di Jayapura. Spontan, Haris kembali marah lalu meminta kertas kosong untuk menulis surat permohonan. Dijawab Susan, surat harus diketik dan menggunakan kertas berkop Yayasan Lokataru, kantor Haris.

Haris tetap pada pendiriannya. Susan lalu menelepon pimpinannya di Jayapura. Entah apa respon sang pimpinan, tiba-tiba Susan memerintahkan stafnya mengambil kertas kosong. Haris pun menulis surat permohonan dengan tulisan tangan.

“Saya terpaksa bersikap seperti itu. Memang harus digitu-in. Kalau nggak?!” demikian Haris. Haris juga mendengarkan keluh kesah para istri pekerja sekaligus korban yang kini mendekam di Lapas Kelas II B Timika.

Ada 10 orang yang kini mendekam di LP Kelas II B Timika, yakni, Sudiro Wiradinata (Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (PUK SPKEP SPSI PTFI). Sudiro telah divonis setahun penjara atas tuduhan penyalahgunaan kewenangan dalam kapasitasnya sebagai Ketua PUK SPKEP SPSI PTFI sedangkan 9 lainnya; DP, SY, GS, JY, LaB, NK, Luk, ArK dan PW terkait demonstrasi 19 Agustus 2017.

Memilukan kisah enam istri yang sempat hadir pada malam itu. Tak hanya mengeluhkan kondisi perekonomian, yakni situasi dan kondisi yang kini serba sulit, anak putus sekolah, makan susah, kontrakkan belum dibayar, mereka juga mengisahkan bagaimana mereka ikut memperjuangkan pembebasan para suami.

Pada waktu para suami diperiksa di kantor Polres Mimika, para istri harus berdebat hingga berantem dengan penyidik gara-gara perlakuan yang menurut mereka tidak manusiawi. Konon para suami diperlakukan seperti teroris. Para suami menurut cerita mereka, disiksa, dipukul, ditendang, dikata-katai dengan  kata kasar. Konon ada di sejumlah tubuh terdapat memar, luka, hingga ada rasa nyeri dan demam.

Apa salah para suami? “Ada yang ketahuan dari CCTV melakukan perusakan fasilitas umum dan fasilitas orang lain, ada juga yang kedapatan membawa senjata tajam dan macam-macam tuduhan,” terang seorang ibu.

“Tetapi tidak seharusnya anggota keluarga kami diperlakukan seperti teroris apalagi dihukum berat. Beri kami keadilan. Mereka tulang punggung keluarga. Kami istri dan anak-anak sudah jadi korban. Jangan bikin kami tambah menderita lagi,” keluh seorang ibu lainnya.

Dari cerita para korban dan keluarga korban Haris Azhar dan Nurkholis mencatat bahwa telah ada pelanggaran hak asasi manusia sekaligus pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh manajemen PTFI. Setali tiga uang dengan aparat keamanan. Ada pelanggaran HAM sekaligus pelanggaran hukum acara.(*/BN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:
0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *