Headline Hukum

Wali Kota Blitar dan Bupati Tulungagung Buron

JAKARTA, REQNews – Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka, terkait perkara berbeda. Penetapan status tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT).Namun Walkot Blitar dan Bupati Tuluangung berhasil lolos, sehingga KPK saat ini mencari keberadaan keduanya.

KPK mengimbau agar Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar bersikap kooperatif dan segera menyerahkan diri ke KPK,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di kantor KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/6/2018).

Samanhudi ditetapkan sebagai tersangka diduga menerima Rp 1,5 miliar terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar. Sedangkan Syahri menerima suap sebanyak 3 kali sebagai fee atas beberapa proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung. Total penerimaan Syahri yaitu Rp 2,5 miliar.

Atas perbuatannya, Samanhudi dan Syahri dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (dnls)

Please follow and like us:
20

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *