Headline Hukum

Sejumlah Keistimewaan DPR dalam UU MD3 Dibatalkan MK

JAKARTA, REQNews – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan dan membatalkan sejumlah pasal-pasal yang memberi keistimewaan anggota DPR/DPRD di mata hukum dalam uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), yang diajukan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Hakim MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Sejumlah Keistimewaan DPR dan DPRD yang dibatalkan antara lain MK mengubah ketentuan pasal 245 ayat (1) yang mengatur pemeriksaan anggota DPR harus melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebelum mendapatkan izin tertulis dari Presiden. MK menilai pemeriksaan anggota DPR cukup mendapatkan izin Presiden, tanpa harus melalui pertimbangan dari MKD.

MK juga membatalkan kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mempidanakan orang yang merendahkan martabat DPR. Dalam pertimbangannya, MK berpendapat, MKD bukanlah alat kelengkapan yang dimaksudkan sebagai tameng DPR untuk mengambil langkah hukum terhadap orang perorangan yang dinilai telah merendahkan martabat DPR atau anggota DPR.

Mahkamah Konstitusi juga membatalkan kewenangan DPR untuk bisa memanggil paksa seseorang. Menurut MK hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (dnls)

Please follow and like us:
20

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *