HAM Headline Hukum

TEGANG DI KUALA KENCANA, “INI KANTOR SAYA!”

Haris Azhar dan Nurkholis Hidayat, dua kuasa hukum ribuan pekerja PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dirumahkan (furlough) dan di-PHK sepihak, mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika yang beralamat di  Jl. Timika Kuala Kencana Mimika, Utikini Baru, Kuala Kencana, Mimika, pada awal Januari 2018 lalu.

Dua kuasa hukum dari Lokataru, Kantor Hukum dan HAM itu, didampingi Aser Gobai, anggota DPRD Kabupaten Mimika yang juga Ketua PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika berikut dua pekerja furlough dan di-PHK. Ke kantor itu, Haris dkk ingin berdiskusi dan menanyakan sikap Kadis Tenaga Kerja dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika, Ronny S Marjen, yang semula diketahui mempertanyakan furlough (merumahkan sekitar 700 pekerja) yang dilakukan oleh pihak PTFI. Kata furlough diakui Ronny, pertama kali muncul dari mulutnya. Ia mengatakan, tidak ada furlough dalam undang-undang terkait.

Pada mulanya Ronny seperti berada di belakang para pekerja yang mengalami furlough dan di-PHK. Namun belakangan, ia justru seperti cuci tangan. Tidak ada ketegasan bahkan cenderung membela PTFI. Faktanya, ia hadir sekaligus turut menandatangani MoU atau Nota Kesepahaman antara dua pihak, yakni : Pihak PT Freeport Indonesia yang diwakili Achmad Ardianto, Direktur PT Freeport Indonesia, selaku Pihak Pertama dan Pihak Kedua Pimpinan Pusat SP KEP SPSI (berdasarkan Surat Mandat khusus tertanggal 24 Oktober 2017) dari PUK SP Kep SPSI PT Freeport Indonesia yang diwakili R Abdullah, Ferri Nuzarli, Saepul Anwar dan Afif Johan. MoU itu sendiri ditandatangani pada akhir Desember 2017 lalu.

Ronny S Marjen yang dilantik sebagai Kadis Tenaga Kerja dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika pada Juli 2017 malah mencatatkan Pengurus PUK SPKEP SPSI PTFI “tandingan” di kantornya, sedangkan pengurus caretaker PUK SPKEP SPSI PTFI yang “asli” yang ditinggalkan Sudiro Wiradinata karena masuk bui, tidak dicatatnya. Alasan Ronny, dicatat atas dasar Surat dari PP SP KEP SPSI. Ronny juga beralasan, ia belum tahu ada gugatan dari pihak Pengurus PUK SPKEP SPSI PTFI pimpinan Sudiro yang digugat di PN Jakarta Pusat.  Itu berarti jika ada gugatan dari salah satu pihak, maka dua pengurus terkait, dalam posisi status quo. Tidak sepatutnya Ronny mencatatkan salah satu pihak. Itu juga berarti, Ronny harus mengacu pada PKB lama dan harus mengakui pengurus PUK yang lama pimpinan Sudiro.

Para pekerja termasuk Haris Azhar dan Nurkholis Hidayat kesal dengan sikap Ronny. Pada waktu bertemu di kantor Ronny, Haris dan Nurkholis mencecar Ronny hingga terjadi ketegangan. “….ini kantor saya…!”begitu kata-kata yang keluar dari mulut Ronny hingga membuat Haris dan Nurkholis tersinggung lalu meninggalkan kantor Ronny. Berikut petikan dialog yang hampir sejam di ruang kerja Ronny :

Haris Azhar:

Kami ini dari kantor Lokataru dan kami kuasa hukum dari yang PTFI sekitar 4000 orang. Mereka semua sudah kirim kuasa ke kami dan kami telah diangkat menjadi kuasa hukumnya. Kami tentu saja konsen dan komit membantu 4000 karyawan Freeport. Terima kasih Pak Ronny (Ronny S Marjen) ya. Kami datang ke sini karena sebelumnya kami sudah pernah kirim surat.

Kalau boleh saya ingat dan runut, tahun lalu 2017, teman-teman pekerja sudah lapor ke kantor ini (Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika). Tetapi kami belum dapat hasilnya. Kami tahu kantor ini memiliki mandat dan wewenang untuk menyelesaikannya. Surat yang kami baca bahwa temuan awal dari dinas disebutkan, furlough tidak diatur dalam hukum atau undang-undang di Indonesia. Anda juga menyebutkan bahwa ada hak karyawan yang belum dibayarkan. Ini berulang lagi waktu Natal kemarin, tidak ada tunjangan.

Lalu di Jakarta keluar SK Menteri Tim Penyelesaian Sengketa. Tidak keluar juga hasilnya. Kami mau balik ke sini saja dulu ke Timika.

Ronny Marjen :

Ya setuju.

Haris Azhar :

Kalau mau balik ke Jakarta kami tidak melihat satu titik termasuk aturan hukum. Ini ok…, kondisi di Kabupaten Mimika seperti ini maka lempar ke kementerian. Kita juga sudah kirim (surat) ke Bapak.   Pertengahan Desember 2017, keluar juga juga kesepakatan atau nota kesepahaman atau apa pun namanya. Ada Bapak di sana. Isinya saya katakan bahwa bertentangan dengan surat awal Bapak, yang mengatakan bahwa furlough tidak diatur dalam hukum Indonesia.

Bapak kemudian menegaskan bahwa yang mogok itu perlu diberikan hak-haknya, tunjangan misalnya. (Namun) di nota kesepahaman ini seakan-akan mendukung pernyataan dan jalan tengah yang diiinginkan perusahaan. Ini kan sama saja membenarkan tindakan perusahaan. Kami ke sini, mau menyelesaikannya, bagaimana sih? Hasilnya mana? Bapak ini kan pejabat publik dan punya wewenang. Mungkin kawan saya Nurkholis mau tambahkan.

Nurkholis Hidayat:

Dengan segala macam perkembangan, kami ingin dapatkan penjelasan dari Bapak. Bagaimana sebenarnya kondisi sampai saat ini, sikap dan posisi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika seperti apa?  Yang ingin sekali kami dengar adalah terkait posisi dan pandangan Bapak yang belum tampak responnya dalam kapasitas Bapak sebagai pengawas tenaga kerja. Surat kami adalah bicara tentang 4000 pekerja yang menolak dengan keras proses bipartit itu yang tidak ada mandat segala macam dari karyawan. Lebih dari itu sebenarnya, kami ingin meletakkan kasus ini sebagai pelanggaran hak normatif, tidak hanya pelanggaran hak normatif terkait furlough, THR dan hak normatif lainnya, tetapi ada juga dimensi tindak pidana. Seperti yang Bapak ketahui ada kejahatan antiserikat diatur dengan undang-undang, diatur dengan cukup jelas. Juga ada kejahatan terhadap penghalang-halangan pemogokan yang sah.

Penting bagi kami untuk mendapat informasi dari Bapak, pandangan dan penyelidikan dari Bapak, sebagai pengawas PPNS di sini. Bapak adalah PPNS atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Jika ada pelanggaran hak normatif, apa yang sudah dilakukan, apakah Bapak sudah melakukan penyelidikan atau setidaknya membuat sebuah nota mengenai pandangan hukum terkait pelanggaran. Itu yang ingin kami dengar karena dalam kasus ini ada klaim sepihak dari Freeport bahwa mereka mangkir. Artinya mereka tidak mengakui hak pemogokan atau menganggap pemogokan  sebagai sesuatu yang tidak sah. Mereka juga tidak mengakui posisi serikat yang mengajukan perundingan untuk furlough.

Bagi kami itu adalah pelanggaran terhadap eksistensi dari serikat pekerja yang punya konsekwensi hukum, baik itu pelanggaran maupun kejahatan. Kami lagi menagih ke sini, Bapak tidak melakukan proses peran dan fungsi Bapak sebagai pengawas ketenagakerjaan.

Ronny Marjen :

Saya mau kasitau Bapak-bapak, persoalan ini sebenarnya sudah terjadi sejak awal tahun 2017. Ini semua diawali pembahasan kontrak karya PTFI dengan pemerintah yang alot dan langkah-langkah dari manajemen yang diklaim sebagai efisiensi (pekerja). Saya tidak mau masuk ke sana, silahkan itu urusan kalian.

Saya kebetulan dilantik di Dinas Tenaga Kerja pada 19 Juni 2017. Sementara proses dari teman-teman ini sudah berjalan sejak Januari 2017 sampai May Day (1 Mei).  Namun walaupun baru dilantik saya update informasi terkait perkembangan kasus ini.

Tahun lalu (2017) ada perubahan struktur organisasi terkait dengan fungsi. OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang baru. Dinas Tenaga Kerja ini ada yang satu bidang yang dihilangkan, bidang pengawasan. Kewenangan ini ditarik ke gubernur, ke provinsi atau dengan kata lain, fungsi pengawasan ditarik ke pusat melalui gubernur. Kenapa gubernur karena gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Di kabupaten lain sudah terjadi tahun sebelumnya. Tetapi di sini terlambat karena penetapan OPD di DPRD (Mimika) baru dilaksanakan pada akhir 2017. Baru kemarin (awal Januari) ada pergeseran lagi, pengukuhan jabatan OPD yang baru.

Tentu saja saya bertindak sesuai batasan dan kewenangan saya. Itu makanya saya mengeluarkan surat terkait dengan meminta tim karena overlap dengan kapasitas dan kewenangan saya. Meminta untuk memproses aduan dari teman-teman (pekerja). Memang dalam kapasitas ini, saya terbatas. Saya paham persoalan teman-teman. Berharap persoalan ini didudukkan pada tempat yang tepat.

Teman-teman di SPSI ini kan ada persoalan internal juga Pak. Kalau tanya sikap saya, saya konsisten dengan sikap saya Pak. Saya di sini dalam kapasitas selaku kepala dinas diperintahkan negara untuk memimpin satu organisasi perangkat daerah dan tentu saja saya paham dengan batas kewenangan saya Pak di level tingkat kabupaten dan saya mencoba untuk mencarikan solusi. Mencarikan solusi pada porsi-porsi yang tepat. Sebelumnya istilah furlough, sampai orang tanya kepada ibu dirjen (di Kementerian Tenaga Kerja) saja, tidak mau sebut istilah furlough. Yang sebut furlough tidak ada dalam undang-undang itu, baru saya. Terus mogok.

Bapak tahu juga mogok itu harus lewat putusan. Saya tidak dalam kapasitas itu. Pemeriksaan ini saya tindak lanjuti dengan surat. Saya meminta tenaga pemeriksa. Betul Pak, kami pegawai negeri sipil itu ada PPNS-nya. Tetapi Bapak boleh tanya, berapa banyak PPNS yang ada di Papua ini? Hanya dihitung dengan jari. Di Mimika baru ada lisensi pengawas dan baru dua orang. Saya juga baru sekolahkan tiga bulan. Belum sampai ke PPNS dan mereka harus ambil sertifikasi yang mereka harus ambil lagi. Baru Ibu Sri dan Pak Agus staf saya. Jadi baru pengawas. Untuk level penyidik, mereka harus sekolah lagi dan waktu saya baru mau sekolahkan mereka dan anggarkan tahun ini (2018), sayangnya kewenangan itu sudah ditarik ke provinsi.

Haris Azhar:

Sori kalau saya potong, kehilangan fungsi pengawasan itu bulan apa?

Ronny Marjen:

Dari tahun lalu Pak (2017). Saya lupa persisnya. Bidang pengawasan ini sudah ditarik sejak tahun lalu. Seluruh Indonesia. Dasarnya adalah PermenPAN dan pejabat-pejabatnya dilantik ulang. Di seluruh Indonesia.

Haris Azhar:

Kalau kapasitasnya hilang lalu dalam kapasitas apa Bapak keluarkan surat waktu itu?

Ronny Marjen:

Sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika, saya berkoordinasi. Saya menyampaikan, ada persoalan tenaga kerja. Dibutuhkan pengawas dan kami bersurat ke Direktorat Pengawasan (Kementerian Tenaga Kerja). Saya tidak punya kewenangan untuk perintah karena kewenangan itu tidak didistribusikan kepada saya. Berhenti di gubernur. Saya tanya mereka di Jayapura, ternyata OPD mereka juga mengatakan bidang pengawasan belum dibentuk. Kan kita ada pembobotan itu dua tahun lalu. UU Pemerintah Daerah kita ini kan berubah, dari nomor 23 ke 32 yang 2014 itu. Ini disesuaikan, fungsi pengawasan ditarik. Ya dengan adanya masalah seperti sekarang ini, teman-teman pekerja ini masuk di pintu kita, kan tidak mungkin ke Jayapura, apalagi ke Jakarta.

Haris Azhar :

Kenapa Bapak ikut tanda tangan nota kesepahaman?

Ronny Marjen:

Aahhh…, itu bukan nota kesepahaman sebetulnya. Jadi bukan saya saja Pak.

Haris Azhar:

Saya tahu, ada banyak di situ.

Ronny Marjen:

Dalam kapasitas ketenagakerjaan, saya jabatan paling rendah di kabupaten (yang hadir dalam MoU). Seluruh orang di kementerian itu tanda tangan. Yang hadir di situ. Tanda tangannya pukul 2.30 subuh, posisinya kami hanya memberikan saran. Kalau orang kementerian itu punya notulennya Pak, saya orang yang bilang tidak akan tanda tangan itu kalau Anda sebut mereka eks atau mantan atau nonkaryawan. Saya tidak akan tanda tangan.

Tanda tangan saya itu bukan berarti saya setuju apa yang mereka bicarakan secara teknis Pak. Tetapi untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman yang di sini yang mau mengambil kesempatan. Misalnya begini, mereka mau ambil silahkan, setidaknya saya tahu kalau mereka tidak mau ambil, silahkan tempuh jalur hukum. Tetapi jangan sampai saya tidak tahu Pak. Setidaknya pada saat mereka bicarakan saya tahu. Saya tidak menandatangani sesuatu untuk menyetujui. Tidak. Mereka bicara secara bipartit, kami ada, dengar.

Haris Azhar:

Tetapi isinya kan bertentangan dengan surat Bapak!

Ronny Marjen:

Isinya yang mana? Karena hari itu ada dua surat. Nah itu yang saya tidak setuju. Karena kalau Bapak dapat dari media sosial, saya sudah lihat. Isinya yang lembar depan, dipasang lembar yang ditandatangani (saja) yang lembar belakang.

Haris Azhar:

Saya dapat langsung dari teman-teman karyawan.

Ronny Marjen:

Ahh…, kalau dapat, saya juga mau dapat karena sampai sekarang saya belum dapat. Waktu itu kan tanda tangan jam 2.30 subuh. Jadi sampai hari ini saya belum dapat suratnya.

Haris Azhar:

Tetapi Bapak tanda tangan.

Ronny Marjen:

Saya tanda tangan. Ya waktu itu Dirjen tanda tangan, orang dari Kementerian ESDM tanda tangan, tenaga ahli dari DPR tanda tangan, hadir. Bagaimana saya memberikan persetujuan? Tidaklah. Saya paham persoalan ini Pak. Tidak ada orang memberikan persetujuan. Kalau memberikan saran selama berunding silahkan.

Saya bahkan yang sebut dalam forum itu Pak, kalau Anda masih menyebutkan mereka (pekerja PTFI yang furlough dan mogok kerja) sebagai mantan karyawan, saya tidak akan akan tanda tangan. Jadi itu redaksinya diubah, sehingga dibuat menjadi dua. Kalau secara teknis yang besarannya per bulan, itu perwakilan serikat pekerja. Itu yang saya sesalkan Kaka Aser (Aser Gobai). Karena sikap konsisten dari serikat pekerja ini ya ada persoalan internal di dalam, nanti mungkin bisa dijelaskan. Ini urusan organisasi, saya tidak mau masuk Pak.

Saya sempat bilang, Anda mewakili siapa? Saya ini mau Natal. Yang tidak bisa tidur di Timika itu nanti saya, bukan Anda. Pak Abdullah (R Abdullah, Ketua Umum PP SP KEP SPSI) saya bilang begitu. Teman-teman mau Natal, kue mau dari mana, saya pikiran Pak. Saya bahasakan seperti itu. Kami di Papua begitu. Orang punya lagu di rumah sebelah bunyi, di rumah sebelah  tidak bunyi. Saya pikiran. Anda mewakili siapa? Pertama sekali saya tanyakan itu. Dibilang saya (R Abdullah) memegang mandat dari Ketua PUK (PUK SPKEP SPSI PTFI tandingan).

Ini urusan internal organisasi. Ok silahkan, saya tidak ikut campur. Mereka katakan, memegang mandat dari Ketua PUK. Ini urusan internal organisasi.  Kalau sudah organisasi ya saya tidak ikut campur. Mereka di Jakarta Pak. Saya di Timika ketemu pekerja ini tiap hari. Saya punya keluarga juga ada.

Nurkholis:

Untuk soal itu menarik. Pasti Bapak kan mendengar dari Pak Aser soal gugatan di Jakarta. Mengenai perselisihan antara serikat. Saya juga dapat informasi kalau caretaker (Ketua Caretaker PUK SPKEP SPSI PTFI) yang sekarang, catatannya belum dikeluarkan sampai sekarang oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika.

Ronny Marjen:

saya mau tanya dulu. Kan Pak lawyer, saya mencatatkan pengurus itu satu atau dua pengurus?

Nurkholis:

Bapak bisa mencatatkan asal sesuai keputusan pengadilan.

Ronny Marjen:

Ya saya tunggu prosesnya. Bapak dorang (bapak-bapak) kasi kepastian kepada saya.

Haris Azhar:

Kalau memang (mau) menunggu keputusan pengadilan, kenapa secara sepihak Bapak ikut tanda tangan nota kesepahaman?

Nurkholis:

Kan Bapak juga sudah mencatat yang baru, yang PUK (bentukan baru dari pihak manajemen PTFI).

Ronny Marjan: ya iya.

Nurkholis:

Ya maksud saya, kenapa Bapak menerima pencatatan pengurus baru? Padahal kan masih diproses di pengadilan.

Ronny Marjen:

Karena disetujui oleh Pak Abdullah sebagai Ketua PP. Ini yang sah. Saya menyurat Pak.

Haris Azhar:

Kalau memang Bapak tunggu pengadilan, kenapa Bapak terima?

Ronny Marjen:

Tidak Pak. Begini. Pada saat itu kan mereka bahas PKB (Perjanjian Kerja Bersama) menyangkut hajat hidup orang banyak. Saya bilang, saya akan bertanya tentang kedua surat ini ke organisasi Anda. Bukan saya yang menyatakan salah satu sah itu. Bukan saya. Yang minta dicatatkan salah satu itu pun bukan saya. Kenapa saya mencatatkan itu karena untuk membahas PKB yang sudah mau selesai.

Kapan Kaka? (Ronny Marjan bertanya kepada Aser Gobai), bulan Desember 2017 ya Kaka mereka berunding. Ketika mereka selesai, siapa mewakili siapa, sementara (ada) kisruh internal dalam organisasi. Saya mengambil langkah untuk kepentingan orang banyak. Saya mencatatkan salah satu untuk membahas PKB, sementara pembahasan PKB ini kan deadlock juga. Karena bukan hanya serikat pekerja, serikat buruh juga yang menunggu formasi untuk pembahasan tim dalam perundingan PKB. Mereka sama-sama datang kepada saya dan tanya, kapasitas saya tetap menetapkan salah satu, sambil menunggu.

Kalau ada proses yang kemudian membatalkan, buat saya tidak masalah, saya catat saja. Sementara saya tidak bisa berbuat apa-apa, menggantungkan nasib karyawan yang bekerja saat ini. Saya tidak mau tambah PR Pak. Jadi kalau memang ada proses pengadilan saya malah mendorong Pak supaya cepat. Kemudian bawa ke saya yang sah supaya ditetapkan.

Aser Gobai:

Kami sedang kecewa, kecewa karena kami sedang ada proses di pengadilan, kami butuhkan keadilan itu ada. Sebagai ketua PC dan sebagai wakil rakyat di DPRD Mimika kami kecewa, Jakarta tidak paham dan hanya mengadopsi kepentingan perusahaan. Apakah sah? Mereka mewakili siapa? MoU itu jelas sepihak!….

Nurkholis:

 

Kalau alasannya tadi, untuk dalam proses mereka tidak menghalangi kepentingan untuk tidak melakukan PKB, maka harus ada pencatatan salah satu, kan juga sama.   Bapak mencatat bukan karena dasar pengadilan, tetapi Bapak komunikasi dengan pengurus….

Ronny Marjen:

saya klarifikasi, pengurus pusat kirim surat kepada saya. Saya catatkan sesuai yang diklarifikasikan oleh pengurus pusat.

Nurkholis:

Persis, tetapi di sini kan ada PC dan lainnya, maksud saya begini, tidak ada satu putusan pengadilan pun untuk yang Anda pegang selain komunikasi dengan organisasi. Bersurat maksud saya dengan organisasi. Sekarang sama saja. Jadi kalau sekarang Bapak menunggu ada putusan pengadilan siapa yan sah atau tidak, rasanya juga menjadi tidak adil karena kemudian mereka sudah ada yang lama, caretaker juga sudah ada, tetapi yang baru belakangan, justru yang dicatatkan sama Bapak. Padahal mereka (caretaker) sudah mengajukan terlebih dahulu untuk pencatatan.

Ronny Marjen:

Begini Pak, ini bukan persoalan mengajukan pendaftaran lebih dahulu atau tidak. Kalau bicara lebih dahulu, pihak Pak Aser duluan. Saya sesalkan, saya punya surat dinas yang resmi dipublish di media sosial dan dikomentari semua orang di dunia maya. Saya juga punya keluarga. Kalau kita orang Papua, ada seperti itu, maki-maki, marah, bisa dari rumah ke rumah. Saya paham dengan situasi ini.  Apalagi ini secara organisasi ya, ini bukan bahan publik. Ini orang maki-maki saya Pak. Saya dikatai (pekerja moker) begini-begini. Ada yang dorong (sahabat Ronny Marjan) saya supaya lapor polisi.

Saya tidak mau bikin tambah susah dorang tambah. Sudah susah. Keluarga di Timika juga banyak ini Pak. Ah kita cari gampang saja. Saya bilang kamu sembarang saja. Ini saya kasitau. Saya bersurat resmi ke teman-teman, kalau menguntungkan mereka bahas internal, kalau tidak, kalau ada yang dianggap tidak menguntungkan, ya…, Timika ini, jangan dikelola seperti itu. Bisa ribut. Saya mau mencatat begini. Tetapi PUK yang satu lagi mencatatkan hal yang sama. Saya panggil teman-teman mediator, teman-teman di PPHI, saya tanya, kita rapatkan, mana yang kita catatkan persoalan ini. sementara A, B, bilang begini, sana-sini macam-macam. Ok ini urusan organisasi dengan dua sudut pandang yang berbeda. Saya menyurat. Seharusnya saya menunggu keputusan pengadilan. Ini saya tunggu. Saya baru tau belakangan. Ada kuasa hukumnya seperti ini. Saya kan baru tau belakangan ada gugatan di pengadilan.

Haris Azhar:

Lho kan sudah lama kita kirimkan surat kepada Bapak. Jadi Bapak jangan bilang, baru tahu hari ini.

Nurkholis:

Seharusnya ini status quo Pak. Pakai SK Pengurusan yang lama. Anda ini kan sama saja mengakui salah satu. Ini tidak adil Pak.

Ronnya Marjen:

Saya hanya mencatatkan apa yang telah diputuskan oleh pimpinan DPP terkait dengan keabsahan kepengurusan, jadi saya mencatatkan ini. Saya tanya mana yang saya catatkan? Kalau saya putuskan itu beda. Begitu saya catatkan berdasarkan rekomendasi atau klarifikasi dari Pusat, baru Bapak dong persoalkan kan. Setelah itu saya bilang begini, proses hukum saja. Kalau ada putusannya saya tunduk pada putusannya. Kalau saya dibilang saya mencatat, seolah-olah memilih salah satu. Keberpihakan itu tidak bisa Bapak dong tujukan kepada saya. Saya tidak mau Bapak dong duduk di dalam saya punya ruangan….

Haris Azhar:

Kalau Anda bilang mencatat, Anda catat di mana?

Ronny Marjen:

Kan saya klarifikasi ini. Tercatat kan. Apa konsekwensi Anda mencatat?

Haris Azhar:

Lalu yang tidak dicatat?

Ronny Marjen:

Ada yang tidak saya catat, silahkan proses hukum.

Haris Azhar:

Saya tanya, apa  haknya yang kehilangan? Bukan soal proses hukum, itu bisa Anda catat. Padahal ada pihak lain sebelumnya yang mengajukan permohonan untuk pencatatan dan Anda tidak mencatatnya. Berarti dia juga tidak bisa mewakili organisasinya.

Ronny Marjen:

Bapak bicara itu nanti dengan Pak Abdullah.

Haris Azhar:

Oh saya tidak ada urusan dengan Pak Abdullah. Anda ini negara. Anda ini berdiri untuk semua kepentingan. Jangan Anda suruh saya berantem dengan Abdullah.  Saya tidak ada urusan dengan dia. Kalau negara tidak mau urus warganya yang berkonflik, ya…

Ronny Marjen:

Kalau Bapak bilang saya tidak mau urus, Bapak keliru Pak. Saya datang di sini saya urus masalah Pak.

Haris Azhar:

Karna indikatornya saya kasitau pada Anda dari awal. Anda keluarkan surat tetapi Anda tanda tangan nota kesepahaman. Meski Anda klarifikasi  dan klarifikasi Anda tidak ada satu kata-kata dalam nota.

Ronny Marjen : Maksudnya?

Haris Azhar:

Nota kesepahaman itu di kantor Kemenaker yang sampai jam subuh itu. Anda klarifikasi barusan. Maksudnya bukan begitu. Tetapi apa yang Anda klarifikasi kan tidak ada dalam surat.

Ronny Marjen:

Yang bicara itu, kesepakatan, antara siapa dengan siapa?

Haris Azhar:

Lho kan ada pertemuan, tanggal 22 Desember 2017.

Ronny Marjen:

Saya tanya dulu, yang bicara kesepakatan itu antara siapa dengan siapa? Manajemen perusahaan dengan?

Haris Azhar: dengan SPSI dan Anda mengetahui.

Ronny Marjen : Ya saya tau ada pertemuannya. Terus?

Haris Azhar:

Ya Anda mengetahui isinya. Bukan pertemuan. Nota ini menunjukkan Anda mengetahui isi-isi itu dan itu bertentangan dengan surat Anda yang awal. Dari awal kami ke sini kami kasitau ke Anda. Kita mau dengar penjelasan Anda.

Ronny Marjen : Sudah saya jelaskan Pak.

Haris Azhar:

Tetapi penjelasan Anda tidak menunjukkan satu argumen yang seimbang antara para pihak dalam konteks SPSI.

Ronny Marjen:

Saya bilang begini Pak, persoalan seimbang dan tidak seimbang itu, perspektif Anda bilang begini Pak. Nanti teman-teman PUK dan PC juga bilang perspektif mereka sendiri juga kepada saya. Nanti mereka bilang saya tidak seimbang dan segala macam. Makanya saya bilang, teman-teman yang mogok sudah maki-maki saya. Yang lain juga maki-maki. Sama, saya juga terima. Persoalan bicara benar dan salah itu di mana? Kalau tidak puas, silahkan proses hukum dan saya tunduk pada proses hukum.

Nurkholis:

Yang saya sesalkan, logika Anda benar. Harus tunduk pada keputusan pengadilan. Yang disayangkan adalah Anda bersurat, saling berkomunikasi surat dengan DPP, kemudian menerima dan itu menjadi satu-satunya acuan untuk proses pencatatan. Padahal pada saat yang sama, ada juga surat permohon dari DPC dan PUK. Dalam posisi itu seharusnya status quo. Di meja Bapak ada dua surat dan berkonflik. Tidak ada satu otoritas pun yang punya kewenangan untuk menentukan siapa yang harus didahulukan. Karena kalau dicatatkan berarti mengakui. Hanya pengadilan. Kalau Anda sebagai negara, melakukan pencatatan terhadap salah satu, konsekwensinya Anda bisa digugat di PTUN.

Ronny Marjen : Ya silahkan.

Nurkholis:

Yang berikut, banyak contoh, Kemenkumham, menolak pencatat dua partai bersamaan. Atau kasus lembaga lain, yayasan, lembaga ini dan itu. Menurut saya yang lebih aman adalah status quo dan pakai SK yang lama. Jadi menurut saya keliru. Saya hanya mau jelaskan supaya ke depan Bapak punya due diligence yang benar sebagai pejabat publik untuk memutuskan apalagi Bapak telah mengatakan mau berdiri di atas semua golongan yang berkonflik. Ya Bapak pegang kata-kata itu.

Ronny Marjen:

Lawyer-nya mereka juga bicara seperti itu. Dengan perspektifnya mereka sendiri.

Haris Azhar : Bapak pernah baca PKB Freeport kan?

Ronny Marjen : Yang ke berapa Pak?

Haris Azhar :

PKB yang terakhir sebelum diperpanjang bulan November 2017.

Ronny Marjen : Ya saya baca.

Haris Azhar :

Ok pernah dapat pasal yang mengatakan bahwa kalau PKB yang baru belum disepakati para pihak, maka PKB yang lama masih diberlakukan. Lalu kenapa Bapak buru-buru harus menandatangani surat salah satu pihak. Karena Bapak bilang, atas dasar untuk kepentingan para buruh yang lain supaya PKB yang baru. Ada gak kepentingan yang menurut Anda bahwa PKB yang lama kalau diberlakukan lagi, sementara negosiasi yang baru deadlock. Apa yang menghalangi untuk memberlakukan yang lama?

Ronny Marjen : Tidak ada sebenarnya.

Haris Azhar: Lalu kenapa Anda harus mengakui hanya dengan PKB yang baru?

Ronny Marjen:  Oh saya tidak mau masuk dalam ranah PKB yang baru…

Haris Azhar : Anda yang …

Ronny Marjen:

Dengar dulu saya mau bicara. Bapak dengar juga saya bicara. Bapak dengar jugalah, ini kantor saya Pak.

Haris Azhar tersinggung dan makin marah saat Ronny Marjan menyebutkan …ini kantor saya… Suasana makin tegang!

Haris Azhar: Oh iya kalau Anda mau ngusir saya, ya saya pulang.

Ronny Marjen:

Kan saya bicara. Bapak tadi bicara saya dengarkan (sambil tertawa).

Haris Azhar: Kalau Anda mau ngusir saya, bilang saja, saya tinggal keluar.

Ronny Marjen:

Saya tidak ngusir Bapak. Kami orang Papua, kami tidak biasa begitu…

Haris Azhar:

Ini kantor negara. Ini kantor negara. Kantor rakyat. Saya bekerja untuk 4000 orang. Jangan seenaknya. Jangan pake bilang ini kantor saya. Saya tamu.

Ronny Marjen: Saya (boleh) bicara tidak Pak…?

Haris Azhar:

Saya datang ke sini mau mau nagih haknya saya, haknya orang-orang ini (pekerja/klien). Anda tidak berikan hak orang-orang ini, Anda berkilah macam-macam dan kami mau tunjukkan kesalahan Anda. Saya ngomong, Anda bilang ini kantor saya. Kalau Anda mau ngusir saya, ya saya pulang. Nggak ada urusan saya. (Haris berdiri hendak pergi)

Ronny Marjen: siapa yang mengusir Pak, tidak ada (sambil tertawa).

Haris Azhar:

Anda boleh merasa kuat karena ini kampung Anda. Mungkin Anda merasa kuat karena…., mungkin Anda menguntungkan PT Freeport.

Ronny Marjen: Tidak, tidak, tidak begitu. Oh tidak. Bapak jangan menuduh.

Haris Azhar (masih berdiri):

Asal Anda tahu, tidak sejengkal dalam badan saya, tidak sedetik dalam hidup saya, saya takut sama kesalahan.

Ronny Marjen: Oh sama Pak. Bapak duduk… (Ronny meminta Haris duduk)

Haris Azhar: Tidak, saya pamit. Terima kasih. Anda tidak menunjukkan itikad baik.

Ronny Marjen: Kaka Aser yang bawa tamu too (Aser Gobai hanya diam).

Haris Azhar: Saya minta maaf Pak Aser ya. Sudah sama-sama dengar diskusinya.

Nurkholis:

Mohon maaf Pak (sambil berdiri mengikuti Haris Azhar keluar dari ruangan kerja Ronny Marjan).(*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:
0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *