HAM Headline News

Hentikan Operasi yang Potensial Melanggar HAM di Nduga Papua

JAKARTA, REQNews- Dua hari belakangan ini (11-12 Juli 2018) Papua dirisaukan dengan adanya operasi aparat gabungan militer dan polisi terhadap kelompok bersenjata yang diduga merupakan kelompok TPN/OPM di perkampungan sipil Alguru di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.

Seperti yang dihimpun dari SuaraPapua.com dan TabloidJubi.com, telah terjadi penyerangan udara oleh aparat gabungan terhadap kelompok TPN/OPM yang bermarkas di Kampung Alguru. Pemerintah Kabupaten Nduga: Bupati dan Wakil Bupati membenarkan sejak tanggal 11 April 2018 adanya aparat gabungan yang megunakan satu unit helikopter guna melakukan orepasi penembakan dari atas udara ke arah Kampung Alguru.

Kapolres Jayawijaya AKBP Yan Pieter Reba menjelaskan “Operasi tersebut dilakukan terhadap kelompok bersenjata yang telah melakukan penembakan anggota kepolisian saat pengamanan Pilkada pada tanggal 25 Juli 2018 di Bandara Kenyaam, Nduga.” Jelasnya kepada suarapapua.com (13/7/2018) di Papua.

Sebelumnya diketahui, telah terjadi kontak senjata antara aparat gabungan dengan TPN/OPM sebanyak 4 kali dari bulan Juni – Juli 2018. Penembakan yang memakan korban jiwa terjadi pada tanggal 25 Juni yaitu penembakan kelompok TPN/OPM terhadap pesawat Twin Otter yang mengangkut sejumlah aparat polisi pengamanan Pilgub di Nduga, yang mengakibatkan tiga orang meninggal. Dua orang dari korban merupakan anggota kepolisian dan satu orangnya merupakan warga sipil yang berprofesi sebagai pilot Twin Otter. Aksi tersebut terjadi di landasan bandara Kenyam. Sebelum penembakan pada 25 Juni 2018 lalu, dua hari sebelumnya yakni tanggal 22 Juni 2018 kelompok TPN/OPM juga menembak pesawat Twin Otter di lokasi yang sama.

Penambahan pasukan dalam jumlah banyak terus dikerahkan ke Kabupaten Nduga pasca kontak senjata tanggal 22 dan 25 Juni tersebut.  Dari informasi yang diperoleh, total aparat gabungan yang didatangkan dalam operasi tersebut telah mendekati 1000-an personil pasukan. Dalil aparat dalam operasi tersebut bahwa operasi di Kampung Alguru merupakan operasi penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pilgub.

Lantas bagaimana kondisi warga pasca operasi aparat?

Dampak langsung Pasca Operasi aparat di Kampung Alguru pada tanggal 11 Juli 2018, masyarakat Nduga merasa tidak aman dan nyaman, matinya aktifitas pendidikan bagi anak-anak Nduga dan putusnya akses layanan kesehatan bagi warga Nduga di Kampung Alguru dan tiga kampung dekat lainnya, dan secara umum aktivitas pembangunan pemerintah lainnya dapat terhambat. Keselamatan masyarakat Nduga juga sangat terancam oleh aksi kontak senjata kedua kelompok tersebut (Aparat Polisi TNI dan TPN/OPM).

Selain itu, Ketua Klasis Gereja Kemah Injili Kenyam Pdt. Zakeus Kogoya mengatakan, ditemukan tiga orang meninggal pasca penyisiran.

“Kondisi berantakan. Tiga orang kami sudah temukan meninggal, ditemukan di dekat Kali Keneyam.” Jelas Ketua Klasis Keneyam, Pendeta Zakeus Kogoya seperti yang dikutip dari tabloidjubi.com

Lebih lanjut, Lemaga Bantuan Hukum (LBH) menilai rentetan kejadian tersebut menunjukkan bahwa situasi memang tidak terkendali dan mencekam, sementara hingga kini tidak ada akses sama sekali yang bisa ditempuh ke daerah tersebut.

“Bila dibiarkan, situasi akan semakin buruk dan warga sipil pasti menjadi korban dalam kontak senjata tersebut.” Kata LBH melalui website resminya Minggu (15/7/2018).

Dalam kesempatan yang sama LBH yang mewakili Masyarakat Sipil mendesak aparat keamanan menghentikan pendekatan represif yang menimbulkan trauma serius kepada masyarakat dan potensial memunculkan korban sipil yang tidak bersalah.

Mendesak aparat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah serta aktor bersenjata non Negara harus memastikan keamanan sipil di daerah tersebut sebagai suatu prioritas utama dan mencegah dampak trauma berkepanjangan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan.

LBH juga meminta Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kompolnas,  Komisi Perlindungan Anak termasuk pula Komisi HAM Daerah untuk melakukan kunjungan dan verifikasi ke lokasi dengan melibatkan jurnalis, untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat Nduga dan sekitarnya yang terdampak, serta menyampaikan informasi tersebut kepada publik untuk mencegah penyebaran hoax dan informasi palsu.

Mendesak Aparat melibatkan lembaga independen Negara, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Kompolnas, membuka akses bagi mereka, untuk memastikan akuntabilitas operasi dan pencegahan terjadinya pelanggaran HAM terhadap warga sipil. Serta melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI) dan memberikan akses kepada PMI untuk memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk kebutuhan pokok, medis, dantrauma healing bagi warga, terutama perempuan dan anak-anak. (Ran)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *