Headline News

Kwik Kian Gie dan Rizal Ramdi Bersaksi di Sidang Kasus BLBI

JAKARTA, REQNews- Hari ini pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) dengan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan dua mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli sebagai saksi. Selain itu, jaksa juga menghadirkan tiga saksi lain. Dua diantaranya adalah Ketua BPPN 2000-2001 Edwin Gerungan dan Ketua BPPN 2001-2002, I Putu Gede Ary Suta.

“Kami menghadirkan lima saksi yakni Kwik Kian Gie, Edwin Gerungan, Rizal Ramli dan I Putu Gede Ari Suta dan Diah Herawati,” kata jaksa KPK, Kiki Ahmad Yani dalam persidangan.

KPK menetapkan mantan Kepala BPPN Syafruddin Tumenggung sebagai tersangka pada April lalu. Ia dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus BLBI mencuat sejak Mei 2002 silam. Saat itu, KPK mencium dugaan praktik korupsi dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). BDNI merupakan satu di antara 54 bank yang menerima kucuran BLBI pada medio 1997. Mereka mendapatkan kuncuran dana BLBI sekitar Rp30,9 triliun.

Dalam proses penyidikan, keempatnya sudah beberapa kali diperiksa KPK. Kwik selain sebagai Menko Perekonomian pada era Megawati Soekarnoputri, juga sekaligus Ketua KKSK (Komite Kebijakan Sektor Keuangan).

Saat menjadi saksi di penyidikan, Kwik menegaskan BDNI masih memiliki utang Rp 3,7 triliun kepada negara.

Sementara itu, Rizal yang menggantikan Kwik pernah menyebut kasus BLBI ini erat kaitannya dengan tekanan IMF pada 1998, saat Indonesia mengalami krisis moneter. Bank-bank kecil yang kemudian kolaps, akhirnya disuntik BLBI.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa Syafruddin telah menguntungkan Bos BDNI Sjamsul Nursalim Rp4,58 triliun dalam penerbitan SKL tersebut. Keuntungan yang diperoleh Sjamsul itu dinilai sebagai kerugian negara. (Ran)

Please follow and like us:
18

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *