Headline Hukum News

DAPAT SAHAM 51%, PEMERINTAH HARUS INGAT NASIB 8400 KARYAWAN FREEPORT YANG DI-PHK

JAKARTA, REQNEWS – Sehubungan dengan pengumuman ditandatanganinya Pokok-pokok perjanjian (Head of Agreement) terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia ke Inalum, Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia – Lokataru mengingatkan para pihak yang melakukan kesepakatan untuk tidak mengabaikan status dan kondisi para pekerja PT Freeport Indonesia, khususnya 8400 pekerja yang mogok dan di-PHK sepihak oleh manajemen karena dianggap mangkir kerja.

“Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan, Menteri ESDM, Menteri BUMN dan Menteri Lingkungan Hidup telah mengumumkan dan membuat statement terkait kesepatan tersebut, namun tidak satu pun suara dari pihak pemerintah khususnya Menteri Tenaga Kerja terkait masa depan pekerja, termasuk nasib para pekerja yang mogok,” beber Nurkholis Hidayat S.H., LL.M., Kuasa Hukum para pekerja PT Freeport yang melakukan pemogokan dan yang dirumahkan (furlough).

PT Freeport Indonesia melalui siaran persnya yang disampaikan Riza Pratama belum lama berselang, menyatakan, kesepakatan tersebut tidak berdampak pada status ketenagakerjaan pekerja PT Freeport Indonesia. Menurut pihak Lokataru, hal ini semakin menegaskan bahwa baik Pemerintah dan PT Freeport Indonesia telah mengabaikan persoalan ketenagakerjaan dan berbagai pelangggaran hak asasi manusia terhadap para pekerja dan serikat pekerja yang terjadi selama ini.

Kata Nurkholis, “Jelas, kami menyesalkan dan mengecam diabaikannya persoaan para pekerja PT Freeport Indonesia oleh pemerintah. Perhatian pemerintah atas kondisi pekerja seharusnya sama besar dengan perhatian mereka terhadap kondisi lingkungan hidup. Kami menduga bahkan isu dan perhatian pemerintah terkait kondisi lingkungan hidup di area tambang pun bukanlah perhatian yang genuine dan hanya alat pemerintah dalam negosiasi tersebut.”

Lanjut Nurkholis, keengganan pemerintah, PT Freeport Indonesia, Inalum dan FCX untuk mendiskusikan persoalan perburuhan dalam negosiasi menunjukkan bahwa keduanya tidak memiliki kepentingan apa pun terkait nasib dan kondis para pekerja. Jika itu yang terjadi, maka selayaknya kita mempertanyakan kembali komitmen pemerintah untuk menjalankan konstitusi dan melindungi warga negaranya.(*/Bos)

 

 

Please follow and like us:
25

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *