Headline News

Sejauh Mana Hukum Melindungi Kesejahteraan Hewan di Indonesia?

JAKARTA, REQNews- Belakangan ini kejadian peyiksaan dan penelantaran hewan semakin marak terjadi. Bukan hanya hewan yang masuk dalam list hewan yang dilindungi oleh pemerintah, hewan seperti kucing dan anjing juga kerap kali mengalami penyiksaan dan penelantaran hingga mati.

Belum lama ini akun instragram @gardasatwaindonesia memposting kasus penyiksaan terhadap kucing yang diseret menggunakan sepeda motor oleh salah seorang warga di Bogor, Jawa Barat. Dalam video tersebut anggota dari Garda satwa Indonesia menyambangi rumah pelaku dan meminta penjelasan atas perbuatannya.

“Kenapa? Memang jadi masalah?” kata seorang perempuan yang di duga istri pelaku. Dalam video yang diunggah Senin (25/6/2018).

Alasan pelaku menyeret kucing tersebut lantaran kucing suka mencuri makanan, asah kuku di jok motornya juga buang kotoran sembarangan. Pelaku juga menjelaskan niatnya hanya ingin memindahkan kucing dari lingkungan rumahnya. Tetapi tentu cara itu salah dan menuai kecaman dari berbagai macam pecinta hewan.

Menindak lanjuti kasus penyiksaan tersebut, Garda satwa Indonesia rencananya akan menyambangi polsek setempat pada Selasa (26/6/2018) guna berdiskusi tentang penyadartahuan masyarakat mengenai UU penyiksaan satwa.

Lantas sejauh mana hukum melindungi kesejahteraan hewan di Indonesia? Boleh dibilang Peraturan soal perlindungan hewan yang telah dimuat dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU 18 tahun 2009) kurang penyadartahuan.

Terbukti masih sering terjadi kasus penyiksaan dan penelantaran hewan di Indonesia. Beberapa kasus kekerasan terhadap hewan juga masih dianggap sepele oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Pasal 302 KUHP menjelaskan konsekuensi atas segala bentuk kekerasan terhadap hewan (melukai, merugikan kesehatan, hingga tidak memberi makan), dengan ancaman pidana paling lama tiga bulan (denda Rp 4.500).

Sementara, jika hewan yang menjadi korban sampai mengalami sakit lebih dari seminggu, cacat, luka berat lain, atau mati maka pelaku dipidana tambahan paling lama sembilan bulan (Rp 300).

Menimbang peraturan pasal 302 KUHP yang dinilai masih ringan itu, petisi  online yang bertajuk DPR & Menkumham mendesak revisi denda dari Rp.4.500 ke RP.5.000.000 – RP. 10.000.000,-

Persoalan lain muncul ketika penegakan aparat penindak hukum dianggap masih lemah atas kekerasan pada hewan. Salah satu bentuk keprihatinan itu digelorakan dalam petisi online yang mendorong penegakan regulasi terhadap pelaku kekerasan hewan yang masih bebas berkeliaran di luar sana.

Untuk itu, butuhnya inovasi dan edukasi dengan intensitas yang tinggi kepada masyarakat, yang menekankan pentingnya kesejahteraan hewan dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut adalah undang-undang beserta ancaman hukuman terhadap kasus pelanggaran kesejahteraan hewan:

  1. Praktek Kekerasan di Masyarakat Termasuk pemukulan, penusukan, pencekikan, dan pembuangan hewan KUHP pasal 302; 406; 335; 170; 540. Hukuman maksimal 12 tahun penjara. Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan no. 18 Tahun2009, pasal 66 dan 67.
  2. Pengandangan dan Perantaian Termasuk kandang yang tidak layak, kekurangan air atau makanan; salah urus; penyiksaan KUHP pasal 302; 406; 540; 335. Hukuman maksimal 2 tahun penjara. Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan no. 18 Tahun 2009, pasal 66 dan 67.
  3. Pembunuhan dan/atau Peracunan Anjing Termasuk tindakan yang dilakukan atas permintaan masyarakat atau pemerintah KUHP pasal 302; 406; 335; 170. Hukuman maksimal 12 tahun penjara. Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan no. 18 Tahun2009, pasal 66.
  4. Pencurian Anjing Termasuk motif keuntungan finansial atau tebusan KUHP pasal 362; 363; 406; 480; 481; 335; 365. Hukuman maksimal 15 tahun penjara.
  5. Pertarungan Anjing Terorganisir KUHP pasal 241; 302; 406; 170/ Hukuman maksimal 12 tahun penjara. Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan no. 18 Tahun2009, pasal 66 dan 67.
  6. Perdagangan Daging Anjing Pasal yang berbeda-beda dikenakan kepada Pemasok, Penjual dan Pembeli KUHP pasal 241; 302; 362; 363; 406; 335; 170; 480; 481; 204; 205. Hukuman maksimal penjara seumur hidup. Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 18 Tahun2009, pasal 66 dan 67. Bab 13, pasal 86 dan 87.
Please follow and like us:
18

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *