Headline Hukum

Pembahasan RKUHP Ditunda Setelah Lebaran

JAKARTA, REQNews – Belum ada titik temu dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri, antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan beberapa pejabat negara yang dilakukan di kantor  Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Kamis (7/6/2018) perihal membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Menurut Laode Muhamad Syarif, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, masih banyak perbedaan termasuk aturan dimasukannya tindak pidana khusus seperti korupsi dalam RKUHP.

“Nanti habis Lebaran kita bicarakan lagi. Semua perbedaan pendapat yang terjadi, semata-mata dilakukan untuk perbaikan draf rancangan RKUHP” kata Laode.

Rapat tersebut dihadiri di antaranya Menko Polhukam Wiranto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Ketua KPK Agus Rahardjo, Kejaksaan, anggota Panja RUU RKUHP.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sama sekali tidak ada niat, upaya, dan rekayasa untuk melemahkan lembaga-lembaga yang melakukan tindak pidana yang bersifat khusus.

“Revisi KUHP ini belum final dan masih dalam proses, kalau di sana sini ada perbedaan itu lumrah saja dan saat ini kita mencoba untuk menyatukan pendapat dalam mengatasi perbedaan itu “ ujar Menko Polhukam.

Menko Polhukam mengakui memang dalam beberapa pembicaraan rapat ditemukan Pasal-Pasal yang masih perlu dimatangkan, sehingga belum sempurna dan belum final, seperti masalah sanksi, masalah delik-delik yang bersifat tindak pidana khusus masuk ke dalam RKUHP dan sebagainya. Namun hal itu akan dibincangkan lebih lanjut, dan akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya untuk mematangkan ini. (dnls)

Please follow and like us:
0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *